RM.id Rakyat Merdeka - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai intruksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar Kepala Daerah mengevaluasi tunjangan DPRD merupakan langkah konkret.
Publik resah dengan besarnya tunjangan DPRD sehingga menimbulkan aksi unjuk rasa di berbagai daerah. Kata Fernando, fenomena besarnya tunjangan anggota dewan menunjukan ketidakadilan di tengah masyarakat yang kesulitan ekonomi.
"Arahan Mendagri Tito Karnavian harus segera ditindaklanjuti oleh para Kepala Daerah. Ini merupakan respons atas kemarahan publik yang sempat memuncak akibat tingginya tunjangan DPR," kata Fernando kepada wartawan, Rabu (10/9/2025).
Fernando menganggap, arahan Mendagri untuk Kepala Daerah sebagai bagian dari solusi menyeluruh atas keluhan masyarakat.
Baca juga : Mantap, Tunjangan Perumahan DPRD DKI Jakarta Sampai Rp 78,8 Juta Per Bulan
"Tito tidak hanya melihat masalah dari permukaan, tetapi juga menelusuri sampai ke Pemda dan DPRD. Ini penting agar solusi yang ditawarkan tidak bersifat parsial," ungkapnya.
Tunjangan DPRD dibebankan pada anggaran daerah sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
"Meskipun legislatif punya kewenangan dalam fungsi anggaran, tetap saja pembahasannya dilakukan bersama pihak eksekutif. Seharusnya, tanpa ada arahan Mendagri pun, DPRD bisa secara proaktif mengevaluasi tunjangannya," cetusnya.
Fernando berharap, arahan Mendagri dipahami secara serius oleh partai politik yang memiliki keterwakilan di DPRD. Menurutnya, partai politik memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan anggaran di parlemen daerah.
Baca juga : Persija Ajak Suporter Tetap Tenang Dan Jaga Persatuan
"Parpol harus lebih peka. Di tengah situasi ekonomi yang sulit, langkah mengevaluasi tunjangan bisa meredam kemarahan publik terhadap partai politik itu sendiri," jelasnya.
"Seharusnya partai-partai besar seperti Gerindra mengambil langkah awal untuk memberi arahan kepada seluruh kadernya di DPRD agar melakukan evaluasi tunjangan," katanya.
Jika para pimpinan partai politik memiliki pandangan yang sejalan dengan Mendagri, lanjut Fernando, maka anggota DPRD sebagai kader partai akan mengikuti arahan tersebut.
Hal ini sekaligus dapat membantu memulihkan citra partai politik yang saat ini sedang mendapat sentimen negatif dari masyarakat.
Baca juga : Batalkan Tunjangan Fantastis DPR
"Kalau pimpinan partai sudah bicara, para kader pasti akan patuh. Mereka takut akan dikenai sanksi, termasuk Pergantian Antar Waktu (PAW)," pungkas Fernando.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah mengarahkan seluruh Kepala Daerah di Indonesia untuk mengevaluasi tunjangan anggota DPRD di wilayah masing-masing.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.