Pupuk Kaltim dan Kementan Jamin Ketersediaan Pupuk Bersubsidi

RM.id  Rakyat Merdeka - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) bersama Kementerian Pertanian menegaskan komitmen menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi nasional sebagai salah satu fondasi utama mewujudkan swasembada pangan.

Pada tahun 2025, Pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 9,55 juta ton untuk 10 komoditas startegis.

Pernyataan tersebut mengemuka dalam diskusi yang diselenggarakan Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertema “Menjamin Ketersediaan Pupuk, Menegakkan Swasembada Pangan” yang diselenggarakan di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Direktur Utama Pupuk Kaltim Gusrizal menyampaikan, hingga semester I-2025, realisasi produksi Pupuk Kaltim mencapai 3,5 juta ton atau 54,5 persen dari target tahunan sebesar 6,43 juta ton. Produksi tersebut terdiri atas 1,86 juta ton urea, 149 ribu ton NPK, dan 1,49 juta ton amonia.

Baca juga : Bali United Pinjamkan 3 Pemain Muda Ke Klub Berbeda

Selain itu, distribusi pupuk bersubsidi juga berjalan baik, dengan realisasi 500 ribu ton yang disalurkan ke wilayah tanggung jawab Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.

“Kami optimistis target produksi tahun ini tercapai. Hal ini wujud nyata kontribusi Pupuk Kaltim dalam mendukung swasembada pangan nasional,” ujar Gusrizal.

Sementara itu, Kapoksi Pupuk Bersubsidi, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementerian Pertanian, Sry Pujiati, SP, MAP, menegaskan, Pemerintah telah mengalokasikan pupuk bersubsidi pada tahun 2025 sebanyak 9,55 juta ton dari total kebutuhan petani mencapai 14,72 juta ton dengan nilai Rp 44 triliun.

Pupuk bersubsidi tersebut untuk 14,9 juta petani penerima. Data Ditjen PSP hingga 25 Agustus 2025, realisasi penyaluran mencapai 4,8 juta ton atau sekitar 59 persen dari total alokasi.

Baca juga : Apical Group Latih 40 Petani Buat Pupuk Organik di Kutai Timur

“Jadi ketersediaan pupuk bersubsidi cukup banyak. Kalau ada isu kelangkaan pupuk, itu tidak benar. Stok tersedia, hanya distribusi yang memang dilakukan bertahap. Sistem e-RDKK juga terus diperbaiki agar penyaluran lebih transparan dan tepat sasaran,” kata Sry Pujiati.

Untuk mempermudah penyaluran pupuk bersubsidi ke petani, Pemerintah terus memperkuat tata kelola pupuk bersubsidi agar menjamin distribusi yang tepat sasaran.

Upaya ini diwujudkan melalui terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Bahkan menurut Sry, Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025 tentanag Peraturan Pelaksana Perpres. Dalam tata kelola pupuk bersubsidi yang baru tersebut, pemerintah membuat mekanisme titik serah pupuk bersubsidi.

Baca juga : PDIP Soroti Penurunan TKD, Pemerintah Perlu Kuatkan Program Berbasis Desa

Skema ini menjadi simpul kendali baru agar pengawasan distribusi lebih jelas dan akuntabel. Titik serah tersebut memotong mata rantai distribusi pupuk yang selama ini dinilai terlalu panjang.

Jika sebelumnya harus melalui berbagai lini dari mulai produsen, distributor, agen, kemudian kios pengecer, baru ke petani. Kini distriburi pupuk bersubisi langsung dari produsen pupuk ke titik serah, dalam hal ini kios pengecer atau gabungan kelompok tani.

“Titik serah tersebut bisa kelompok tani, gapoktan ataupun Koperasi Desa Merah Putih, sehingga bisa menambah titik serah pupuk bersubsidi. Namun demikian keberadaan titik serah yang baru tersebut tidak akan menghilangkan peran pengecer yang sudah ada selama ini,” tuturnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.