RM.id Rakyat Merdeka - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak “buta dan tuli” alias tone deaf terhadap masalah, kritik, maupun kesulitan yang dialami masyarakat.
Menurut Qodari, seluruh ruang dialog selalu terbuka melalui berbagai lembaga, termasuk Kantor Staf Presiden (KSP).
Baca juga : Pidato Perdana Prabowo Di PBB, Cermin Arah Diplomasi Indonesia
"Belajar dari dinamika terakhir, khususnya pada bulan Agustus, masyarakat harus tahu bahwa dalam pemerintahan juga ada kritik dan otokritik. Itu semua untuk mengoptimalkan program pembangunan. Jadi jangan sampai ada anggapan pemerintahan Pak Prabowo ini buta dan tuli," kata Qodari di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Qodari juga menepis anggapan pemerintah menutup nutupi insiden dalam program prioritas, termasuk kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca juga : Menkop: Pemerintah Percepat Proses Pencairan Kredit Ke Kopdes Merah Putih
"Kita hidup di era media, semua orang bisa nonton dan tahu. Kalau Pemerintah diam, nanti muncul penilaian seolah olah Pemerintah buta dan tuli," ujar Qodari seperti dikutip ANTARA.
Ia menjelaskan, peran KSP adalah mengawal program prioritas Presiden, mengelola isu strategis, hingga rutin turun ke lapangan mengecek pelaksanaan program seperti MBG dan Sekolah Rakyat. Karena itu, masukan publik sangat dibutuhkan.
Baca juga : PM Keir Starmer Umumkan Pengakuan Inggris Terhadap Negara Palestina
"Harapan saya, kalau ada warga misalnya ojol melihat ada masalah di lapangan, lalu mendengar KSP sudah bicara soal itu, mereka merasa terwakili. Itu artinya suara masyarakat sampai ke pemerintah," tegas Qodari.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.