BREAKING NEWS
 

Buntut Banyak Siswa Keracunan

MBG Dihentikan, No! MBG Dievaluasi, Yes!

Reporter : FAQIH MUBAROK
Editor : SISWANTO
Jumat, 26 September 2025 07:20 WIB
Sejumlah siswa menimati Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Lengkong Wetan 01, Tangerang Selatan, Banten. (Foto: Putu Wahyu Rama/Rakyat Merdeka/rm.id)

 Sebelumnya 
Selain itu, BGN menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) rutin mengikuti pelatihan. Pemeriksaan kesehatan bagi pekerja dapur juga akan diiwajibkan. BGN juga mewajibkan setiap koki di SPPG bersertifikat dari lembaga kredibel. Pihaknya juga berencana mendirikan kantor layanan SPPG di setiap kabupaten pada 2026 untuk memperpendek rantai pengawasan. 

Nanik menegaskan, SPPG yang terbukti melanggar SOP akan disanksi pemberhentian operasional hingga pemberhentian oleh BGN. “Satu nyawa pun BGN sangat perhatian, satu nyawa sangat berarti bagi kami,” katanya.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mendukung evaluasi total MBG. Dia siap mendukung BGN mengawasi keamanan pangan. “Dari Balai POM, Unit Pelaksanaan Teknis kami, sudah berkoordinasi dengan BGN,” ujarnya. 

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, menegaskan Pemerintah tidak pernah berencana menghentikan MBG. Pemerintah menjadikan beragam kasus ini jadi bahan evaluasi. “Justru kita pastikan pelaksanaannya lebih ketat agar tidak terulang,” ujar Cak Imin. 

Baca juga : Tanggapi Kritik Warga, Wali Kota Tangsel Janji Tekan Biaya Perjalanan Dinas 2026

Wakil Mensesneg Juri Ardiantoro menegaskan, Pemerintah mendengar masukan dari seluruh elemen masyarakat soal perbaikan MBG. Dia memastikan, Pemerintah akan mengatasi, mengevaluasi, dan mencari jalan keluarnya agar program positif ini tak alami demoralisasi. 

“Sambil jalan kami perbaiki, tapi tidak perlu menghentikan secara total. Yang penting mari sama-sama menyelamatkan program yang baik ini,” ungkap Juri. 

Menu MBG Disorot 

Sementara itu, menu MBG belakangan ini rame jadi perbincangan warga di media sosial. Warganet merasa heran dengan menu MBG yang belakangan ini, makin aneh-aneh. Dari burger, spageti, hingga ikan hiu yang diduga bikin keracunan di Ketapang, Kalbar. 

Nutrisionis Tan Shot Yen ikut menyoroti menu MBG yang aneh-aneh ini. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IX DPR RI, Senin (22/9/2025), dokter gizi ini, menyentil burger yang jadi menu MBG di Papua. 

Baca juga : Kompak Bikin Sekber, 9 Parpol Nonparlemen Kawal PT 0 Persen Di Pemilu 2029

“Burger, spageti, bakmi G***an, oh my god. Maaf, burgernya kalau yang dekat dengan pusat dikasih chicken katsu. Di daerah dikasih benda tipis berwarna pink. Saya nggak tahu itu produk apa. Astaga, kan bukan itu tujuan MBG, punten,” kata Tan Shot. 

Ditegaskan, dapur MBG tak harus mengikuti permintaan anak-anak yang tak sesuai dengan kebutuhan gizi. Dia paham, banyak anak yang tak suka dengan sayur dan makanan sehat. Namun, bukan berarti semua kemauan anak dipenuhi. 

Tan Shot berharap 80 persen menu MBG berasal dari lokal. Misalnya di Papua, menunya ikan kuah asam. Di Sulawesi, menunya kapurung. 

Tan ingin ada reformasi yang mendesak dalam program MBG. Pertama, menyetop distribusi makanan kering ultra process food (UPF). Kedua, hentikan operasional SPPG bermasalah. Ketiga, evaluasi ahli gizi yang bekerja di SPPG. Keempat terapkan monitoring, evaluasi dan pengawasan yang akuntabel di setiap SPPG. 

Baca juga : Kerja Danantara Jadi Lebih Fokus Dan Efektif

Sebelumnya, KSP Qodari menyoroti soal Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) yang harus dimiliki oleh SPPG. Dikutip dari rilis resmi KSP, dari 8.583 SPPG atau dapur makan bergizi gratis (MBG), hanya 34 SPPG yang memiliki SLHS sehingga 8.549 lainnya belum mengantongi SLHS hingga 22 September 2025. 

Selain itu, Qodari juga menyoroti catatan Kemenkes terkait kesenjangan besar dalam penerapan standar keamanan pangan. 

Berdasarkan data yang diperolehnya, dari 1.379 SPPG, ternyata hanya 413 yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Keamanan Pangan. Bahkan, hanya ada 312 di antaranya yang benarbenar menerapkan SOP tersebut. 

“Dari sini kan sudah kelihatan kalau mau mengatasi masalah ini, maka kemudian SOP-nya harus ada, SOP Keamanan Pangan harus ada dan dijalankan,” ujar Qodari. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense