RM.id Rakyat Merdeka - Kasus keracunan massal usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah, menjadi perhatian Presiden. Sepulang dari lawatan ke-4 negara, Presiden Prabowo Subianto segera panggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana. Prabowo mengingatkan semua pihak agar waspada, kasus ini jangan sampai dipolitisasi.
Pernyataan itu disampaikan Presiden sesaat setelah mendarat di Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah, Jakarta, Sabtu (27/9/2025. Dalam pernyataan persnya, Presiden yang didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri ini mengatakan, permasalahan terkait MBG akan segera diselesaikan.
Meskipun sepekan berada di luar negeri, Prabowo memastikan dirinya selalu memonitor setiap perkembangan di kasus MBG ini. Termasuk mengingatkan semua pihak terkait kemungkinan kasus ini dipolitisasi.
“Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi,” ujar Prabowo.
Baca juga : Indonesia Bela Palestina Lewat Aksi Dan Diplomasi
Prabowo menegaskan, program MBG tidak boleh goyah hanya karena hambatan teknis. Sebab, tujuan dari program ini adalah untuk perbaikan gizi anak-anak Indonesia.
“Mungkin kita-kita ini makan lumayan. Mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam,” ungkap mantan Danjen Kopassus ini.
Kepala Negara tidak menampik, memberi makan sekian juta orang, pasti ada hambatan.
“Tapi saya yakin, ini akan kita selesaikan dengan baik,” tegas Menteri Pertahanan periode 2019-2024 ini.
Baca juga : Yusril: Tidak Tabrakan, Tapi Saling Memperkuat
Dalam waktu dekat, Presiden akan segera panggil Kepala BGN dan pihak terkait. Prabowo ingin mendengar langsung duduk perkaranya. “Saya monitor ada perkembangan itu. Kita diskusi,” ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala BGN Dadan Hidayana mengaku siap untuk memenuhi panggilan Presiden. “Siap sekali,” jawab dalam pesan singkat kepada Rakyat Merdeka, semalam.
Sebelumnya, Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, sudah ancang-ancang ambil langkah tegas. Ia memberi tenggat sebulan bagi seluruh mitra penyedia makanan MBG untuk melengkapi tiga syarat wajib: Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), sertifikat halal, serta sertifikat penggunaan air layak konsumsi.
“Kalau tidak dipenuhi, kontrak langsung dihentikan. Kami tidak main-main dengan kesehatan anak-anak Indonesia,” tegas Nanik.
Baca juga : Idham Holik: Tergantung Hasil Kajian KPU Dan Pemerintah
Tak hanya urusan kertas, BGN juga mengeluarkan aturan teknis baru. Mulai Oktober, setiap dapur MBG wajib dipimpin dua chef bersertifikat—satu dari BGN, satu dari mitra. Aturan ini dibuat agar dapur tak lagi dijalankan asal-asalan.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.