RM.id Rakyat Merdeka - Partai Buruh memastikan belum lempar handuk alias menyerah dalam memperjuangkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) nol persen pada Pemilu 2029. Terlebih, perjuangan ini semakin kuat karena didukung delapan partai politik nonparlemen.
Wakil Presiden Partai Buruh, Said Salahudin menegaskan, perjuangan menghapus ambang batas parlemen bukan saja perjuangan Partai Buruh. Perjuangan ini, kata dia, merupakan aspirasi partai politik (parpol) nonparlemen.
“Ini (perjuangan PT 0 persen) seluruh partai nonparlemen yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat,” kata Salahudin kepada Rakyat Merdeka, Jumat (17/10/2025).
Baca juga : Hulu Migas Di Garis Depan Pengamanan Sektor Energi
Salahudin menegaskan, Partai Buruh tetap konsisten pada pendirian agar aturan PT dihapuskan. Apabila aturan PT tetap diberlakukan, kata dia, maka harus berbasis pada perolehan suara sah di daerah pemilihan (dapil) calon legislatif (caleg).
“Bukan berbasis pada perolehan suara sah nasional,” tegasnya.
Sembilan dari 12 partai politik nonparlemen, kata Salahudin, sudah satu suara dalam mengawal penerapan PT 0 persen. Dia menegaskan, sembilan partai nonparlemen mengusung suara yang sama; penghapusan PT pada Pemilu 2029.
Baca juga : BUMN Diharapkan Bisa Pacu Produksi Si Manis
Selain Partai Buruh, ada delapan partai nonparlemen lainnya yang sudah bergabung untuk menyuarakan penghapusan ambang batas suara parlemen.
Yaitu, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Ummat.
Kesembilan partai nonparlemen tersebut sebelumnya menggelar acara “Silaturahmi Partai Politik Menuju Parlemen 2029” di Jakarta pada 24 September 2025. Pertemuan itu menegaskan bahwa perjuangan penghapusan PT akan dilakukan bersama.
Baca juga : Ditolak Pedagang Barito Diminati Pedagang Lokal
“Tidak hanya oleh Partai Buruh, tetapi juga oleh partai-partai yang menghendaki pesta demokrasi tanpa ambang batas (parlemen),” ujarnya.
Salahudin menjelaskan, berdasarkan kajian Partai Buruh, pemberlakuan PT 4 persen telah menyebabkan banyak suara rakyat terbuang. Pada Pemilu 2019, kata dia, lebih dari 51,1 juta suara atau setara 40,83 persen tidak terkonversi menjadi kursi. Sementara pada Pemilu 2024, jumlah suara terbuang sia-sia mencapai lebih dari 60,6 juta suara atau 39,98 persen.
“Khusus suara yang terbuang dari partai nonparlemen di Pemilu 2024 mencapai lebih dari 17,3 juta suara atau setara 11,40 persen,” bebernya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.