RM.id Rakyat Merdeka - Langkah Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada dua guru di Luwu Utara, Rasnal dan Abdul Muis Muharram, menuai apresiasi luas.
Kebijakan itu dinilai bukan hanya sebagai keputusan hukum, tetapi juga wujud nyata keadilan yang berlandaskan kemanusiaan dan empati.
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai keputusan tersebut melampaui batas urusan konstitusional. Menurutnya, empati bisa menjadi instrumen baru dalam menegakkan keadilan yang manusiawi.
Baca juga : Soal Redenominasi, Gubernur BI: Perlu Timing dan Persiapan Lebih Lama
“Rehabilitasi terhadap Rasnal dan Abdul Muis Muharram tidak cuma mengakhiri ketidakadilan menimpa dua pendidik tersebut, tetapi juga membuka ruang perenungan bagi kita semua tentang bagaimana seharusnya negara memaknai keadilan di tengah kompleksitas birokrasi dan keterbatasan sistem hukum,” ujar Bawono, Kamis (13/11/2025).
Dua guru itu sebelumnya terjerat perkara hukum karena menghimpun dana sukarela dari orang tua siswa untuk mendukung operasional sekolah. “Sebuah tindakan sosial yang secara moral sulit disebut kejahatan,” tambahnya.
Lebih jauh, Bawono menyebut langkah Presiden Prabowo mencerminkan moral imagination of governance, kemampuan pemimpin membayangkan akibat manusiawi dari keputusan hukum agar keadilan tidak kehilangan jiwanya.
Baca juga : Bamsoet Apresiasi Prabowo Anugerahkan Gelar Pahlawan ke Soeharto
Menurut Bawono, keputusan tersebut juga membawa pesan strategis bagi masa depan pemerintahan, bahwa kekuasaan eksekutif tidak semata mengurus administrasi, tapi juga menjaga keseimbangan moral dalam sistem kenegaraan.
“Keputusan Presiden bukan sekadar menuntaskan sebuah kasus, tetapi memulihkan public trust bahwa negara masih mampu melihat dengan hati,” ujarnya.
Selain menjadi simbol pemulihan keadilan, rehabilitasi terhadap dua guru itu juga mempertegas pandangan bahwa guru adalah penjaga martabat bangsa. Dengan mengembalikan kehormatan mereka, negara turut menjaga nilai dasar pendidikan nasional, bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa tak bisa dipisahkan dari penghormatan terhadap pendidik.
Baca juga : Tentang Maklumat, Prabowo Menginginkan Kader Gerindra Kompak
Langkah ini pun mendapat apresiasi publik. Berdasarkan survei nasional Indikator Politik Indonesia periode Oktober 2025, sebanyak 40,8 persen masyarakat menilai penegakan hukum di tahun pertama pemerintahan Prabowo berada dalam kategori baik atau sangat baik.
“Keadilan sejati tidak selalu ditemukan di ruang sidang. Ia bisa muncul di ruang kerja seorang Presiden setelah menimbang dan memutuskan untuk memulihkan dua nama yang telah lama menunggu pengakuan. Sekali lagi, empati menjadi instrumen baru bukan menggantikan hukum, tapi menuntun hukum kembali kepada manusia,” pungkas Bawono
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.