RM.id Rakyat Merdeka - Ketika bencana menghantam warga, kepala daerah tak boleh leha-leha. Harus ada sense of crisis, lengkap dengan empati dan gerak cepat. Kepala daerah jangan sampai meninggalkan daerahnya saat bencana.
Pesan keras itu disampaikan anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan saat menjadi narasumber Podcast Ngegas yang dipandu Editor Rakyat Merdeka, Siswanto, Kamis (11/12/2025).
“Kepala daerah harus punya sense of crisis. Apalagi saat wilayahnya ditimpa ben cana. Empati terhadap publik itu wajib,” tegas legislator Golkar dari dapil Jatim V ini.
Dia lantas mencontohkan soal Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang pergi umroh di saat wilayahnya terdampak bencana. Menurut Irawan, instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Mendagri Tito Karnavian untuk menjatuhkan sanksi merupakan langkah yang tepat. Dengan begitu, kepala daerah lain bisa sadar bahwa krisis tak boleh ditanggapi dengan dingin.
Apalagi, keterbukaan informasi membuat publik bisa menilai kinerja kepala daerah secara langsung. “Siapa pun yang diberi mandat rakyat harus hati-hati dalam bekerja dan membuat kebijakan,” ingatnya.
Baca juga : Irma Suryani Chaniago: Keamanan Jadi PR Yang Penting Buat Pemerintah
Irawan menegaskan, penanggulangan bencana bukan semata soal prosedur teknis. “Ini soal kesadaran dan solidaritas antar-manusia,” katanya.
Ia menolak alasan klasik soal minim anggaran. Saat ini, ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat dan BPBD di daerah yang bisa menopang kebutuhan daerah. “Jadi, tidak bisa berlindung di balik anggaran,” cetusnya.
Namun, dia mengakui, skala bencana di Sumut, Aceh, dan Sumbar sangat besar. Ketiga provinsi itu, membutuhkan suntikan fiskal dari pusat. DPR, kata dia, tidak akan tutup mata melihat kondisi tersebut.
“Kami akan berikan dukungan politik di Senayan. Setelah rehabilitasi berjalan, baru kita bahas tambahan fiskal,” ujar mantan Bendahara Umum AMPG ini.
Ia mengingatkan, pada tahap rehabilitasi kepala daerah harus pintar menentukan prioritas, mengingat anggaran terbatas. Kebutuhan pokok seperti pangan, hunian sementara, kesehatan, menjadi prioritas yang utama harus dipenuhi.
Baca juga : Mirah Sumirat: Banyak Kepentingan, Bakal Sulit Terbentuk
Irawan mendorong pemerintah mengevaluasi sistem birokrasi penanganan bencana agar publik tidak salah paham. Ia menyoroti empat kabupaten/kota yang sempat mengeluarkan surat pernyataan tidak sanggup menangani bencana.
“Ke depan, jangan ada lagi surat seperti itu. Begitu dipublikasikan, kesannya kepala daerah lari dari tanggung jawab,” kritiknya.
Irawan menegaskan, pemerintah pusat pasti turun tangan. “Tidak mungkin daerah ditinggalkan. Tidak mungkin pemerintah pusat lepas tangan,” yakinnya.
Faktanya, dalam sepekan Presiden sudah dua kali mengunjungi lokasi bencana. Sejumlah menteri dan kepala lembaga juga turun langsung. Menurut Irawan, semestinya ini jadi teladan bagi kepala daerah agar tidak lamban bertindak.
Selain soal kesiapsiagaan, Irawan menekankan pentingnya pendekatan ilmiah. Kepala daerah harus aktif membaca prediksi BMKG maupun kajian lembaga riset lain.
Baca juga : Bahlil Totalitas Kerahkan Seluruh Kekuatan Negara
“Supaya kebijakan yang diambil well prepared sejak awal. Agar bencana tidak menimbulkan banyak korban,” ujarnya.
Ia mencontohkan Jepang yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik, tapi mampu meminimalkan korban lewat sistem mitigasi yang canggih. “Bencana tidak bisa dicegah, tapi dampaknya bisa diminimalisir,” tambahnya.
Irawan berencana membahas hal ini dengan Mendagri agar pemerintah daerah lebih sadar terhadap potensi bencana di wilayah masing-masing. “Nanti setelah masa tanggal darurat berakhir, kita akan bahan masalah ini,” pungkasnya. [MEN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.