NasDem Tolak Ide Koalisi Permanen Masuk UU Pemilu

RM.id  Rakyat Merdeka - Wacana koalisi permanen dimasukkan ke dalam Undang-Undang Pemilu dianggap membuat demokrasi jadi kaku. Demokrasi yang seharusnya lentur, bisa bergerak ke sana-ke mari, malah jadi tidak fleksibel.

Politikus Partai NasDem, Ujang Bey mengatakan, pola koalisi yang diatur dalam undang-­undang akan membatasi fleksibilitas demokrasi. Padahal, kata dia, justru pada fleksibilitas tersebut yang menjadi kekuatan sistem politik Indonesia. 

“Fokus utama revisi UU Pemilu, seharusnya mengatur tata kelola penyelenggaraan Pemilu, agar berjalan sesuai prinsip demokrasi, bukan hubungan politik antarpartai,” kata Bey di Jakarta, Kamis (11/12/2025). 

Baca juga : Bupati Ardito Wijaya Kena OTT KPK, Golkar Lampung Tak Mau Berikan Bantuan Hukum

Anggota Komisi II DPR itu mengatakan, untuk saat ini, urgensi membahas koalisi permanen masih rendah. Dia mengingatkan, dinamika politik setiap pemilu selalu berbeda. 

“Wacana koalisi permanen masuk Undang­-Undang Pemilu tidak mendesak dan bukan fokus utama pembahasan dalam regulasi tersebut,” tandasnya. 

Ketua DPD Partai NasDem Sumedang itu juga menyinggung bahwa dalam pembahasan isu fundamental seperti ambang batas parlemen, setiap partai politik memiliki sikap berbeda. Kata dia, dalam urusan parliamentary threshold (PT) saja, koalisi belum tentu sefrekuensi. 

Baca juga : BTN Guyur KPR Rp 504 T, Layani 5,7 Juta Keluarga

“(Urusan PT) Masih ada kepentingan­-kepentingan yang perlu dinegosiasikan bersama,” ujarnya. 

Menurut Bey, lebih dibutuhkan saat ini adalah konsistensi menjaga Pemilu tetap terbuka, inklusif, dan memberikan ruang bagi kompetisi sehat antarpartai. Dia mengatakan, membangun bangsa tidak dapat dilakukan dengan pendekatan politik yang kaku. 

“Indonesia membutuhkan pemimpin dengan jiwa kenegarawanan untuk menjaga persatuan politik. Jiwa kenegarawanan itu sudah dimiliki Presiden Prabowo. Beliau merangkul tidak hanya partai pendukung, tapi seluruh partai,” katanya. 

Baca juga : Indonesia Percepat Proses Aksesi OECD

Anak buah Ketua Umum Surya Paloh ini melanjutkan, sikap inklusif Presiden Prabowo telah menciptakan stabilitas politik di parlemen. Sejumlah agenda besar Pemerintah, kata dia, dapat berjalan karena seluruh fraksi memiliki pandangan yang sama terkait kepentingan rakyat. 

“Ini bukan soal bagi­-bagi kekuasaan, melainkan niat luhur membangun bangsa,” tegasnya. 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.