RM.id Rakyat Merdeka - Libur sekolah tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemenuhan gizi anak merupakan kebutuhan dasar yang harus terus berjalan dalam kondisi apa pun.
Hal tersebut ditegaskan Guru Besar Bidang Ilmu Politik dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Prof. Sri Yunanto. Menurutnya, MBG tidak semata-mata program pendukung kegiatan belajar mengajar, melainkan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kesehatan dan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
“Libur sekolah itu urusan kalender pendidikan. Tapi kebutuhan gizi anak tidak pernah libur. Dalam kondisi apa pun, makan adalah kebutuhan dasar. Jadi tidak tepat kalau MBG ikut diliburkan,” kata Prof. Sri Yunanto, di Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Ia menjelaskan, intervensi gizi tidak hanya menyasar anak sekolah. Ibu hamil, balita, hingga lanjut usia merupakan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan nutrisi secara berkelanjutan.
“Stunting harus dicegah sejak dalam kandungan. Bantuan tunai belum tentu efektif karena bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Intervensi langsung melalui makanan bergizi jauh lebih tepat,” ujarnya.
Menanggapi tudingan bahwa pelaksanaan MBG saat libur sekolah hanya upaya menghabiskan anggaran, Sri Yunanto menilai pandangan tersebut menunjukkan pemahaman yang sempit terhadap kebijakan gizi jangka panjang.
Baca juga : Prabowo Tak Peduli Ditertawakan Saat Bicara Kekuatan Asing, Demi Lindungi Negara
Menurutnya, bagi ibu menyusui dan balita, tidak ada istilah libur kebutuhan. Asupan gizi tetap harus terpenuhi setiap hari untuk menjaga kualitas air susu ibu dan mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan otak, serta daya tahan tubuh anak.
“Kekosongan intervensi pada fase ini bukan hanya berdampak sesaat, tetapi berpotensi menimbulkan stunting, gangguan kognitif, hingga kerentanan penyakit dalam jangka panjang,” terangnya.
Ia menegaskan, kebutuhan nutrisi tidak mengenal waktu libur. Meski aktivitas sekolah berhenti sementara, kebutuhan makan tetap bersifat rutin dan mendasar.
“Seperti saat pandemi Covid-19, kebutuhan pangan tidak bisa berhenti. Jadi libur sekolah bukan berarti MBG ikut libur,” tegasnya.
Dalam konteks itu, keberlanjutan MBG saat libur sekolah dinilai sebagai bentuk kehadiran negara untuk melindungi kelompok paling rentan, tanpa memaksa anak-anak kembali ke sekolah.
Sri Yunanto juga menyoroti visi Presiden Prabowo Subianto dalam menggulirkan MBG sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dampaknya tidak hanya pada kesehatan jangka pendek, tetapi juga penurunan stunting, peningkatan kecerdasan, serta kesiapan menghadapi bonus demografi 2035 dan Indonesia Emas 2045.
Baca juga : Akses Jalan hingga Sekolah Dibersihkan, Kemenhut Percepat Pemulihan Pascabencana
“Kalau anak-anak diberi makan bergizi secara konsisten selama 10 tahun, mereka akan menjadi motor pembangunan ekonomi. Sepuluh tahun berikutnya, Indonesia masuk fase emas dengan sumber daya manusia yang lebih berkualitas,” ujarnya.
Selain aspek kesehatan, ia menilai penghentian MBG saat libur sekolah berpotensi mengganggu roda ekonomi daerah. Program ini melibatkan ribuan dapur MBG, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta rantai pasok pangan lokal.
“Kalau MBG berhenti, dapur, UMKM, dan rantai pasok ikut berhenti. Padahal anggaran sekitar Rp 70 triliun per tahun seharusnya menjadi pemicu perputaran ekonomi daerah,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar kesejahteraan tenaga kerja dapur MBG tetap diperhatikan, termasuk kesesuaian honor dengan Upah Minimum Regional (UMR).
“Jangan sampai saat libur sekolah, para pekerja dapur juga kehilangan pendapatan,” katanya.
Setelah hampir setahun berjalan, Sri Yunanto mendorong pemerintah memperkuat evaluasi dampak MBG, tidak hanya dari sisi administratif, tetapi dari perubahan nyata pada status gizi anak.
Baca juga : Liburan di Rumah Tetap Seru dengan Google Gemini di Galaxy S25 Ultra
“Yang diukur bukan sekadar jumlah paket, tapi peningkatan kondisi fisik, penurunan potensi stunting, daya tahan tubuh, dan kecerdasan, terutama di daerah minus dan terpencil,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kesinambungan rantai pasok agar manfaat ekonomi MBG benar-benar dirasakan petani, peternak, dan nelayan, bukan dikuasai tengkulak.
“Koperasi desa harus diperkuat, masuk ke rantai pasok MBG. Ini penting agar manfaat ekonomi merata, termasuk saat sekolah libur,” katanya.
Dari sisi keadilan sosial, Sri Yunanto menegaskan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) harus menjadi prioritas utama.
“Jangan sampai MBG hanya dinikmati di kota. Daerah 3T justru harus didahulukan. Ini soal keadilan dan kehadiran negara,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.