RM.id Rakyat Merdeka - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan hingga Kamis (1/1/2025), sebanyak 1.050 unit hunian sementara (huntara) telah terbangun bagi warga terdampak bencana di Provinsi Aceh.
Pembangunan huntara tersebut dilakukan oleh BNPB dengan dukungan TNI serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, dari total hunian yang telah dibangun, sebanyak 600 unit dikerjakan oleh Danantara, sementara 450 unit lainnya dibangun oleh BNPB.
Baca juga : Djony Bunarto: Astra Perkuat Dukungan Kemanusiaan bagi Korban Bencana Sumatera
“Jadi per hari ini, jumlah hunian sementara yang sudah terbangun mencapai 1.050 unit,” ujar Suharyanto saat menyampaikan paparan di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto.
Ia menjelaskan, berdasarkan pendataan sementara, jumlah rumah rusak berat akibat bencana di Aceh tercatat sebanyak 61.795 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 23.432 kepala keluarga tercatat mengajukan permohonan hunian sementara.
Namun, tidak seluruh warga terdampak memilih untuk tinggal di hunian sementara terpusat. BNPB mencatat, sebanyak 11.414 kepala keluarga memilih tinggal bersama kerabat atau keluarga. Untuk kelompok ini, pemerintah telah menyalurkan bantuan dana sewa rumah sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga per bulan selama tiga bulan, yakni untuk periode Desember, Januari, dan Februari.
Baca juga : REI Salurkan Bantuan Korban Bencana Banjir Dan Longsor Sumatera
“Dua hari yang lalu bantuan dana sewa rumah tersebut sudah kami salurkan,” kata Suharyanto.
Selain hunian sementara terpusat, BNPB juga melayani skema hunian sementara mandiri, yakni pembangunan tempat tinggal sementara secara terpencar di lokasi warga terdampak yang rumahnya mengalami kerusakan berat, namun tidak ingin menempati hunian terpusat.
“Skema ini juga kami layani dan saat ini sudah mulai dibangun,” ujarnya.
Baca juga : Rilis Akhir Tahun 2025, Kapolri Ajak Doakan Korban Bencana Di Sumatera
Sementara itu, terkait kebutuhan infrastruktur pendukung seperti jembatan gantung, Suharyanto memastikan seluruh pembiayaan dilakukan oleh pemerintah melalui BNPB. Mekanismenya dilakukan dengan pelaksanaan pekerjaan terlebih dahulu, kemudian diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebelum proses penagihan melalui Kementerian Keuangan.
“Sejauh ini pelaksanaannya berjalan dengan baik dan tidak ada kendala,” ujarnya.
BNPB menegaskan, penanganan hunian sementara serta persiapan pembangunan hunian tetap akan terus berjalan seiring proses pendataan lanjutan dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.