RM.id Rakyat Merdeka - Produk pilkada langsung dinilai tidak banyak menghasilkan pemimpin yang kuat dan mandiri. Biaya selama proses Pilkada pun mahal. Akibatnya, masih ditemukan ketergantungan kepala daerah terhadap kepentingan politik maupun pemodal.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin keukeh memilih Pilkada tidak langsung. Yakni, pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Cak Imin menegaskan, Pilkada langsung tidak banyak melahirkan pemimpin yang kuat dan mandiri.
“Selama dua dekade penerapan Pilkada langsung sejak pertama kali diberlakukan pada 2005, mekanisme tersebut menuai banyak kritik. Tidak banyak kepala daerah hasil Pilkada langsung yang benar-benar kuat dan mandiri,” ujar Cak Imin melalui akun jejaring sosial X miliknya, Kamis (1/1/2025).
Menurut Cak Imin, akibat besarnya biaya yang harus dikeluarkan selama proses Pilkada, masih ditemukan ketergantungan calon kepala daerah terhadap kepentingan politik maupun pemodal. Ditambah lagi, kata dia, masih terjadi praktik kecurangan dan aparatur negara belum banyak yang bisa bersikap netral.
Baca juga : Sepanjang 2025, Kejagung Selamatkan Uang Negara Rp 25 T
“Ini bentuk konsistensi PKB di Senayan yang pernah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada pada 26 September 2014. Bahwa, Pilkada dilakukan melalui DPRD,” tegasnya.
Namun, kata Cak Imin, regulasi tersebut dianulir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan menerbitkan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pada 2 Oktober 2014. Kedua Perppu tersebut, kata dia, mengembalikan sistem Pilkada menjadi langsung oleh rakyat.
“Perppu itu kemudian disetujui DPR dan disahkan menjadi undang-undang pada awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2015,” pungkas Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat itu.
Sikap Cak Imin ini pun disambut kader-kader PKB di berbagai daerah. Salah satunya Ketua Fraksi PKB DPRD Banyuasin, Sumatera Selatan, Ahmad Zarkasih. Dia memastikan, jajarannya tegak lurus dan patuh terhadap arahan Ketua Umum PKB.
Baca juga : Tahun Baru Tetap Meriah Tanpa Pesta Kembang Api
“Apa yang disampaikan Ketua Umum merupakan keputusan strategis partai yang wajib kami kawal dan jalankan,” tegas Zarkasih, Selasa (30/12/2025).
Zarkasih menilai, wacana Pilkada melalui DPRD perlu dibahas secara terbuka dan rasional dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran serta stabilitas demokrasi. PKB, kata dia, memandang demokrasi tidak hanya soal prosedur, tetapi juga substansi.
“Prinsip musyawarah mufakat dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan harus menjadi pertimbangan utama demi kepentingan rakyat,” ujarnya.
“Fraksi PKB DPRD Banyuasin siap mengikuti seluruh proses politik dan legislasi sesuai dengan garis kebijakan partai di tingkat nasional,” tandas Zarkasih.
Baca juga : Pertama Di Indonesia, Pupuk Indonesia Group Bangun Pabrik NPK Nitrat
Diketahui, wacana Pilkada tidak langsung kembali mencuat setelah pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada acara puncak HUT ke-60 Partai Golkar, Kamis (12/12/2025). Saat itu, Presiden Prabowo menilai Pilkada langsung menguras anggaran dan tidak efisien.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, seperti Malaysia, Singapura, dan India. Sekali memilih anggota DPR atau DPRD, lalu DPRD itulah yang memilih gubernur dan bupati,” kata Prabowo dalam pidatonya.
Pidato tersebut kemudian disambut oleh partai-partai pendukung Pemerintah, seperti Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan PKB. [BSH]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.