RM.id Rakyat Merdeka - Percepatan realisasi hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak banjir di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar) dan Sumatera Utara (Sumut) perlu segera dilakukan. Penyediaan huntap diyakini dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial korban banjir di Pulau Sumatera tersebut.
Politisi Partai Gerindra, Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan, percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) dapat dilakukan dengan menyediakan lahannya lebih dulu. Lahan tersebut, kata dia, dapat bersumber dari Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun PT Perkebunan Nusantara (PTPN).
"Selanjutnya, pembangunan hunian tersebut dapat dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Permukiman (PU)," kata Irwan Jakarta, Sabtu (3/1/2026).
Selain pembangunan huntap, Irwan juga mengingatkan Pemerintah untuk juga memperhatikan rumah warga dengan kategori rusak ringan hingga sedang melalui berbagai skema bantuan. Di antaranya, kata dia, dengan program Bedah Rumah dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Baca juga : KPK Masih Tunggu Nilai Kerugian Negara Dari BPK
"Termasuk juga dengan skema bantuan rehabilitasi dari Kementerian Sosial, serta bantuan sosial dengan nilai hingga puluhan juta rupiah," kata Wakil Ketua Komisi V DPR ini.
Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan ini juga menyoroti pentingnya efisiensi pembangunan rumah pascabencana. Salah satunya, kata dia, dengan pemanfaatan sumber daya lokal yang tersedia di lokasi terdampak, seperti kayu gelondongan yang terbawa arus banjir, agar tidak menjadi limbah dan dapat digunakan sebagai material bangunan.
“Mungkin diperlukan diskresi terkait pemanfaatan kayu-kayu gelondongan tersebut agar dapat difungsikan untuk pembangunan rumah, sehingga mampu menekan pembiayaan, baik dari APBN maupun CSR,” jelasnya.
Saat ini, Pemerintah tengah membangun 600 unit hunian sementara (huntara) bagi korban banjir di Aceh Tamiang. Huntara tersebut ditargetkan rampung pada 8 Januari 2026. Pembangunan dilakukan oleh Danantara dengan memanfaatkan lahan milik PTPN yang telah dipastikan siap secara land clearing.
Baca juga : OJK Gandeng PPATK Telusuri Transaksi DSI
Tidak hanya di Aceh, Pemerintah juga akan membangun total 15.000 unit huntara dalam tiga bulan ke depan. Terdiri dari 12.000 unit di Aceh, 2.000 unit di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan, serta 500 unit di Sumatera Barat.
Setelah pembangunan huntara selesai, Pemerintah akan melanjutkan pembangunan huntap di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, Pemerintah menangani dampak bencana di tiga provinsi tersebut secara serius, menyeluruh, dan terukur, meskipun tidak menetapkannya sebagai bencana nasional.
Keputusan tersebut, lanjut Presiden, diambil berdasarkan pertimbangan kemampuan negara dalam menangani dampak bencana tanpa mengurangi komitmen Pemerintah untuk memberikan bantuan maksimal kepada masyarakat.
Baca juga : Perayaan Di Jakarta Digelar Sederhana, Sampah Malam Tahun Baru Menurun Drastis
“Kita sebagai bangsa, sebagai negara, mampu menghadapi ini. Kita tidak perlu menyatakan bencana nasional. Tetapi itu tidak berarti kita tidak memandang situasi ini sebagai sesuatu yang sangat serius,” kata Presiden Prabowo di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kamis (1/1/2026).
Presiden juga menekankan, Pemerintah telah menyiapkan anggaran yang cukup besar serta mengerahkan seluruh unsur kabinet untuk bekerja langsung di lapangan. Penanganan bencana, kata Presiden, dilakukan secara paralel di berbagai wilayah terdampak.
“Saya juga minta perhatian khusus agar sekolah-sekolah, Puskesmas, dan rumah sakit bisa kembali berfungsi secepatnya,” pungkasnya. [BSH]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.