RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah terus mengebut pemulihan Aceh dan wilayah Sumatera yang terdampak banjir. Selain memperbaiki jembatan yang rusak, sungai juga dikeruk untuk membuka akses. Proses pemulihan ditargetkan selesai sebelum Lebaran tahun ini.
Target tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemulihan bencana Aceh yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR (Galapana) dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Rapat dimulai pukul 10.18 WIB. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang digelar pada 30 Desember 2025. Hadir dalam rapat antara lain Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam, Anggota Komisi IV DPR TA Khalid, serta pimpinan komisi lainnya.
Baca juga : 1 Juta Ton Beras Siap Diekspor
Dari unsur pemerintah, hadir Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sekaligus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait lainnya.
“Satgas Pemerintah dan Satgas DPR menargetkan sebelum puasa, roda pemerintahan di seluruh daerah terdampak di Sumatera sudah dapat berjalan normal, dan diupayakan selesai sebelum Lebaran,” kata Dasco.
Ia menjelaskan, pemulihan pascabencana Sumatera kini berada di bawah koordinasi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian. Sementara itu, Satgas DPR menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, regulasi, dan koordinasi.
Baca juga : 5 Investor Masuk, Perbankan Ritel Beroperasi, IKN Makin Diminati
Menurut Dasco, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera dilakukan secara nasional dan terintegrasi dengan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga terkait guna mempercepat pemulihan infrastruktur dan layanan publik.
Sementara itu, perwakilan Satgas Pemulihan Pascabencana DPR TA Khalid menjelaskan, terdapat empat permasalahan yang harus segera ditangani. Pertama adalah normalisasi sungai. Menurutnya, banyak sungai dipenuhi kayu dan material lain sehingga menghambat aliran air dan berpotensi memicu banjir susulan.
“Sungai ini yang menjadi prioritas utama,” ucapnya.
Baca juga : Bhima Yudhistira: Utang Naik Karena Daya Beli Merosot
Permasalahan kedua adalah pembukaan akses, terutama jalan menuju wilayah yang masih terisolasi. Ketiga, penyediaan hunian sementara (huntara) yang rencananya akan dibangun hingga 15 ribu unit. Satgas DPR siap membantu penyelesaian kendala pembangunan huntara, termasuk persoalan pengadaan lahan.
Permasalahan keempat adalah pembersihan rumah warga, khususnya hunian dengan kategori rusak ringan. “Kalau rumah sudah dibersihkan, kemungkinan warga tidak perlu masuk huntara,” jelas Khalid.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.