BREAKING NEWS
 

Awal 2026, Tatanan Internasional Rapuh

Menlu Ingatkan Dunia Masuk Ruang Abu-Abu

Reporter : LARASATI DYAH UTAMI
Editor : UJANG SUNDA
Kamis, 15 Januari 2026 08:39 WIB
Menteri Luar Negeri Sugiono (Foto: Dok. Kemlu)

RM.id  Rakyat Merdeka - Dunia sedang tidak baik-baik saja. Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyebut, tatanan global kini memasuki ruang “abu-abu” yang berbahaya, karena batas antara damai dan perang semakin kabur. Hukum internasional yang selama ini menjadi pagar bersama, sekarang banyak dipelintir demi kepentingan sempit.

Hal tersebut disampaikan Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026, di Gedung Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Jakarta, Rabu (14/1/2026). Dia mengawali pidatonya dengan menyampaikan duka atas bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tak lupa menyapa para mantan Menlu dan Wamenlu yang hadir, di antaranya Alwi Shihab, Retno Marsudi, Dino Patti Djalal, dan Pahala Mansury.

Dalam forum tersebut, Sugiono menerangkan, awal 2026 sudah memperlihatkan rapuhnya struktur tatanan global. Kepentingan nasional yang sempit telah menggeser keamanan kolektif, aturan bersama dilanggar tanpa rasa bersalah, dan sanksi yang tidak pernah hadir.

“Sekarang kita hidup di ruang abu-abu yang berbahaya. Batas antara perdamaian dan perang tidak lagi tegas,” ujarnya.

Sugiono menegaskan, ketika aturan yang disepakati bersama dibiarkan dilanggar tanpa konsekuensi, yang runtuh bukan satu per satu aturan, melainkan seluruh tatanan yang menopangnya. Situasi semacam itu melahirkan hukum rimba, memperburuk standar ganda, dan menggerus kepercayaan antar-negara.

Sekjen Partai Gerindra itu juga mengingatkan, negara tanpa strategi akan terseret arus, sedangkan negara yang rapuh akan menjadi objek dalam perebutan pengaruh global. Karena itu, Indonesia tidak boleh terperangkap dalam dinamika tersebut.

Baca juga : Iran Membara, 2.500 Demonstran Tewas

Sugiono menegaskan, dunia harus dilihat apa adanya. Keras, kompetitif, dan tak terduga. Untuk itu, diplomasi Indonesia wajib dibangun dengan kesiapsiagaan, kewaspadaan, dan realisme.

Dia menekankan, diplomasi bukan semata urusan elite, melainkan instrumen negara untuk memastikan rakyat aman, terlindungi, dan sejahtera. Sugiono lalu mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto. "Foreign policy begins at home. Diplomasi harus berangkat dari kebutuhan rakyat dan kepentingan nasional,” ungkapnya.

Karena itu, Indonesia bertekad memperkuat ketahanan nasional agar mampu mengarahkan langkah sendiri di tengah dunia yang gaduh. Sebab, risiko global tak mungkin dihindari, tetapi harus dikelola. “Ketahanan tidak dibangun dengan pamer otot, tapi dengan membuka ruang dialog,” ujar Sugiono.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ikut masuk dalam agenda diplomasi. Indonesia bekerja sama dengan School Meals Coalition dan berbagai mitra internasional. Program yang sudah menjangkau lebih dari 55 juta anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui itu kini menjadi rujukan global. 

“Ini bukan sekadar kebijakan sosial. Ini kesadaran politik bahwa pembangunan manusia adalah sumber kekuatan nasional,” terangnya.

Adsense

Kemlu juga menekankan penyelesaian batas maritim, penguatan kerja sama strategis, serta perluasan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) lintas negara sebagai prioritas. Sementara itu, perlindungan warga negara tetap menjadi garis depan kebijakan luar negeri, dengan lebih dari 27.768 WNI dipulangkan dari berbagai wilayah krisis sepanjang 2025. 

Baca juga : Prabowo Siapkan IKN Ibu Kota Politik 2028

“Ketahanan nasional diukur dari seberapa jauh negara hadir melindungi warganya,” kata Sugiono.

Dia kembali menegaskan sentralitas ASEAN yang dinilai masih efektif meredam rivalitas geopolitik kekuatan besar. Indonesia siap mendukung Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026. 

Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar, Indonesia juga aktif dalam dinamika dunia Islam, termasuk menyuarakan dukungan kemanusiaan bagi Palestina. “Presiden Prabowo tegas. Indonesia tidak boleh diam saat kemanusiaan diinjak-injak,” ujarnya.

Di bidang ekonomi, Sugiono menyoroti semakin hilangnya batas antara ekonomi dan keamanan. Perdagangan, investasi, dan teknologi kini kerap digunakan sebagai instrumen geopolitik. Penggunaan kebijakan ekonomi sebagai senjata menjadi salah satu tanda zaman yang harus diantisipasi.

Karena itu, diplomasi ekonomi menjadi inti kebijakan luar negeri Indonesia. Bukan hanya mengejar pertumbuhan, tetapi memperkuat ketahanan dan kemandirian.

Sugiono lalu memaparkan sejumlah capaian nasional, mulai pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata dunia, inflasi terkendali, surplus perdagangan, dan arus investasi yang tetap positif. Indonesia juga memperluas mitra dagang dengan Kanada, Peru, serta Eurasian Economic Union, dan mempercepat perundingan CEPA dengan Uni Eropa. Adapun QRIS lintas negara kini diperluas ke Thailand, Malaysia, China, hingga Jepang. 

Baca juga : Pulihkan 107 Ribu Hektar Sawah Terdampak Bencana, Amran Minta Anggaran 5 T

Untuk memperkuat mesin diplomasi ekonomi, Kemlu membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan. “Ini untuk memastikan diplomasi ekonomi berjalan terukur, terarah, dan benar-benar memperjuangkan kepentingan nasional,” tandasnya.

Pidato Sugiono ini mendapat apresiasi mantan Wamenlu Dino Patti Djalal. Menurutnya, pidato tersebut memberikan gambaran substantif mengenai arah politik luar negeri era Prabowo. Dino berharap, penjelasan semacam ini menjadi tradisi baru. 

“Saya berharap Menlu Sugiono dapat senantiasa menjelaskan langkah-langkah politik luar negeri Indonesia secara rutin kepada publik, sehingga ini menjadi ‘the new normal’ dalam diplomasi Indonesia,” katanya.

Dino menyoroti penekanan Sugiono pada konsep diplomasi ketahanan yang dinilainya relevan di tengah dunia yang bergejolak. Dia juga menyebut pidato ini menjawab salah satu dari empat kritik dan sarannya kepada Menlu, yang sebelumnya disampaikan di ruang publik. 

“Pidato tahunan ini menjawab butir 2 (komunikasikan kebijakan kepada publik) dari 4 kritik/saran yang sebelumnya saya sampaikan terhadap Menlu Sugiono,” ujar mantan Dubes RI untuk Amerika Serikat ini.

Dia berharap, kritik dan saran lainnya juga direspons dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia tahun 2026 dan seterusnya, sejalan dengan prinsip bahwa kebijakan luar negeri dimulai dari kekuatan dan kepentingan dalam negeri. LDU/BYU

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense