Pulihkan 107 Ribu Hektar Sawah Terdampak Bencana, Amran Minta Anggaran 5 T

RM.id  Rakyat Merdeka - Bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), akhir tahun lalu, membuat 107 ribu hektar sawah rusak berat. Untuk memulihkannya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman minta anggaran Rp 5,1 triliun. 

Permintaan itu disampaikan Amran saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (14/1/2026). Dalam rapat tersebut, Amran melaporkan kondisi lahan pertanian yang rusak berat pasca bencana banjir besar di Sumatera. 

Suasana Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta. (Foto: Tedy Kroen/RM)

Amran melaporkan data per 13 Januari 2026, luas sawah terdampak mencapai 107.324 hektare. Sebanyak 56.077 hektare mengalami kerusakan ringan, 22.152 hektare rusak sedang, dan 29.095 hektare rusak berat. Dari total tersebut, sekitar 44,6 ribu hektare lahan padi dan jagung mengalami puso. 

Kerusakan juga terjadi pada 29.310 hektare lahan Perkebunan non-sawit seperti kopi, kakao, dan kelapa dalam. Lahan hortikultura yang rusak mencapai 1.803 hektare, sementara ternak mati atau hilang tercatat lebih dari 820 ribu ekor. 

Infrastruktur pertanian pun tak luput dari kerusakan. Sebanyak 58 Rumah Potong Hewan (RPH) rusak, 2.300 unit alsintan hilang, 74 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) terdampak, tiga bendungan rusak, jaringan irigasi sepanjang 152 kilometer terputus, serta 820 unit jalan produksi rusak. 

“Tentu data dampak bencana ini bersifat dinamis dan terus kami perbarui setiap hari melalui koordinasi intensif antara unit Eselon I Kementerian Pertanian dan dinas pertanian di daerah terdampak,” papar Amran. 

Baca juga : Pilkada Lewat DPRD Tidak Kebiri Hak Rakyat

Amran menjelaskan, pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan anggaran Rp 1,49 triliun dari APBN 2026 untuk pemulihan pertanian di wilayah terdampak bencana. Namun, dana itu dinilainya belum cukup untuk menjalankan program prioritas pertanian berkelanjutan sehingga diperlukan tambahan anggaran. 

“Kebutuhan ini berasal dari pemulihan sektor pertanian di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang harus dilakukan secara menyeluruh di seluruh lokasi terdampak,” papar Amran. 

Amran mengatakan, dana Rp 1,49 triliun yang sudah siap digelontorkan nantinya digunakan untuk rehabilitasi sawah rusak ringan hingga sedang. Selain itu, dana yang tersisa bakal digunakan untuk perbaikan irigasi, bantuan benih tanaman pangan, pemulihan kawasan perkebunan, hingga penyediaan alsintan, pupuk, dan pestisida. 

“Nanti diprioritaskan bagi wilayah yang terkena dampak paling besar,” jelasnya. 

Namun, untuk sawah dengan kerusakan berat, Amran mengaku tidak bisa bekerja sendirian. Perlu kerja sama lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PUPR. 

“Perlu kerja bersama terkait penataan ruang dan perbaikan jaringan irigasi,” katanya. 

Baca juga : Setelah PAN, Giliran Golkar & PKB Tolak E-Voting Pemilu

Selain dana yang sudah tersedia, Amran memperkirakan kebutuhan anggaran tambahan Rp 5,1 triliun agar pemulihan dapat dilakukan merata. Untuk itu, ia meminta dukungan penuh DPR. 

Rencananya, tambahan anggaran tersebut bakal difokuskan untuk rehabilitasi lahan sawah Rp 3,4 triliun, pemulihan perkebunan Rp 456,4 miliar, bantuan benih hortikultura Rp 19,1 miliar. Selanjutnya untuk bantuan pakan ternak Rp 262,8 miliar, penyediaan sarana-prasarana Rp 674,7 miliar, hingga perbaikan bangunan dan fasilitas penunjang sebesar Rp 291 miliar. 

“Kementerian Pertanian berupaya membantu memulihkan sektor pertanian di ketiga provinsi terdampak pascabencana, baik dengan mengoptimalkan anggaran APBN 2026 yang tersedia maupun dengan mengusulkan anggaran tambahan apabila memungkinkan,” ungkapnya. 

Tak hanya mengandalkan APBN, Kementan juga menggalang donasi. Amran menyebut bantuan kemanusiaan dari Kementan dan Badan Pangan Peduli telah mencapai Rp 75 miliar dan dikirimkan dalam tiga tahap ke lokasi bencana dengan menggandeng TNI–Polri. 

Menanggapi itu, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menegaskan, bencana di sejumlah wilayah Indonesia membawa risiko serius bagi ketahanan pangan nasional. Menurutnya, kerusakan sektor pangan berdampak langsung pada ekonomi masyarakat dan keseimbangan ekosistem. 

Menurutnya, pemulihan pascabencana harus dirancang terintegrasi lintas sektor dan berorientasi jangka panjang. Tidak bisa dilakukan secara parsial. 

Baca juga : PSI Jateng Pastikan Konflik Konferda Di Semarang Usai

“Penanganan ini memerlukan pendekatan yang terintegrasi lintas sektor,” ujar Titiek. 

Anggota Komisi IV DPR Jamaluddin Idham juga menuntut pemerintah bergerak cepat dan terkoordinasi memulihkan sektor pertanian yang mengalami kerusakan parah. Ia menegaskan, bantuan harus tepat sasaran bagi petani, petambak, dan pelaku usaha pertanian yang kehilangan sumber penghidupan. 

“Jika bantuan terlambat, masyarakat akan semakin terpuruk karena tidak memiliki sumber pendapatan alternatif,” ujarnya. 

Menurutnya, rehabilitasi lahan sawah dan tambak yang tertutup lumpur bukan pekerjaan singkat. Banyak lahan membutuhkan waktu enam bulan hingga satu tahun untuk kembali produktif. 

Kondisi ini, lanjut dia, menuntut kebijakan yang tak hanya fokus pada pemulihan jangka panjang, tetapi juga solusi jangka pendek. Pemerintah tak boleh menunggu rehabilitasi tuntas. Pemulihan ekonomi masyarakat harus berjalan paralel dengan perbaikan lahan. 

“Harus ada skema bantuan darurat dan pendampingan jangka pendek agar petani dan petambak tetap bisa bertahan pascabencana,” kata politisi PDI Perjuangan asal Aceh tersebut. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.