RM.id Rakyat Merdeka - Pengurus Partai Gerindra, mulai dari tingkat Pusat hingga Daerah, kompak menyuarakan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak langsung alias melalui DPRD.
Fungsionaris Partai Gerindra menunjukkan soliditas sikap politiknya dalam merespons wacana Pilkada tidak langsung. Pengurus partai berlambang Kepala Garuda ini, mulai dari tingkat Pusat hingga Daerah, kompak menyuarakan agar mekanisme Pilkada dipilih melalui DPRD.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Sugiono menegaskan, Partai Gerindra mendukung upaya atau rencana pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, baik di tingkat bupati, wali kota, maupun gubernur.
Baca juga : Gerindra Sumut Perkuat Layanan Ke Masyarakat
Sugiono menilai, pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat memangkas berbagai tahapan. Yaitu, mulai dari penjaringan kandidat, pelaksanaan pemilihan, hingga kebutuhan anggaran dan ongkos politik secara keseluruhan.
"Pilkada melalui DPRD tidak menghilangkan esensi demokrasi, mengingat anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu. Dengan demikian, proses tersebut tetap bersumber dari mandat rakyat," tegas Sugiono di Jakarta, Minggu (28/12/2025).
Sikap DPP Partai Gerindra yang mendukung wacana Pilkada tidak langsung itu mendapat dukungan dari fungsionaris Partai Gerindra di daerah. Dukungan datang dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Bali, Made Muliawan Arya. Dia menegaskan, sikap tersebut merupakan bentuk konsistensi perjuangan partai dalam mengikuti kebijakan pusat.
Baca juga : Emirsyah Ajukan PK, Kejagung Siap Hadapi
“DPD Gerindra Bali sepenuhnya sejalan dengan keputusan DPP dan sikap Fraksi Gerindra di DPR RI. Kami mendukung mekanisme Pilkada melalui DPRD sebagai opsi demokratis yang sah,” ujar Made Muliawan di Bali, Minggu (18/1/2026).
Selain mengikuti arahan DPP, Muliawan menilai terdapat pertimbangan lain yang membuat perubahan mekanisme Pilkada ini patut didukung. Yakni, tingginya biaya politik dalam Pilkada langsung yang dapat mengganggu stabilitas politik.
“Alasan kami cukup jelas. Pilkada langsung selama ini membutuhkan biaya yang sangat besar dan berimplikasi pada kualitas pemerintahan. Pilkada melalui DPRD diyakini dapat menciptakan stabilitas politik daerah karena prosesnya lebih deliberatif,” katanya.
Baca juga : Pertamina NRE Gandeng Perusahaan Energi China
Muliawan mengatakan, DPD Partai Gerindra Bali juga meyakini jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka akan lahir pemimpin daerah berdasarkan kapasitas, rekam jejak, dan integritas, bukan sekadar popularitas. Dia menegaskan, meskipun mekanisme pemilihan dilakukan oleh DPRD, proses tersebut tetap konstitusional dan sejalan dengan prinsip demokrasi.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.