RM.id Rakyat Merdeka - Pengurus baru Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengajak para pengurus sebelumnya untuk bergabung dan duduk bersama. Mereka menyebut, waktu yang ada lebih baik digunakan untuk membesarkan partai, bukan saling menggugat dan memperpanjang polemik, yang merugikan partai.
Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPW PPP Jabar, Samsul Maarif menegaskan, pihaknya tak ingin terseret dalam dinamika atau polemik yang dapat mengganggu kinerja organisasi. Karenanya, dia mengajak para pengurus sebelumnya untuk bergabung dan duduk bersama, untuk membesarkan partai. “Kami ingin fokus melaksanakan program-program kepartaian.
Kami tidak mau terlibat langsung pada persoalan-persoalan yang mengganggu kinerja organisasi,” ujar Samsul di Bandung, Jabar, Rabu (4/3/2026).
Sebelumnya, Ketua DPW PPP Jabar, Pepep Saepul Hidayat, menggugat Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Nomor 0022 Tahun 2026, yang menunjuk Uu Ruzhanul Ulum, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW PPP Jabar. Kuasa hukum Pepep, Hardiansyah mengatakan, pihaknya mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (18/2/2026).
Baca juga : Demokrat Kawal & Dukung Langkah Cepat Prabowo
“Pada tanggal 18 Februari 2026 kami telah mengajukan gugatan terhadap SK DPP PPP, yang menunjuk Saudara Uu Ruzhanul Ulum, sebagai Plt Ketua DPW PPP Jawa Barat. Gugatan itu terdaftar dengan Nomor Perkara 120/Pdt.SusParpol/2026/PN Jakarta Pusat,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Hardiansyah menerangkan, sebelum membawa perkara ke pengadilan, pihaknya telah menempuh jalur internal, mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai PPP, pada Senin (2/2/2026). Namun, sesal dia, hingga kini struktur Mahkamah Partai dan DPP PPP belum terbentuk secara lengkap.
“Ini ironis. Kepengurusan DPP PPP, termasuk Mahkamah Partai, yang harusnya terbentuk paling lambat 30 hari pasca Muktamar, justru belum terpenuhi. Ini juga bentuk pelanggaran terhadap undang-undang, yang mensyaratkan adanya keterwakilan 30 persen perempuan dalam struktur kepengurusan,” tuturnya.
Melanjutkan keterangannya, Samsul menerangkan, secara kelembagaan, DPW PPP Jabar memiliki bidang hukum dan advokasi, untuk menangani adanya pihak yang memilih jalur hukum. Namun, secara politik organisasi, pihaknya tetap mengedepankan komunikasi.
Baca juga : Danantara Benahi Tata Kelola Dan Fondasi Keuangan BUMN
“Silakan saja jika ada hal yang dianggap tidak sesuai secara hukum. Kami menghormati itu,” ucapnya.
Samsul menambahkan, PPP pernah berada dalam kondisi terpuruk, sehingga kepengurusan baru berkomitmen melanjutkan kerja-kerja yang sudah dirintis sebelumnya, tanpa tendensi pribadi.
“Kami menghormati mereka karena telah berjasa membesarkan partai. Tidak ada ketidaksukaan. Mari duduk bersama, bersama membesarkan partai,” ajaknya.
Secara elektoral, sambung dia, perolehan kursi PPP di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar, meningkat dari tiga menjadi enam kursi. Namun, capaian itu belum memuaskan, karena masih banyak Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang kehilangan kursi di DPRD tingkat kabupaten dan kota.
Baca juga : Mantap, JPO Sarinah Kini Ramah Disabilitas
“Target kami ke depan, harus meningkat lagi. Kita pernah berada di angka yang lebih tinggi. Itu yang harus kita kejar bersama,” cetusnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.