Sebelumnya
Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPW PPP Jabar, Yosep Saepul Akbar meng ungkapkan, pihaknya belum menerima gugatan resmi dari pihak manapun. Namun begitu, dia mengaku menghormati upaya hukum yang ditempuh semua pihak.
“Kita adalah negara hukum. Semua pihak berhak menempuh upaya hukum. Tapi, kami belum menerima secara resmi bentuk gugatan atau persoalan seperti apa,” ujarnya.
Saat ini, lanjut dia, pihaknya fokus melakukan konsolidasi internal dan menertibkan administrasi. Termasuk, meminta penjelasan terkait pengelolaan dana dan aset partai dari pengurus sebelumnya.
Baca juga : Demokrat Kawal & Dukung Langkah Cepat Prabowo
Yosep juga menyinggung soal dana saksi partai, yang berdasarkan informasi dari DPP, nilainya mencapai sekitar Rp 9 miliar. Pihaknya juga akan melakukan inventarisasi aset partai seperti kendaraan dan lainnya.
“Saya sudah mengundang bendahara pengurus sebelumnya, tapi belum ditanggapi. Jangan hanya berbicara soal gugatan, tapi pertanggungjawaban juga harus disampaikan. Kami ingin memastikan, pertanggungjawaban keuangan masa lalu jelas,” tegasnya.
Sebelumnya, Sekjen DPP PPP, Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin menyikapi polemik penunjukan Plt Ketua DPW PPP di sejumlah daerah. Dia menegaskan, seluruh kebijakan partai harus mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, serta aturan perundang-undangan yang ada dan berlaku.
Baca juga : Danantara Benahi Tata Kelola Dan Fondasi Keuangan BUMN
Gus Yasin menyatakan, SK penunjukan Plt Ketua DPW PPP Provinsi Banten, yang dikeluarkan DPP PPP, tidak sah. Menurut dia, proses pengambilan keputusan itu tidak melalui mekanisme organisasi, tidak melalui rapat pengurus harian, serta bertentangan dengan konstitusi partai.
“Seluruh kebijakan partai harus mengacu pada AD/ART dan mekanisme partai, serta mematuhi aturan perundang-undangan yang ada dan berlaku. SK penunjukan Plt Ketua DPW PPP Banten yang dikeluarkan pada 30 Januari lalu, inkonstitusional dan tidak dapat ditaati,” tergasnya saat melakukan silaturahmi di Sekretariat DPW PPP Banten, di Serang, Jumat (13/2/2026).
Lebih lanjut, Gus Yasin mengajak seluruh kader dan pengurus DPP PPP hasil islah, merapikan struktur dan memastikan seluruh mekanisme partai berjalan sesuai AD/ART. Dia meminta, seluruh elit menjaga kondusifitas internal, sebelum mengambil langkah strategis seperti penunjukan Plt atau keputusan lain, yang berpotensi menimbulkan konflik internal.
Baca juga : Mantap, JPO Sarinah Kini Ramah Disabilitas
“Kami sedang merapikan semua. Kami mengajak semua pihak kembali kepada aturan, menegakan AD/ART, mematuhi seluruh mekanisme, serta aturan perundang-undangan yang ada dan berlaku,” ucap Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu.
Gus Yasin juga membantah tudingan yang menyatakan dirinya tidak aktif, atau kerap mangkir dari berbagai agenda partai, termasuk Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas). “Bagaimana saya mau hadir, kalau keputusan melakukan Mukernas tidak dirapatkan melalui pengurus harian?” ungkapnya. [OSP]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.