RM.id Rakyat Merdeka - Polemik pengadaan dua meja biliar untuk dua rumah dinas (rumdin) pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), terus bergulir. Setelah ramai mendapat kecaman publik, pimpinan atau partai politik yang menaungi masing-masing pimpinan DPRD, ikut meminta pebatalan pembelian.
Informasi pembelian dua meja biliar untuk dua rumdin pimpinan DPRD Sumsel, berawal dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Sekretariat DPRD Sumsel.
Dari data itu, alokasi rencana pengadaan meja biliar, diperuntukkan bagi Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, sebesar Rp 151 juta, serta Wakil Ketua III DPRD Sumsel, Ilyas Panji Alam sebesar Rp 335,9 juta. Total nya mencapai Rp 486,9 juta.
Baca juga : InJourney Siagakan 16 Ribu Petugas & Mitigasi Layanan
Kepala Bagian Humas DPRD Sumsel, Hadiyanto membenarkan data SIRUP LKPP yang dilihat masyarakat dari Sekretariat DPRD Sumsel. Namun, dia tak mau berkomentar lebih lanjut soal alasan pembelian barang tersebut di tengah kebijakan efisiensi anggaran atau pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat.
“Alat tersebut sebagai kebutu han penunjang aktivitas para anggota Dewan,” ujar Hadiyanto dalam keterangannya di Palembang, Sumsel, dikutip Kamis (12/3/2026).
Sementara, Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie mengata kan, meja biliar itu masih tahap perencanaan. Ketua Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Sumsel itu menambahkan, meja tersebut akan digunakan untuk tempat latihan alternatif atlet biliar Sumsel.
Baca juga : DKI Tak Bisa Terus Buang Sampah Ke Bantargebang
“Saya sudah menghubungi Sekretaris Dewan (Sekwan), untuk mengklarifikasi pengadaan barang itu. Untuk diketahui, semua itu masih tahap perencanaan, belum ada pembelian,” ujar Andie.
Lebih lanjut, politisi Partai Golkar itu mengaku memahami perhatian masyarakat, atas penggu naan anggaran daerah. Sebab itu, pihaknya akan mengevaluasi setiap rencana pengadaan, dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan prioritas kebutuhan.
“Jika dinilai tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat yang signifikan, pengadaan itu bisa ditinjau ulang, bahkan dibatalkan,” cetusnya.
Baca juga : Kapten Valverde Benamkan City
Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Sumsel, Wihaji meminta Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, membatalkan pengadaan meja biliar yang rencananya ditempatkan di rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel.
Menurut Wihaji, dirinya telah menghubungi Andie agar pengadaan itu tidak dilanjutkan. Selain itu, dia meminta, anggaran yang tersedia dialihkan untuk program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.