Sebelumnya
“Saya sudah telepon Mas Andie selaku Ketua DPRD Sumsel dari Partai Golkar. Anggaran yang semula dialokasikan untuk pengadaan fasilitas itu, diharapkan digeser untuk program prioritas yang menyentuh kepentingan masyarakat Sumatera Selatan,” ujarnya.
Menteri Kependudukan dan Pem bangunan Keluarga serta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional itu mengimbau seluruh kader Golkar di Provinsi Sumsel, baik yang berada di eksekutif maupun legislatif, agar lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat.
Wihaji mengingatkan, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar menginstruksikan seluruh kader untuk menunjukkan contoh baik, serta memahami kondisi dan aspirasi masyarakat di daerah masing-masing.
Baca juga : InJourney Siagakan 16 Ribu Petugas & Mitigasi Layanan
“Dengan adanya arahan itu, alokasi anggaran untuk pengadaan meja biliar di rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel otomatis dibatalkan. Prinsipnya, kami prioritaskan program yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat,” tegasnya.
Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumsel, Devi Suhartoni, menilai kritik publik terhadap penggunaan fasilitas negara oleh pejabat merupakan bentuk kontrol masyarakat yang wajar dalam kehidupan demokrasi.
Dia menegaskan, PDI Perjuangan selalu menekankan kepada para kader yang memegang jabatan publik, agar menjaga kepatutan, kesederhanaan, serta sensitivitas terhadap kondisi masyarakat dalam penggunaan fasilitas negara.
Baca juga : DKI Tak Bisa Terus Buang Sampah Ke Bantargebang
Lebih lanjut, Devi meminta polemik berkembang di tengah masyarakat menjadi bahan pertimbangan, untuk meninjau ulang, bahkan membatalkan rencana pengadaan tersebut.
“Menjaga kepercayaan masyarakat jauh lebih penting daripada mempertahankan kebijakan yang berpotensi menimbulkan polemik di ruang publik,” ucapnya.
PDI Perjuangan, lanjut dia, merupakan partai politik yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Karenannya, seluruh harus menjaga kepatuhan sebagai pejabat publik.
Baca juga : Kapten Valverde Benamkan City
“Lebih bijak bila rencana pengadaan fasilitas itu ditinjau kembali, dan sebaiknya dibatalkan. Hal itu agar tidak menimbulkan persepsi kurang baik terhadap lembaga publik maupun terhadap pejabat yang memegang amanah rakyat,” tegas Bupati Musi Rawas Utara (Muratara) itu. [OSP]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.