RM.id Rakyat Merdeka - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto, mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan investigasi menyeluruh atas serangkaian insiden yang dialami prajurit TNI yang bertugas sebagai Pasukan Sementara PBB di Lebanon (United Nations Interim Force in Lebanon/UNIFIL).
Hingga saat ini, serangkaian insiden tersebut telah menewaskan tiga prajurit TNI dan mengakibatkan delapan prajurit lainnya luka-luka.
"Indonesia berduka karena tiga prajurit yang bertugas sebagai penjaga perdamaian (peacekeeper) di Lebanon gugur. Beberapa prajurit juga mengalami luka berat, termasuk dalam insiden ketiga kemarin, di tempat penugasan mereka," tulis SBY via X, Minggu (5/4/2026).
SBY menuturkan, hatinya bergetar ketika ikut memberikan penghormatan kepada jenasah Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadon.
Seorang prajurit, kata SBY, memang disumpah untuk siap mengorbankan jiwa dan raganya ketika tugas negara memanggil. Namun, duka mendalam tetap terpancar dari keluarga prajurit TNI (istri, anak dan orang tua) yang hadir di Cengkareng semalam.
"Saat saya ikut mengucapkan bela sungkawa yang mendalam kepada mereka, saya tahu arti air mata yang jatuh di pipi mereka," ujar SBY.
"Merasakan ini semua, secara pribadi saya mendukung langkah-langkah pemerintahan Presiden Prabowo yang mendesak PBB untuk melakukan investigasi secara serius, jujur dan adil. Indonesia berhak untuk itu," imbuh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.
Menurutnya, PBB (utamanya UNIFIL) dengan penuh rasa tanggung jawab, harus bisa menjelaskan mengapa sejumlah insiden beruntun yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka peacekeeper dari Indonesia itu terjadi.
"Saya tahu, investigasi dalam situasi pertempuran yang amat dinamis sering tidak mudah. Tetapi, bagaimanapun, tetap dapat dilaksanakan dengan harapan hasilnya dapat dinalar dan masuk akal (acceptable, believable narrative)," papar SBY.
Baca juga : Indonesia Minta Dewan Keamanan PBB Usut Tuntas Seluruh Insiden UNIFIL
"Saya pernah mengemban tugas PBB di Bosnia (former Yugoslavia) tahun 1995-1996. Dengan pangkat Brigadir Jenderal, saya menjadi Kepala Pengamat Militer PBB. Investigasi terhadap pelanggaran gencatan senjata juga sering kami lakukan," lanjutnya.
PBB Harus Tegas
Sebagai bentuk dukungan terhadap langkah-langkah pemerintah, menyusul gugur dan luka-lukanya prajurit Indonesia tersebut, SBY ingin menambahkan satu, dua hal dalam catatannya.
Satuan pemeliharaan perdamaian PBB, contohnya Kontingen Garuda XXIII/S yang sedang mengemban tugas di Libanon saat ini, bertugas menjaga perdamaian (peacekeeping), bukan peacemaking.
Peacekeeper tidak dipersenjatai secara kuat dan tidak pula diberikan mandat untuk melaksanakan tugas-tugas pertempuran.
Ini diatur dalam Chapter 6 Piagam PBB. Bukan Chapter 7 yang punya misi to enforce the peace, dalam arti melaksanakan tugas yang “lebih keras” untuk sebuah peacemaking.
Mereka bertugas di blue line atau di wilayah blue zone, yang bukan merupakan daerah pertempuran atau war zone.
Kontingen Indonesia, hakikatnya bertugas di blue line yang memisahkan teritori Israel dengan teritori Libanon.
"Sekarang ini, kenyataannya yang semula mereka berada di sekitar blue line, kini sudah berada di war zone, yang sehari-hari sudah berkecamuk pertempuran antara pihak Israel dan Hizbullah. Bahkan, pasukan Israel dikabarkan sudah maju 7 km dari blue line," urai SBY.
Keadaan ini tentu sangat berbahaya bagi peacekeeper, karena setiap saat bisa menjadi korban dari pertempuran yang tengah berlangsung.
Baca juga : HKI Puji Satgas De-Bottlenecking Prabowo, Percepatan Investasi
Dengan argumentasi ini, SBY berpendapat, PBB, New York mestinya bisa segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL, dan atau memindahkan lokasi mereka ke luar medan pertempuran yang masih membara saat ini.
Dewan Keamanan PBB harus segera bersidang dan mengeluarkan resolusi yang tegas dan jelas.
"Saya masih ingat ketika sebagai Menko Polkam RI, harus menghadiri Sidang DK PBB tahun 2000 karena ada insiden di Atambua yang menewaskan tiga petugas kemanusiaan PBB akibat unjuk rasa yang terjadi di wilayah Atambua, NTT waktu itu. PBB tidak boleh pilih kasih dan menggunakan standar ganda," beber SBY.
Kewajiban Moral
Sebagaimana yang dilakukan Presiden Prabowo, secara pribadi, SBY merasa punya kewajiban moral untuk ikut memperjuangkan keadilan bagi prajurit-prajurit TNI yang menjadi korban di Lebanon.
"Ketika menjadi Presiden Indonesia dulu, saya berinisiatif dan mengusulkan kepada PBB untuk mengirimkan satu batalyon plus Indonesia sebagai bagian dari Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB di Lebanon," jelas SBY.
SBY pun lantas mengurai sejarah di balik langkah tersebut. Dia mengisahkan, pada Agustus 2006, terjadi perang antara Israel dan Lebanon. Korban berjatuhan, utamanya di pihak Libanon.
DK PBB, kata SBY, belum melakukan langkah-langkah yang efektif untuk menghentikan peperangan tersebut.
"Ketika Perdana Menteri Malaysia almarhum Abdullah Badawi berkunjung ke Jakarta, saya mengusulkan agar beliau, dalam kapasitasnya sebagai Chair of OIC (Organisasi Kerjasama Islam) menggelar emergency meeting untuk mendesak PBB segera bertindak," papar SBY.
Beberapa hari kemudian, PM Abdullah Badawi menggelar pertemuan darurat OKI di Kuala Lumpur. Di samping Indonesia dan Malaysia, pemimpin lain yang hadir adalah Presiden Iran Ahmadinejad, Perdana Menteri Turkiye Erdogan dan Perdana Menteri Lebanon Siniora, sert beberapa kepala negara/kepala pemerintahan yang lain.
Dalam pertemuan itu pula, SBY menyampaikan kesiapan Indonesia untuk mengirimkan pasukan satu batalyon diperkuat sebagai bagian dari peacekeeping mission di perbatasan Israel dan Lebanon.
Baca juga : Prabowo Janjikan Keamanan Investasi Ke Pengusaha Jepang
Artinya, setelah terjadi ceasefire atas usaha dari PBB, Indonesia siap mengawasi pelaksanaan gencatan senjata tersebut.
"Saya masih ingat, karena dipersyaratkan penggunaan kendaraan tempur mekanis dan Anoa kita belum siap, saya segera menelepon Presiden Prancis Jacques Chirac, dengan tujuan Indonesia ingin membeli kendaraan tempur VAB buatan Perancis untuk segera bisa dikirim ke Lebanon," ungkap SBY.
"Alhamdulillah, Prancis bersedia. Bahkan, proses pengirimannya berlangsung secara cepat, karena dalam pengadaan alutsista tersebut saya menggunakan format G to G (government to government). Memang waktu itu kita tidak melibatkan pihak swasta," sambungnya.
3 Anggota Kabinet Prabowo Kontingen RI
Tiga bulan kemudian, November 2006, kontingen pertama Indonesia: Garuda XXIII/A berangkat ke Lebanon. Tiga anggota kabinet Presiden Prabowo: Kapten Kav Muhammad Iftitah Sulaiman, Lettu Inf Agus Harimurti Yudhoyono, dan Lettu Kav Ossy Dermawan merupakan bagian dari kontingen Indonesia tersebut.
Hingga tahun 2026 ini, sudah 19 kali kontingen kita bertugas di Libanon dengan masa penugasan rata-rata satu tahun. Mungkin, ini yang terlama dalam misi PBB yang diemban pasukan Indonesia.
"Sebagai seorang sesepuh dan senior TNI, saya sampaikan kepada para prajurit Kontingen Garuda XXIII/S yang masih berada di Libanon untuk tetap bersemangat dalam mengemban tugas mulia. Do your best dan jaga diri baik-baik. Keluarga yang mencintai kalian menunggu kehadiran kembali di Tanah Air," pungkas SBY.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.