RM.id Rakyat Merdeka - Sejumlah elite Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP mendesak Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, Muhamad Mardiono, mengganti Sekretaris Jenderal (Sekjen), Taj Yasin. Desakan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional I PPP yang digelar secara daring, Kamis (16/4/2026).
Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Saiful Rahmat Dasuki, menyatakan kehadiran oknum di DPP menghambat kerja-kerja organisasi. Dia menyebut kinerja Sekjen DPP PPP, Taj Yasin, tidak sejalan dengan kepemimpinan partai, bahkan menghambat dan merusak kerja-kerja politik partai.
“Sejak Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum diterbitkan sampai saat ini, Sekjen DPP PPP, Taj Yasin, tak pernah bicara soal kepentingan partai. Dia lebih banyak bicara soal kepentingan pribadi, dan ini sudah berlangsung sekitar enam bulan. Ini tidak wajar dalam sebuah organisasi,” ujarnya di Jakarta, Jumat (17/4/2026).
Lebih lanjut, Saiful menilai Sekjen DPP PPP telah melakukan tindakan inkonstitusional melalui berbagai manuver yang menghambat kerja-kerja organisasi. Menurut dia, hal itu masuk dalam kategori pembangkangan terhadap partai.
“Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART), Sekjen memiliki fungsi menjalankan tata kelola organisasi. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Ini bentuk perlawanan terhadap organisasi, sehingga perlu dilakukan tindakan tegas, termasuk penggantian,” cetusnya.
Baca juga : Kewajiban DMO Tekan Harga Minyak Goreng
Senada, Ketua DPW PPP Provinsi Papua Barat, Yasman Yasir, menilai keberadaan Sekjen Taj Yasin tak memberi dampak positif bagi partai. Bahkan, kata dia, Taj Yasin kerap melakukan provokasi dan memicu polemik di internal partai.
“Seharusnya fokus PPP ke depan adalah bersatu dan membesarkan partai, bukan menciptakan kericuhan. Kader, simpatisan, dan pendukung PPP perlu diarahkan untuk bersama-sama berkontribusi dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bukan disibukkan oleh konflik internal,” ujarnya.
Menurut Yasman, dinamika internal yang terjadi saat ini berpotensi menghambat konsolidasi partai, terutama menjelang agenda politik ke depan. Dia juga menyinggung hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I PPP 2026 yang digelar di Makassar pada Februari lalu.
“Dalam forum tersebut, Ketua Umum DPP PPP, Muhamad Mardiono, mengajak seluruh pengurus, kader, dan simpatisan bersatu dan fokus membesarkan partai. Kalau ada kader dan pengurus yang bertindak sebaliknya, mohon ditertibkan,” ucapnya.
DPW PPP Papua Barat, lanjut Yasman, akan mendorong berbagai upaya konsolidasi internal sebagai langkah strategis menghadapi Pemilu 2029. Dia meminta momentum rekonsiliasi partai dimanfaatkan untuk memperbaiki struktur secara menyeluruh, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
Baca juga : Hanya Komunikasi Politik, Paloh Bantah NasDem & Gerindra Akan Merger
“Ini saat yang tepat bagi PPP untuk bersatu dan memperkuat organisasi. Konsolidasi nasional harus benar-benar dijalankan agar partai bisa bangkit dan lebih siap menghadapi Pemilu 2029,” tandasnya.
Sebelumnya, Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin menyikapi polemik penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW PPP di sejumlah daerah. Dia menegaskan seluruh kebijakan partai harus mengacu pada AD/ART, serta aturan perundang-undangan yang ada dan berlaku.
Gus Yasin menyatakan SK penunjukan Plt Ketua DPW PPP Provinsi Banten yang dikeluarkan DPP PPP tidak sah. Menurut dia, proses pengambilan keputusan itu tidak melalui mekanisme organisasi, tidak melalui rapat pengurus harian, serta bertentangan dengan konstitusi partai.
“Seluruh kebijakan partai harus mengacu pada AD/ART dan mekanisme partai, serta mematuhi aturan perundang-undangan yang ada dan berlaku. SK penunjukan Plt Ketua DPW PPP Banten yang dikeluarkan pada 30 Januari lalu inkonstitusional dan tidak dapat ditaati,” tegasnya saat melakukan silaturahmi di Sekretariat DPW PPP Banten di Serang, Jumat (13/2/2026).
Lebih lanjut, Gus Yasin mengajak seluruh kader dan pengurus DPP PPP hasil islah merapikan struktur dan memastikan seluruh mekanisme partai berjalan sesuai AD/ART. Dia meminta seluruh elite menjaga kondusivitas internal sebelum mengambil langkah strategis seperti penunjukan Plt atau keputusan lain yang berpotensi menimbulkan konflik internal.
Baca juga : Belajar Dari China & Singapura, OJK Siap Cegah Aksi Scam Lewat Telepon
“Kami sedang merapikan semua. Kami mengajak semua pihak kembali kepada aturan, menegakkan AD/ART, mematuhi seluruh mekanisme, serta aturan perundang-undangan yang ada dan berlaku,” ucap Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu.
Gus Yasin juga membantah tudingan yang menyatakan dirinya tidak aktif atau kerap mangkir dari berbagai agenda partai, termasuk Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas). “Bagaimana saya mau hadir kalau keputusan melakukan Mukernas tidak dirapatkan melalui pengurus harian?” ungkapnya. [OSP]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.