RM.id Rakyat Merdeka - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho membuka langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Pembina Samsat Nasional Tahun Anggaran 2026 di Hotel Padma, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (22/4/2026).
Kakorlantas mengatakan, sinergi dan kolaborasi tiga pilar Samsat, yakni Polri, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Jasa Raharja, harus terus ditingkatkan. Koordinasi yang selama ini telah berjalan dinilai perlu diperkuat agar memberikan dampak yang lebih optimal bagi masyarakat.
“Kami mengutamakan persepsi sesuai perintah Bapak Kapolri bahwa melayani masyarakat harus dengan ikhlas. Karena itu, kita harus mengurus perkembangan Samsat, khususnya peningkatan perhatian kepada masyarakat, baik dalam pembayaran pajak maupun layanan lainnya,” kata Kakorlantas.
Selain itu, perkembangan era digital menuntut seluruh pihak untuk lebih adaptif dan responsif. Transformasi digital dinilai menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan zaman sekaligus memberikan perlindungan dan kemudahan layanan kepada masyarakat.
Baca juga : Kemenko Perekonomian-Jasaraharja Putera Perkuat Asuransi Pariwisata Labuan Bajo
“Transformasi digital itu sebuah keniscayaan. Saatnya kita melayani masyarakat dengan digital. Tapi juga harus paralel dengan bagaimana kita mengembangkan SDM dan mengoperasikannya dengan baik,” ujarnya.
Kakorlantas menegaskan dukungannya terhadap seluruh upaya peningkatan pelayanan publik melalui digitalisasi. Rapat koordinasi ini diharapkan mampu menghasilkan langkah-langkah konkret yang dapat segera diimplementasikan di lapangan.
“Seluruh upaya ini bertujuan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung kemajuan bangsa,” ucapnya.
Namun demikian, ia mengakui masih adanya persepsi di masyarakat terkait pelayanan yang dinilai belum sepenuhnya adaptif, kurang responsif, serta belum konsisten di beberapa daerah.
Baca juga : Pemerintah Dan Industri Perkuat Ekosistem Otomotif Nasional
Hal itu menjadi perhatian serius yang harus segera dibenahi melalui evaluasi menyeluruh dan peningkatan kualitas layanan secara berkesinambungan.
“Kita tidak boleh menutup mata. Masih ada anggapan pelayanan kita belum optimal. Ini harus kita jawab dengan kerja nyata, dengan perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Irjen Pol Agus juga menegaskan komitmen kuat untuk menghapus segala bentuk praktik transaksional dalam pelayanan publik. Seluruh jajaran diminta menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta memberikan pelayanan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Tidak ada lagi pelayanan yang bersifat transaksional. Kita harus pastikan seluruh proses berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik yang merugikan masyarakat,” pungkasnya.
Baca juga : 60 Persen Warga Denpasar Pilah Sampah, Menteri LH Beri Apresiasi
Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama oleh Kakorlantas Polri, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, serta Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.