RM.id Rakyat Merdeka - Kebijakan transportasi umum gratis di Jakarta yang bertepatan dengan penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dinilai sejalan dengan agenda efisiensi energi nasional yang tengah didorong pemerintah.
Pada momentum Hari Transportasi Nasional, Jumat (24/4/2026), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggratiskan layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta dengan tarif Rp1 atau praktis gratis selama satu hari penuh. Kebijakan ini tidak hanya memudahkan mobilitas warga, tetapi juga memiliki tujuan strategis dalam mengubah pola transportasi perkotaan.
Secara substansi, kebijakan ini diarahkan untuk mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, serta menekan kemacetan dan emisi. Ketiga tujuan tersebut bermuara pada satu sasaran utama, yakni efisiensi energi di sektor transportasi.
Baca juga : Jasa Raharja Dukung Transformasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
Penggunaan transportasi massal dinilai lebih hemat energi karena mampu mengangkut lebih banyak penumpang dalam satu perjalanan, dibandingkan kendaraan pribadi yang cenderung boros bahan bakar, terutama di tengah kemacetan Jakarta.
Pakar politik sekaligus Founder Literasi Politik Indonesia, Ujang Komarudin, menilai kebijakan ini sejalan dengan arah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya efisiensi energi sebagai bagian dari strategi nasional.
Menurut Ujang, kebijakan ini mencerminkan pendekatan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat.
Baca juga : Waterpro Hadirkan Dispenser CT RO Tanpa Instalasi dan Skema Rental
“Kalau dilihat dari tujuannya, ini jelas bukan sekadar kebijakan transportasi gratis. Ini bagian dari strategi efisiensi energi. Ketika masyarakat beralih ke transportasi umum dan mobilitas ASN dikurangi lewat WFH, maka konsumsi energi bisa ditekan,” ujar Ujang.
Ia juga menambahkan, kebijakan ini selaras dengan implementasi delapan butir Transformasi Budaya Kerja Nasional, yang salah satunya mendorong pola kerja fleksibel seperti WFH. Menurutnya, pendekatan ini tidak hanya berdampak pada kinerja birokrasi, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan mobilitas dan emisi.
Dengan kombinasi kebijakan transportasi publik gratis dan WFH ASN, pemerintah dinilai tengah membangun ekosistem mobilitas yang lebih efisien, hemat energi, dan berkelanjutan di kawasan perkotaan.
Baca juga : RSUP Fatmawati Sukses Gelar Transplantasi Hati Ayah Dan Anak, Begini Kondisinya
Selain WFH, terdapat tujuh kebijakan lain dalam Transformasi Budaya Kerja Nasional, yaitu pembatasan kendaraan dinas, pemangkasan perjalanan dinas, optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah tetap tatap muka, efisiensi energi di kantor, peningkatan digitalisasi tata kelola, serta peningkatan penggunaan transportasi publik.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.