RM.id Rakyat Merdeka - Gagasan “Prabowonomics” dinilai menjadi upaya menggeser arah pertumbuhan ekonomi Indonesia dari yang bersifat artifisial menuju fundamental.
Pendekatan ini menekankan peran aktif negara dalam memastikan pemerataan manfaat ekonomi di tengah dinamika pasar global yang kompetitif.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, konsep ekonomi modern yang sering disebut sebagai new normal sejatinya bukan hal baru.
Ia merujuk pada pemikiran ekonom mazhab Austria, Joseph Schumpeter, yang sejak 1942 telah menggambarkan ekonomi sebagai sistem yang dinamis dan penuh gejolak.
Menurut Dedi, dalam teori Schumpeter, inovasi menjadi kunci utama melalui konsep creative destruction, yakni proses di mana inovasi menghancurkan sistem lama dan melahirkan tatanan baru yang lebih efisien.
Namun, kondisi ini juga berpotensi menciptakan ketimpangan jika hanya dikuasai oleh segelintir pelaku usaha besar.
Baca juga : HIPMI Kota Bekasi dan Jasa Armada Dorong Penguatan Ekosistem Industri
Ia menambahkan, dalam perspektif teori Five Forces dari Michael Porter, posisi tawar konsumen bisa melemah ketika pasar dikuasai oleh pemain dominan.
Akibatnya, masyarakat berpotensi menjadi price taker yang tidak memiliki daya tawar terhadap harga maupun pilihan produk.
“Kondisi ini berisiko menimbulkan ketimpangan yang dapat menjadi bom waktu bagi stabilitas ekonomi,” ujar Dedi dalam keterangannya, Minggu (26/4/2026).
Untuk itu, menurutnya, Indonesia tidak perlu meniru konsep state capitalism negara lain. Konstitusi melalui Pasal 33 UUD 1945 telah memberikan landasan kuat bagi negara untuk terlibat aktif dalam mengelola cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak.
Konsep tersebut, lanjut Dedi, kini mulai diwujudkan melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto, termasuk pembentukan BP BUMN dan Danantara.
Ia menilai, langkah ini bertujuan memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat baik secara data, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat.
Baca juga : BytePlus Dorong Inovasi dan Daya Saing Perusahaan Lewat Solusi AI
“Perusahaan negara tidak boleh sekadar menjadi motor ekonomi, tetapi harus memastikan pertumbuhan yang terjadi bersifat fundamental, bukan sekadar pertumbuhan artifisial,” tuturnya.
Salah satu contoh yang disorot adalah industri perunggasan, yang selama ini dinilai cenderung dikuasai korporasi besar.
Kondisi tersebut membuat peternak mandiri kesulitan bersaing, sementara konsumen tetap menghadapi harga yang fluktuatif.
Dalam konteks ini, peran negara dinilai penting untuk menciptakan keseimbangan, bukan untuk menyingkirkan swasta, melainkan memastikan terciptanya ekosistem yang adil.
Dedi menekankan bahwa negara perlu hadir sebagai penyeimbang melalui penguatan ketahanan pangan, energi, dan sumber daya manusia.
Ia juga menilai pembentukan Danantara sebagai langkah strategis menuju kemandirian ekonomi nasional, termasuk dalam menghadapi tantangan global.
Baca juga : Pramono Siapkan PPSU Khusus Untuk Musnahkan Ikan Sapu-Sapu
“Dalam situasi krisis global, Indonesia terbukti mampu bertahan berkat kebijakan ekonomi yang relatif kuat,” kata Dedi.
Pada akhirnya, Dedi menegaskan bahwa inovasi ekonomi merupakan pedang bermata dua. Tanpa intervensi negara yang tepat, inovasi berpotensi memperlebar kesenjangan.
Karena itu, menurutnya, ekonomi berbasis konstitusi menjadi kunci untuk memastikan pertumbuhan yang tidak hanya cepat, tetapi juga adil dan berkelanjutan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.