RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Umum Silaturahmi Haji dan Umrah Indonesia (SAHI) Abdul Khaliq Ahmad menegaskan organisasinya siap menjadi mitra strategis Pemerintah dalam memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia.
Menurut Khaliq, SAHI berkomitmen menjadi jembatan antara Pemerintah dengan penyelenggara haji dan umrah demi menghadirkan pelayanan terbaik bagi jemaah.
“Sekaligus berkomitmen menjadi jembatan antara Pemerintah dan penyelenggara haji dan umrah,” ujar Khaliq dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Khaliq menjelaskan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) SAHI baru saja menggelar rapat pleno di Hotel Luxury Inn Arion, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (10/5/2026).
Baca juga : Dari Pusat Sampai Daerah, Pemerintah Fokus Urus Sampah
Rapat tersebut dihadiri seluruh jajaran pengurus DPP SAHI. Selain menetapkan susunan kepengurusan DPP SAHI periode 2025-2030, rapat pleno juga membahas penguatan tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah serta menghasilkan sejumlah program strategis organisasi.
Khaliq menegaskan, fokus utama SAHI dalam lima tahun ke depan adalah memastikan hak-hak jemaah terpenuhi secara optimal.
“Fokus kami lima tahun ke depan adalah memastikan setiap jemaah mendapat haknya, yakni berangkat dengan tenang, ibadah dengan khusyuk, pulang dengan selamat, serta menjaga kemabruran haji,” ungkapnya.
Ke depan, lanjut Khaliq, SAHI akan aktif memberikan masukan, kajian, dan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Baca juga : Pertagas Resmi Jadi Operator Cisem II, Perkuat Ketahanan Energi
Menurut dia, sinergi tersebut penting untuk memastikan regulasi yang diterbitkan berpihak kepada kepentingan jemaah sekaligus mendorong terciptanya ekosistem haji dan umrah yang sehat, transparan, dan berkeadilan.
Dalam rapat pleno itu, SAHI juga menyepakati penguatan sistem digitalisasi dan transparansi administrasi untuk periode kepengurusan 2025-2030. Langkah tersebut dilakukan guna meningkatkan literasi serta kesiapan calon jemaah haji dan umrah dalam memperoleh informasi terkait penyelenggaraan ibadah.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal SAHI Sudarto mengatakan pihaknya akan membuka ruang diskusi seluas-luasnya dengan seluruh anggota dan pemangku kepentingan.
“Masukan dari lapangan akan kami olah menjadi rekomendasi kebijakan yang konstruktif untuk Pemerintah. Intinya, jangan ada jemaah yang dirugikan karena lemahnya koordinasi,” tegas Sudarto.
Baca juga : Jaga Rupiah Tetap Perkasa, Pemerintah Batasi Pembelian Dolar
Rapat pleno itu juga menetapkan susunan baru kepengurusan DPP SAHI periode 2025-2030. Posisi Ketua Dewan Penasihat dijabat Prof. Dr. H. Masykuri Abdillah, MA, Ketua Dewan Pembina Dr. Hj. Siti Ma’rifah, SH., MH, serta Ketua Dewan Pakar Prof. Dr. Achmad Husen, M.Pd. Sementara di jajaran Dewan Pengurus Harian, Abdul Khaliq Ahmad dipercaya sebagai Ketua Umum, Sudarto sebagai Sekretaris Jenderal, dan Rusti Yanti sebagai Bendahara Umum.
Kepengurusan DPP SAHI juga diperkuat empat Wakil Ketua Umum, 17 Ketua Bidang, tiga Wakil Sekretaris Jenderal, dan tiga Wakil Bendahara Umum.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.