Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Dari Pusat Sampai Daerah, Pemerintah Fokus Urus Sampah
Senin, 11 Mei 2026 08:01 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Status darurat sampah kini jadi perhatian serius pemerintah dari pusat hingga daerah. Berbagai kebijakan sudah disiapkan pemerintah untuk urus persoalan sampah. Mulai dari pilah sampah rumah tangga, hingga pengolahan gunungan sampah menjadi energi listrik.
Komitmen itu ditunjukkan dalam pelaksanaan Car Free Day (CFD) perdana di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, yang dirangkaikan dengan pencanangan HUT ke-499 Jakarta, Minggu (10/5/2026). Acara tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Dalam sambutannya, Zulkifli mengatakan, persoalan sampah di Indonesia menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto. Kata dia, Presiden merasa risau melihat gunungan sampah yang tak kunjung beres di berbagai daerah.
Zulhas-sapaannya menyebut, masalah ini menjadi tamparan keras bagi ambisi pemerintah yang ingin membawa Indonesia menjadi negara maju. "Di mana-mana ada sampah, Presiden risau. Kalau mau menjadi bangsa yang hebat dan maju, masa mengelola sampah saja tidak bisa," kata Zulhas.
Sebenarnya, diakui Zulhas, Indonesia tidak kekurangan teknologi canggih untuk mengolah sampah secara modern. Namun, investasi teknologi tersebut sering kali layu sebelum berkembang akibat rumitnya birokrasi.
Dalam 11 tahun terakhir saja, kata dia, hanya ada dua proyek pengolahan sampah modern yang berhasil mendapatkan izin. Dari dua proyek tersebut, satu di antaranya mangkrak total dan sisanya beroperasi setengah hati karena kendala birokrasi.
"Pada satu kesempatan rapat terbatas (ratas) yang dihadiri banyak menteri, presiden bertanya mengapa sudah 80 tahun sampah enggak selesai-selesai. Ini harus diselesaikan," tegasnya.
Baca juga : Pemerintah Siapkan Stimulus Tambahan
Menyoal keruwetan ini, pemerintah pusat akhirnya menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025. Ini dirancang khusus guna menyederhanakan perizinan agar proyek pengolahan sampah tak perlu lagi menempuh banyak jalur untuk memulai eksekusi.
"Saya diminta sebagai ketua tim, pelaksana hariannya Pak Jumhur (Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat) karena beliau memang bidangnya lingkungan. Tapi karena ini lintas sektor, ada gubernur, ada bupati, ada kementerian terkait, itu kita pangkas," ungkap mantan Ketua MPR periode 2014-2019 ini.
Zulhas menuturkan, pemerintah telah mengidentifikasi 71 kota yang digabung ke dalam 22 aglomerasi darurat sampah. Wilayah-wilayah ini ditargetkan memiliki fasilitas pengolahan sampah yang layak paling lambat pada Mei 2028.
"Alhamdulillah, Pak Pramono Anung (Gubernur DKI Jakarta) sudah tanda tangan. Sudah 71 kota ya, kita akan selesaikan," ucap Zulhas.
Dia menilai persoalan sampah rumah tangga masih menjadi tantangan terbesar karena sebagian besar sampah belum dipilah sejak awal. "Yang paling berat itu memang sampah dari rumah. Memilah, memilah," ungkapnya.
Ia mengatakan, pemilahan sampah menjadi syarat penting agar sampah dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik melalui teknologi waste to energy. Pemerintah juga menargetkan pengolahan sampah di Bantargebang dengan teknologi insinerator dapat berjalan pada 2028.
"Yang Bantargebang, kita selesaikan melalui waste to energy, teknologi insinerator, akan selesai insyaallah 2028. Itu yang darurat yang 1.000. Yang 1.000 sampai 100-200 ton itu kita juga akan selesaikan sampai 2029," sebutnya.
Baca juga : Angka Putus Sekolah Turun, DPR Harap Pemerintah Tak Cepat Berpuas Diri
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, pemerintah akan memberikan teguran kepada pemda terkait persoalan sampah. Pihaknya juga akan menyodorkan berbagai opsi kebijakan sebagai solusi penyelesaian masalah di tiap daerah.
Jumhur pun menyebutkan saat ini sedang mempersiapkan roadmap untuk menyelesaikan masalah sampah di Indonesia. “ Dan Jakarta mendahului pembuat itu Alhamdulillah. Artinya bisa kita adopt beberapa gagasan pemikiran, mungkin juga bisa terjadi sinkronisasi,” kata Jumhur.
Jumhur menegaskan, gerakan pilah sampah yang digagas Pemprov DKI Jakarta bisa berkembang menjadi gerakan masyarakat luas. Menurut dia, perubahan cara pandang masyarakat terhadap sampah menjadi kunci penting dalam memperbaiki lingkungan perkotaan.
Ia berharap Jakarta bisa menjadi contoh nasional dalam pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat. "Jakarta jadi contoh kita semua, kami sepenuhnya mendukung dan ini menjadi peristiwa nasional," ujarnya.
Gerakan Pilah Sampah Jakarta
Pemprov DKI Jakarta meluncurkan gerakan pilah sampah yang dilakukan serentak di lima wilayah kota administrasi dan Kepulauan Seribu. Program yang mulai berlaku pada 10 Mei 2026 ini menjadi bagian dari upaya pengurangan sampah sejak dari sumbernya.
"Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di lima kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah," kata Pramono.
Baca juga : Teja Paku Alam Samai Rekor Legendaris, Fokus Bawa Persib Juara
Menurut Pramono, langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi beban sampah yang selama ini langsung dikirim ke TPST Bantargebang. Pemprov DKI juga menyiapkan fasilitas pendukung seperti RDF Rorotan dan sejumlah TPS 3R untuk membantu pengolahan sampah di dalam kota.
Ia optimistis pemilahan sampah organik dan anorganik akan membuat volume sampah yang dibuang ke Bantargebang semakin berkurang. "Saya meyakini kalau ini bisa berjalan berhasil," ujarnya.
Pemprov DKI juga membuka ruang bagi pasar-pasar di Jakarta untuk mengelola sampah secara mandiri, seperti yang mulai diterapkan di Pasar Kramat Jati. Pelaku usaha yang tidak menjalankan kebijakan pilah sampah, khususnya sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka), akan dikenai sanksi.
“Sanksi detailnya nanti akan kami sampaikan, tetapi yang jelas ini gerakan tidak setengah-setengah karena Jakarta mau berubah, ini diterapkan secara sungguh-sungguh,” tandas Pramono.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya