RM.id Rakyat Merdeka - Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi PKB Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti kinerja anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Selain realisasi belanja daerah yang masih jauh dari target, mereka menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Kaltim Andi Muhammad Afif Rayhan Harun mengatakan, meski Pemprov Kaltim kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), capaian itu tak boleh menutupi berbagai persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan anggaran daerah.
Salah satu yang menjadi perhatian Fraksi Gerindra, urai Afif, tren penurunan PAD dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2025, realisasi PAD hanya mencapai 91,7 persen dari target yang telah ditetapkan, membuktikan banyak potensi penerimaan daerah belum tergarap maksimal.
"Fraksi Gerindra meminta Pemerintah Provinsi melakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan optimalisasi PAD dan menggali potensi pendapatan daerah secara lebih maksimal," ujarnya, dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim di Samarinda, Senin (15/6/2026).
Baca juga : Aset Kantor Cabang Dubai Meroket 80 Persen, BSI Siap Lebarkan Sayap Ke Jeddah
Selain itu, sambung Afif, pihaknya juga menyoroti besarnya SiLPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp 961 miliar. Menurut dia, tingginya dana yang tidak terserap mencerminkan lemahnya perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan program Pemerintah.
"Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan percepatan pelaksanaan program, agar anggaran dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan perekonomian daerah," tegasnya.
Di sektor pendidikan, lanjut Afif, Fraksi Gerindra meminta evaluasi menyeluruh terhadap Program Beasiswa Gratispol, setelah ditemukan indikasi penerima ganda. Pihaknya juga mendorong bantuan perlengkapan sekolah tepat sasaran, atau benar-benar diberikan kepada para siswa yang membutuhkan.
"Fraksi Gerindra juga mengingatkan agar pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat lokal melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan kawasan penyangga," tandasnya.
Baca juga : Airlangga: Jerman Bidik Mineral Kritis Dan SDM RI
Senada, Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Kaltim Sulasih mengatakan, pelaksanaan APBD 2025 masih menyisakan banyak pekerjaan rumah (PR). Dia menegaskan, besarnya SiLPA dan tidak optimalnya realisasi belanja menunjukkan adanya persoalan dalam perencanaan maupun pelaksanaan program Pemerintah Daerah.
"PKB mencatat, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 hanya mencapai Rp 17,73 triliun atau 92,61 persen dari target Rp 19,14 triliun. Sementara, realisasi belanja dan transfer daerah tercatat sebesar Rp 19,37 triliun atau 83,29 persen dari target Rp 21,69 triliun," urainya.
Menurut Sulasih, salah satu catatan penting terletak pada realisasi pajak daerah yang hanya mencapai 86,78 persen atau Rp 6,88 triliun dari target Rp 7,93 triliun. Kondisi tersebut kontras dengan capaian retribusi daerah yang justru melampaui target hingga 111,94 persen.
"PKB juga mempertanyakan rendahnya realisasi bagi hasil pajak yang hanya mencapai 73,45 persen atau Rp 706,81 miliar dari target Rp 962,31 miliar. Pajak merupakan tulang punggung PAD, sehingga Pemerintah perlu memberi penjelasan mendalam tentang kendala atau penyebab membuat target tidak tercapai," tuturnya.
Baca juga : Penerimaan Siswa Baru Harus Bebas Pungutan
Lebih lanjut, Sulasih mengkritik rendahnya realisasi belanja subsidi yang hanya mencapai 14,1 persen, dan belanja tidak terduga yang baru terserap 53,5 persen. "Di sektor pembangunan, sekitar Rp 620 miliar belanja modal juga tidak terserap, sehingga menghambat percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik," pungkasnya.
Menanggapi berbagai kritik itu, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Seno Aji memastikan, seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi Pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan anggaran dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025.
"Berbagai pandangan, saran hingga kritik konstruktif yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah. Kami akan berupaya maksimal agar kebijakan anggaran semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Seno. [KAL]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.