Program MBG Tidak Dihentikan Tapi Diperbaiki

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah merespons 5 tuntutan mahasiswa yang disampaikan pada aksi Jumat (12/6/2026). Salah satunya, terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah memastikan tidak akan menghentikan program MBG, tapi akan melakukan perbaikan secepatnya agar program MBG lebih efisien dan tepat sasaran.

Jawaban terhadap tuntutan para demonstran itu, disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari. Menurutnya, berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa itu, sebenarnya sudah dilaksanakan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Namun, tuntutan agar MBG dihentikan, Qodari bilang itu tak bisa dikabulkan. Pemerintah menyadari, setiap prog ram besar seperti MBG pasti menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya. 

Berbagai persoalan yang muncul, lanjutnya, harus dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan. Bukan sebaliknya, malah menghentikan program yang manfaatnya telah dirasakan masyarakat. 

"Program apa pun pasti mengalami dinamika pada tataran implementasi atau operasionalisasi. Dari satu gagasan menjadi sebuah program operasional itu perlu diturunkan. Pasti ada variasi dan pasti ada masalah," kata Qodari, dikutip Minggu (14/6/2026). 

Menurut dia, pemerintah memahami berbagai kritik yang berkembang. Namun, manfaat yang di terima kelompok rentan dari MBG menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk tetap melanjutkan program tersebut sembari melakukan perbaikan. 

"Masalah itu bukan berarti membuat kita berhenti. Bukan membuat kita mundur. Kita evaluasi," tegasnya. 

Sebagai bagian dari penataan, Qodari menyampaikan bahwa Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang telah menghentikan sementara pembangunan dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi.

"Yang belum operasional itu di-stop dulu. Jadi semua yang statusnya persiapan, berapa persen pun, sejauh belum operasional di-stop dulu," jelas Qodari. 

Baca juga : Dicalonkan Jadi Ketua Dewan Pembina, Jokowi Bakal Berjaket PSI?

Meski demikian, kebijakan tersebut tidak berlaku bagi dapur MBG yang sudah beroperasi. Menurut Qodari, layanan harus tetap berjalan karena menyangkut pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat yang menjadi penerima manfaat. 

"Kenapa jangan berhenti? Karena yang menerima manfaat ini nyata di lapangan. Ada ibu hamil. Emang hamilnya bisa berhenti? Ada ibu menyusui. Emang bayinya disuruh berhenti menyusu? Emang balita disuruh berhenti makan? Anak sekolah emang nggak boleh makan lagi?" katanya. 

Saat ini, Qodari menyebut pemerintah tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, mulai dari penerima manfaat, kondisi operasional SPPG, kualitas gizi makanan, hingga tata kelola program dan pelibatan vendor lokal. 

"Operasional ini akan dievaluasi. Dievaluasi dari penerimanya, dievaluasi dari kondisi SPPG-nya, dievaluasi dari segi gizinya, dievaluasi dari segi tata kelola bagaimana melibatkan vendor lokal. Itu semua dievaluasi," ujarnya. 

Selain memperkuat tata kelola, pemerintah juga berupaya meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Menurut Qodari, terdapat potensi penghematan yang cukup besar jika mekanisme pembayaran SPPG kembali disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani. 

"Kalau dikembalikan mekanisme pembayarannya berdasarkan jumlah penerima manfaat per SPPG, angka Rp 1 triliun ini bisa dihemat," sebutnya. 

Sejalan dengan langkah tersebut, Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang memastikan pihaknya akan meninjau ulang skema insentif operasional sebesar Rp 6 juta per hari yang selama ini diberikan kepada setiap SPPG. 

Namun, ia menegaskan evaluasi itu tidak akan memengaruhi alokasi anggaran bahan baku makanan sebesar Rp 10 ribu per porsi yang diterima peserta program. 

"Rp 10 ribu per porsi itu bahan baku, tidak ada kaitannya dengan insentif Rp 6 juta per hari. Kita evaluasi insentif Rp 6 juta supaya efisien," ujarnya kepada wartawan. 

Baca juga : Iran Vs Selandia Baru, Pembuktian Setelah Dikerjain Amerika

BGN juga tengah melakukan refocusing terhadap penerima manfaat program. Selama ini, pemberian makan bergizi dilakukan kepada seluruh siswa tanpa membedakan latar belakang ekonomi maupun kategori sekolah. 

Menurutnya, evaluasi tersebut bertujuan memastikan anggaran dan manfaat program dapat tersalurkan secara lebih efektif. MBG akan diprioritaskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan dukungan negara. 

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai aspirasi yang disampaikan mahasiswa merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi bangsa yang patut dihargai. Menurutnya, berbagai masukan dari masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan. 

Namun, ia meminta masyarakat bersabar dan memberikan waktu kepada pemerintah untuk bekerja. Sebab, setiap program yang dibuat tidak bisa serta-merta memberikan hasil secara instan. 

"Tidak semua atau tidak segala sesuatu itu bisa dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang sudah ditetapkan. Tapi yakinlah bahwa yang dimaksud oleh adik-adik ini adalah semangatnya untuk kita semua bagaimana bekerja keras, terutama di sektor ekonomi," ujar Prasetyo. 

Ia menambahkan, tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini dipengaruhi berbagai faktor global maupun domestik sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif dan melibatkan banyak pihak. 

"Dengan koordinasi yang erat, intens, dan kebijakan yang saling memperkuat satu sama lain, kami yakin kita akan dapat mengatasi permasalahan ini," tegasnya. 

Sebelumnya, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta turun ke jalan menyampaikan 5 tuntutan ke Pemerintah. Meskipun berlangsung hingga malam, demo mahasiswa berjalan kondusif. Pengamanan tanpa senjata api yang diterapkan Polri menjadi salah satu faktor yang membuat aksi berjalan aman hingga selesai. 

Aksi ini diinisiasi aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari sejumlah kampus. Yakni Universitas Indonesia (UI), IPB University, Politeknik Negeri Jakarta, Universitas Pancasila, dan Universitas Gunadarma, serta organisasi mahasiswa seperti Front Mahasiswa Nasional dan Serikat Mahasiswa Progresif (Semar UI). 

Baca juga : Hari Ini Dibuka Lagi, IHSG Diprediksi Menguat

Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo mengatakan ada lima tuntutan yang diajukan, berdasarkan konsolidasi BEM seluruh fakultas di UI. Tuntutan tersebut yaitu menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga bahan pokok dan BBM, menghentikan program MBG dan Kopdes Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, mendesak pemerintah mengakui kesalahan dan berhenti mengelak. 

Ketua BEM UI Yatalathof Imawan menilai pengelolaan APBN dan kebijakan fiskal pemerintah masih menyisakan banyak persoalan. Karena itu, ia mempertanyakan alokasi anggaran untuk sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk MBG. 

"MBG itu kan di APBN hanya masuk di penjelasan saja. Itu pasal karet banget. Tidak ada spesifiknya berapa anggarannya, hanya dijelaskan bahwa untuk mendukung pendidikan itu berhak dipakai untuk MBG," ujarnya. 

Ia berpendapat anggaran yang dialokasikan untuk BGN, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat sebaiknya lebih difokuskan pada pendidikan dan layanan kesehatan yang gratis serta berkeadilan. 

Di tengah polemik tersebut, program MBG juga tengah menjadi perhatian aparat penegak hukum. Kejaksaan Agung (Kejagung) menduga terjadi penyimpangan dalam tata kelola program, mulai dari dugaan afiliasi antara tersangka dengan yayasan pengelola SPPG hingga dugaan mark up pengadaan barang mulai dari motor listrik, sepatu, tablet, dan televisi. 

Kasus tersebut telah menyeret sejumlah mantan pejabat BGN dan pihak swasta sebagai tersangka, yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sonny Sanjaya. [BYU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.