RM.id Rakyat Merdeka - Program prioritas nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman siap tancap gas setelah mendapat dukungan Komisi V DPR terkait kebutuhan penguatan anggaran tahun 2027. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang dipimpin Maruarar Sirait berkomitmen memastikan masyarakat memiliki rumah layak huni melalui berbagai program strategis.
Dalam rapat kerja Komisi V DPR bersama Kementerian PKP, Rabu (17/6/2026), Komisi V menilai kinerja Kementerian PKP selama ini berjalan efektif dan efisien. Realisasi fisik berbagai program dinilai mampu melampaui realisasi anggaran yang tersedia.
Atas dasar tersebut, Komisi V DPR menyetujui pagu indikatif Kementerian PKP Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp9,913 triliun dan siap mengawal dalam pembahasan lanjutan RKP Tahun 2027 bersama Badan Anggaran DPR.
Ketua Komisi V DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Lasarus memberikan apresiasi atas berbagai terobosan dan kreativitas yang dilakukan Menteri PKP Maruarar Sirait dalam memperluas akses perumahan bagi masyarakat. Namun, menurutnya, keberhasilan mencapai target pembangunan rumah tetap membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
"Pak Ara ini komposer yang lagunya indah sekali dan luar biasa kreasi yang diberikan. Tapi kalau pendanaannya juga terbatas bagaimana? Kita bicara 3 juta rumah, angka yang rigid. Sesuatu yang terukur ini hanya bisa dicapai dengan pendanaannya, sementara kreativitas finansial itu pasti ada batasnya," ujar Lasarus
PKP Siapkan Rp2,2 Triliun Untuk Huntap Sumatera
Baca juga : Bahlil Gaspol Program Jargas Dan Listrik Desa
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan, kebutuhan anggaran kementeriannya pada 2027 mencapai Rp106 triliun untuk mendukung berbagai program prioritas nasional di sektor perumahan dan kawasan permukiman
Kebutuhan anggaran tersebut terdiri atas Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1,29 triliun, Program PKP Fisik Rp102,91 triliun, serta Program PKP Nonfisik Rp1,80 triliun.
Untuk mendukung target pembangunan perumahan nasional, anggaran Program PKP pada 2027 diprioritaskan bagi pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar Rp57,29 triliun dengan target 2 juta unit rumah.
Selain itu, pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dialokasikan sebesar Rp36,62 triliun dengan target 50 ribu unit atau 412 menara (tower).
"Kami menyampaikan kebutuhan penguatan anggaran tersebut untuk mendukung target pembangunan dan renovasi rumah rakyat, khususnya melalui Program BSPS, pembangunan rumah susun bagi MBR, penataan kawasan permukiman, serta dukungan penanganan pascabencana," katanya
Baca juga : ESDM Alokasikan 82 Persen Anggaran 2027 Untuk Program Energi Rakyat
Maruarar yang akrab disapa Ara ini juga mengapresiasi dukungan Komisi V DPR yang sepakat memperjuangkan peningkatan alokasi anggaran guna mempercepat pelaksanaan program-program yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat.
Menurutnya, Program BSPS menjadi salah satu program unggulan karena telah membantu jutaan warga memperoleh hunian yang lebih layak dan terjangkau.
"Program BSPS menjadi salah satu fokus utama karena telah membantu jutaan masyarakat memperoleh rumah yang lebih layak huni. Oleh karena itu, kami juga mengusulkan pembahasan khusus terkait tata kelola BSPS agar pelaksanaannya semakin efektif, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran," ujarnya.
Selain mengandalkan APBN, Kementerian PKP terus mendorong berbagai inovasi pembiayaan dan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), keterlibatan dunia usaha, lembaga keuangan serta berbagai skema kreatif lainnya guna mempercepat penyediaan rumah rakyat.
"Terima kasih kepada Komisi V DPR atas dukungan, masukan dan komitmen bersama dalam memperjuangkan kebutuhan perumahan rakyat Indonesia. Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi, kami optimistis target pembangunan perumahan nasional dapat tercapai sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat pembangunan secara nyata," katanya.
Baca juga : Laporan ESG 2025, Grab Tegaskan Komitmennya Dukung Program Keberlanjutan
Tak hanya itu, Kementerian PKP juga menyiapkan anggaran Rp2,2 triliun untuk percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) pascabencana di Sumatera. Program tersebut didukung sumber daya manusia di wilayah terdampak, yakni 57 personel di Aceh, 35 personel di Sumatera Utara, dan 30 personel di Sumatera Barat.
"Dalam pelaksanaannya, PKP ikut melibatkan BPKP untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.