RM.id Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan segera memeriksa Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bobby Adhityo Rizaldi.
Bobby akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengondisian hasil audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, Sumatera Selatan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengonfirmasi temuan penyidik dalam penggeledahan di rumah Bobby yang dilakukan pada Selasa (14/7/2026).
"Tentunya penyidik akan menjadwalkan pemeriksaan kepada yang bersangkutan ataupun pihak-pihak terkait lainnya guna mengonfirmasi temuan dalam kegiatan penggeledahan tersebut," ujar Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (15/7/2026).
Menurut Budi, penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain di luar para tersangka yang telah ditetapkan.
Baca juga : KPK Geledah Rumah Anggota BPK Bobby Rizaldi, Terkait Kasus Suap Muara Enim
"Ini yang kemudian masih akan ditelusuri, didalami oleh penyidik, apakah selain pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, ada peran dari pihak-pihak lain yang memang signifikan dalam konstruksi perkara terkait dengan dugaan pengondisian temuan audit BPK tersebut," katanya.
Budi mengungkapkan, penggeledahan rumah Bobby dilakukan berdasarkan petunjuk awal yang diperoleh penyidik dari keterangan sejumlah saksi maupun tersangka. Namun, ia belum dapat membeberkan lebih jauh karena masih menjadi materi penyidikan.
"Soal petunjuknya apa, dari pihak siapa, tentu ini masuk dalam materi penyidikan yang belum bisa kami sampaikan," elaknya.
Sebelumnya, pada Selasa (14/7/2026), penyidik KPK menggeledah rumah Bobby yang berada di wilayah Jakarta.
Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik yang akan diekstraksi untuk kepentingan penyidikan.
Baca juga : Purbaya Beri Menteri Tambahan Anggaran Tapi Tidak Semuanya
"Barang bukti elektronik tersebut selanjutnya akan diekstrak untuk kebutuhan pendalaman informasi yang dibutuhkan penyidik," lanjutnya.
KPK sebelumnya mengungkap dugaan adanya intervensi dari BPK Pusat terhadap hasil audit di Pemkab Muara Enim.
Dugaan itu muncul setelah penyidik menemukan sejumlah dokumen saat menggeledah Kantor BPK Perwakilan Sumatera Selatan.
"Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya petunjuk adanya dugaan intervensi dari BPK Pusat untuk mengubah hasil temuan tersebut," kata Budi pada 25 Juni 2026.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka. Mereka adalah pihak swasta Augusz Dewanggara alias Angga (AGG) dan Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Selatan Titin Rita Lestari sebagai penerima suap.
Baca juga : Hakim Anggota IV Minta Nadiem Dibebaskan, Ini Pertimbangan Hukumnya
Sementara dari pihak pemberi suap, KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison, Direktur PT Millenium Solusi Abadi Fika, Marketing PT Millenium Solusi Abadi Cory Erin Hardi.
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkapkan, Angga memiliki peran penting meski bukan pegawai BPK.
Angga diketahui pernah menjadi staf ahli Bobby Rizaldi saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Golkar.
"Meski statusnya tidak ada di internal BPK, namun punya peran krusial dan memiliki akses masuk dalam proses kerja audit keuangan di BPK," ujar Achmad.
Menurut KPK, Angga diduga menjadi penghubung antara pejabat Pemkab Muara Enim dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses audit BPK. Untuk mengondisikan hasil temuan audit tersebut, Angga diduga meminta dana sekitar Rp 1,6 miliar.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.