Sebelumnya
Selain enam provinsi langganan karhutla, pemerintah juga mewaspadai munculnya titik-titik rawan baru seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan sejumlah daerah lainnya.
Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyiapkan berbagai inovasi teknologi untuk memperkuat ketahanan air nasional. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan pihaknya telah memaparkan 13 teknologi pengelolaan air kepada Presiden Prabowo Subianto saat rapat terbatas mengenai cuaca ekstrem.
Teknologi tersebut meliputi modifikasi cuaca berbasis drone, biofiltrasi air payau dan air laut, eksplorasi sungai bawah tanah menggunakan teknologi geofisika, hingga pemanfaatan air tanah tawar di kawasan pesisir.
Baca juga : Bupati Pemalang Jadi TSK Kasus Pemerasan
"Saat ini BRIN dengan Kementerian PU sudah berkoordinasi untuk percepatan langkah aksi di sejumlah titik," ujarnya.
Di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga membuka peluang melakukan operasi modifikasi cuaca apabila kondisi kekeringan semakin memburuk. Menurutnya, Jakarta sudah hampir tiga pekan tidak diguyur hujan.
"Saya sudah sampaikan ke internal Balai Kota bahwa kalau memang diperlukan modifikasi cuaca, saya izinkan," kata Pramono.
Baca juga : Hadar Nafis Gumay: Kami Apresiasi DKPP Karena Bergerak Cepat
Meski ancaman El Nino meningkat, pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional tetap aman. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 26 juta ton.
Jumlah tersebut berasal dari cadangan beras pemerintah di Bulog sebesar 5,2 juta ton, potensi produksi padi sekitar 10 juta ton, serta stok beras di berbagai gudang sekitar 10,8 juta ton.
Dengan konsumsi nasional sekitar 2,6 juta ton per bulan, Amran optimistis pasokan beras cukup hingga musim panen berikutnya. "Artinya cukup untuk 10 bulan ke depan. Maret sudah mulai panen, jadi stok tetap aman," ujarnya.
Baca juga : Rendy Umboh: Sanksi Terlalu Ringan, Harusnya Diberhentikan
Amran mengakui, pengalaman menghadapi El Nino pada 2023- 2024 menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam menyusun langkah mitigasi sejak dini. Berbeda dengan saat itu yang sempat memerlukan impor besar, pada 2026 pemerintah mengklaim tidak lagi mengimpor beras medium karena stok dalam negeri berada dalam kondisi surplus.
"Nah, 2025 tidak ada impor medium, tidak ada, dan surplus ada di gudang," pungkas Amran. [FAQ/MEN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.