RM.id Rakyat Merdeka - Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dinilai menegaskan arah pemerintahan yang berani mengambil keputusan dan menghadirkan kebijakan konkret untuk menjawab persoalan masyarakat.
Ketua Umum DPP Arus Bawah Prabowo (ABP) Michael F. Umbas mengatakan, pidato Presiden Prabowo pada Jumat (14/8/2026) bukan sekadar paparan capaian pemerintah, tetapi juga menggambarkan arah transformasi Indonesia yang mulai diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan.
“Pidato Presiden Prabowo hari ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak ingin berhenti pada retorika. Ada keberanian mengambil keputusan, menyelesaikan persoalan yang selama bertahun-tahun dianggap sulit, dan yang paling penting, keberpihakan kepada rakyat,” ujar Umbas.
Menurut Umbas, tantangan berikutnya adalah memastikan berbagai kebijakan transformatif tersebut benar-benar dirasakan masyarakat dan membawa perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam pidatonya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa selama 21 bulan atau 663 hari pemerintahan, pemerintah telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan negara, termasuk masalah yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Presiden menegaskan, capaian tersebut bukan berarti seluruh persoalan bangsa telah selesai.
Baca juga : Presiden Apresiasi Kinerja Danantara, Transformasi BUMN Mulai Tunjukkan Hasil
Namun, pemerintah telah menunjukkan bahwa berbagai persoalan yang selama ini dianggap rumit dapat mulai diurai melalui keberanian mengambil keputusan, kerja keras, kehendak yang jelas, serta gotong royong seluruh unsur bangsa.
Bagi ABP, pesan tersebut menjadi penting karena pemerintahan Prabowo kini memasuki fase ketika berbagai kebijakan besar harus semakin terasa dampaknya hingga tingkat akar rumput.
“Ukuran keberhasilan bukan hanya berapa banyak kebijakan yang dibuat, tetapi seberapa besar manfaatnya dirasakan rakyat. Dan dampak positif itu mulai dirasakan. Karena itu, ABP akan terus mendukung sekaligus mengawal agar transformasi ini benar-benar sampai ke bawah,” tegas Umbas.
ABP turut menyoroti perhatian Presiden Prabowo terhadap pembangunan sumber daya manusia melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), perbaikan sekolah, penguatan ketahanan pangan, serta berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa perbaikan gizi merupakan salah satu fondasi pembangunan manusia Indonesia. Prabowo juga menegaskan tidak ingin anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar.
Menurut Umbas, pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak semata-mata diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
Baca juga : ReJO: Pidato Kenegaraan Prabowo Tegaskan Arah Transformasi Menuju Indonesia Maju
“Anak-anak yang sehat, mendapatkan makanan bergizi dan pendidikan yang layak adalah investasi terbesar bangsa. Transformasi tidak boleh hanya terlihat dalam statistik. Transformasi harus hadir di meja makan rakyat, di sekolah, di layanan kesehatan, dan dalam terbukanya kesempatan kerja,” kata Umbas.
Karena itu, lanjut dia, keberpihakan kepada masyarakat kecil perlu terus menjadi benang merah kebijakan pemerintah, baik di bidang pangan, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial maupun penciptaan lapangan kerja.
Umbas juga menilai, keberanian pemerintah melakukan pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi bagian penting dari agenda transformasi ekonomi nasional.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengungkapkan pemerintah menemukan jumlah entitas BUMN yang sangat besar, termasuk anak, cucu hingga cicit perusahaan.
Pemerintah kemudian melakukan penataan dengan target jumlah BUMN menjadi paling banyak 300 pada akhir 2026. Menurut Umbas, restrukturisasi tersebut perlu diarahkan untuk menciptakan BUMN yang lebih sehat, efisien, profesional, sekaligus memberikan kontribusi yang lebih besar kepada negara.
“BUMN harus benar-benar menjadi kekuatan ekonomi nasional. Struktur yang terlalu gemuk jangan sampai justru membebani dan membuat negara tidak efisien. Keberanian melakukan restrukturisasi patut didukung sepanjang arahnya jelas: memperkuat tata kelola, meningkatkan daya saing dan memperbesar manfaat BUMN bagi negara dan rakyat,” ujarnya.
Baca juga : PTPN Group Perkuat Transformasi Bisnis Karet Hadapi Pasar Global
Lebih jauh, Umbas mengatakan Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo juga perlu menjadi refleksi bagi seluruh elemen pendukung pemerintah.
Menurutnya, relawan tidak boleh hanya hadir untuk memberikan dukungan politik atau sekadar bertepuk tangan atas capaian pemerintah.
Setelah kontestasi politik berakhir, terdapat tanggung jawab moral untuk ikut mengawal agar agenda pemerintahan tetap berada pada jalur kepentingan rakyat.
“Relawan jangan hanya hadir ketika pemilu dan jangan hanya bertepuk tangan ketika pemerintah berhasil. Tugas moral kita adalah ikut mengawal, memastikan program berjalan, sekaligus menjaga agar manfaatnya benar-benar sampai kepada rakyat, terutama mereka yang paling membutuhkan,” tegas Umbas.
ABP, lanjut Umbas, akan terus mengambil posisi sebagai bagian dari kekuatan masyarakat yang mendukung sekaligus mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran hingga ke tingkat akar rumput.
“Pidato hari ini adalah penegasan arah sekaligus kontrak moral untuk bekerja lebih keras. Presiden sudah menunjukkan arah, keberanian dan targetnya. Sekarang tugas seluruh elemen bangsa adalah bergotong royong memastikan transformasi itu benar-benar menghasilkan Indonesia yang lebih kuat, mandiri dan sejahtera. Negara harus hadir, dan rakyat harus merasakan kehadiran itu,” pungkas Umbas.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.