PATPI Dorong Kebijakan Pangan Berbasis Sains

RM.id  Rakyat Merdeka - Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (PATPI) menegaskan kebijakan pangan nasional harus disusun berdasarkan sains agar mampu menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Pendekatan ilmiah dinilai penting untuk menghindari persepsi yang keliru terhadap pangan olahan, termasuk polemik mengenai Ultra-Processed Food (UPF).

Hal itu disampaikan Ketua Umum PATPI Prof. Giyatmi saat membuka Seminar Nasional PATPI bertajuk Membangun Peradaban Teknologi Pangan untuk Future and Healthy Food di Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Seminar tersebut mempertemukan pemerintah, regulator, akademisi, organisasi profesi, dan pelaku industri untuk membahas arah kebijakan pangan nasional berbasis ilmu pengetahuan.

"Dalam menyusun kebijakan pangan, kita harus bertumpu pada ilmu pengetahuan, bukan sekadar persepsi," kata Giyatmi.

Menurut Rektor Universitas Sahid itu, dunia saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim, berkurangnya sumber daya alam, gangguan rantai pasok pangan, hingga meningkatnya penyakit tidak menular. Kondisi tersebut membutuhkan inovasi teknologi pangan agar masyarakat tetap memperoleh pangan yang aman, bergizi, dan berkelanjutan.

Giyatmi menjelaskan, penilaian terhadap suatu produk pangan tidak cukup hanya melihat tingkat pengolahannya. Kebijakan juga harus mempertimbangkan aspek keamanan, mutu, kandungan gizi, manfaat kesehatan, pola konsumsi, serta kondisi sosial masyarakat Indonesia.

Baca juga : Eks Menag Yaqut Siap Buka-Bukaan di Persidangan Kasus Kuota Haji

Ia menambahkan, teknologi pangan telah melahirkan berbagai inovasi seperti fortifikasi, fermentasi, dan reformulasi produk yang terbukti membantu meningkatkan kualitas gizi masyarakat serta memperluas akses terhadap pangan bergizi.

"Riset harus menjadi fondasi kebijakan pangan yang aman, sehat, bergizi, dan berkelanjutan," ujarnya.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman mengatakan perubahan perilaku konsumen menjadi tantangan sekaligus peluang bagi industri pangan nasional.

Menurutnya, lebih dari 60 persen penduduk Indonesia berasal dari generasi pascamilenial, Generasi Z, dan Generasi Alpha yang semakin kritis terhadap produk yang mereka konsumsi.

"Mereka tidak hanya melihat harga, tetapi juga memperhatikan label, kandungan gizi, keamanan pangan, keberlanjutan, hingga bukti ilmiah yang mendukung manfaat suatu produk," katanya.

Adhi menilai industri pangan perlu menghadirkan produk yang tidak hanya kompetitif dari sisi harga, tetapi juga memiliki nilai tambah melalui kualitas, keamanan, inovasi, dan dukungan riset ilmiah.

Baca juga : Kejagung Libatkan KPK dalam Penanganan Kasus Eks Jampidsus

"Jangan cari murah, tetapi cari produk yang memiliki value bagi kesehatan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Prof. Taruna Ikrar menegaskan teknologi pangan merupakan bagian penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Namun, menurutnya, seluruh proses produksi harus tetap memenuhi standar keamanan, mutu, dan kandungan gizi yang telah ditetapkan.

"Teknologi pangan tidak boleh ditinggalkan, tetapi harus menghasilkan produk yang aman dan berkualitas," kata Taruna.

Ia menambahkan, penilaian terhadap UPF harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan keamanan, mutu, kandungan gizi, serta penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) atau Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi, mengatakan pembangunan sistem pangan sehat menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Baca juga : Kemlu Pastikan Tak Ada WNI Korban Kebakaran Bar Thailand

Menurutnya, Indonesia masih menghadapi beban gizi ganda berupa stunting, kekurangan zat gizi mikro, obesitas, hingga meningkatnya penyakit metabolik.

"Kita ingin masyarakat sehat di setiap fase kehidupan menuju Indonesia Maju 2045," ujarnya.

Maria menilai sinergi antara pemerintah, akademisi, regulator, organisasi profesi, dan industri pangan menjadi kunci dalam membangun sistem pangan yang aman, bergizi, sehat, dan berkelanjutan.

Dalam seminar tersebut, PATPI juga meluncurkan Policy Brief PATPI 2026 sebagai masukan ilmiah bagi penyusunan kebijakan pangan nasional.

Selain itu, para peserta menyepakati Deklarasi Jakarta tentang Future and Healthy Food yang memuat 10 komitmen, di antaranya menempatkan ilmu pengetahuan sebagai dasar kebijakan pangan dan gizi, mendorong inovasi teknologi pangan, memperkuat literasi masyarakat berbasis bukti ilmiah, serta meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, media, dan masyarakat.

PATPI berharap Policy Brief PATPI 2026 dan Deklarasi Jakarta tersebut dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat kebijakan pangan berbasis sains menuju Indonesia Emas 2045.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.