BREAKING NEWS
 

Amankan Demo Mahasiswa, Polisi Tidak Bawa Senjata

Reporter : NUR ROCHMANNUDIN
Editor : SISWANTO
Rabu, 19 Agustus 2026 08:00 WIB
Foto: jktinfo

RM.id  Rakyat Merdeka - Aksi unjuk rasa mahasiswa pada Selasa (18/8/2026) siang di Jakarta, berjalan kondusif. Polisi mengawal jalannya demonstrasi secara humanis dan memastikan tidak ada personel yang membawa senjata api saat berhadapan dengan massa.

Aksi yang bertajuk "Rebut Kemerdekaan" itu digelar ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) dan Front Mahasiswa Nasional. Dalam aksinya, mereka membawa 8 tuntutan kepada Pemerintah. 

Sejak pukul 13.00 WIB, para peserta aksi mulai memenuhi kawasan Sudirman-Thamrin. Namun, massa yang datang menggunakan angkot itu,  dihadang petugas kepolisian. 

Mereka diminta tidak menggunakan angkot menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI). Perdebatan antara Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold Hutagalung dan sejumlah mahasiswa pun tak terhindarkan. 

Reynold meminta mahasiswa tetap menyampaikan aspirasi, tetapi tidak di kawasan Bundaran HI. "Silakan Anda menyampaikan aspirasi, kami yang akan menjaga, saya yang akan menjamin. (Tapi) tidak, jangan di sana (Bundaran HI). Dengan suara yang keras akan mengganggu gedung-gedung sekitar sini," pinta Reynold.

Meskipun sempat terjadi adu mulut antara mahasiswa dengan Kapolres, aksi akhirnya tetap di gelar berjarak beberapa beberapa puluh meter dari Bundaran Hotel Indonesia (HI). Satu persatu, mahasiswa menyampaikan protes terkait beberapa kebijakan Pemerintah. 

Setidaknya, ada 8 tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam demo tersebut. Pertama, menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri. Kedua, menghentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Ketiga, mewujudkan reformasi agraria sejati. Keempat, menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).

Baca juga : Dokkes Polri Pastikan Makanan Jamuan Rakyat Jakarta Barat Aman Dikonsumsi

Kelima, mengevaluasi total Proyek Strategis Nasional (PSN), menghentikan Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Keenam, menghentikan pemusatan kekuasaan dan mengembalikan otonomi daerah. Ketujuh, menetapkan status bencana nasional untuk Sumatera dan Flores. Kedelapan, menghentikan represivitas TNI-Polri serta membubarkan Yonif TP.

Setelah berlangsung beberapa jam, massa akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 18.00 WIB atau usai azan Magrib. Mereka meninggalkan kawasan Jalan Sudirman sambil menyanyikan lagu Indonesia Pusaka.

Untuk mengamankan rangkaian aksi, sebanyak 9.242 personel gabungan disiagakan. Rinciannya, Polda Metro Jaya sebanyak 5.670 personel, Polres jajaran 222 personel, TNI 1.500 personel, dan BKO Mabes Polri 1.850 personel.

Polisi mencatat terdapat 31 aksi dan 16 kegiatan masyarakat yang tersebar di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Dalam apel gelar pasukan di Lapangan Polda Metro Jaya, Karo Ops Polda Metro Jaya Kombes Laode Aries El Fathar mengatakan pihaknya memastikan aksi unjuk rasa berjalan tertib. Personel juga diminta melakukan mitigasi agar demonstrasi tidak berujung kericuhan dan perusakan fasilitas umum.

"Kita semua yang bertugas jangan mudah terpancing emosi, kendalikan diri, laksanakan tugas dengan humanis, sabar, dan terukur, serta menjadikan penegakan hukum adalah langkah terakhir, ultimum remedium," kata Aries.

Adsense

Ia juga memastikan seluruh personel yang bertugas tidak membawa senjata api. Polisi diminta mengedepankan pendekatan humanis dalam mengawal massa.

"Silakan rekan-rekan Provos cek anggota, tidak ada yang membawa senjata api. Tetap SOP dalam menghadapi aksi unjuk rasa adalah sifatnya pelayanan, bukan menghadapi," ujarnya.

Baca juga : Eks Jampidsus Minta Penyitaan Emas 74 Kg dalam Kasus TPPU Dinyatakan Tidak Sah

Upaya mitigasi tersebut membuahkan hasil. Sebelum aksi berlangsung, polisi mengamankan 21 orang yang diduga hendak membuat kericuhan. Dari tangan mereka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa flare hingga bahan yang diduga dipersiapkan untuk membuat bom molotov.

"Tim Preventive Strike dan Preemptive Education Polda Metro Jaya mengamankan 21 orang, yang saat ini sedang dimintai keterangan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya,"  kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Selasa (18/8/2026).

Polisi menduga 21 orang tersebut bukan bagian dari kelompok mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasi. Mereka diduga datang untuk memprovokasi dan memicu benturan antara aparat dengan peserta aksi.

"Tujuannya adalah membuat konflik petugas pengamanan dengan peserta yang menyampaikan pendapat di muka umum," tutur Budi.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan, sebagai negara demokrasi, ruang penyampaian pendapat terbuka bagi seluruh masyarakat. Menurutnya, pemerintah pada dasarnya telah mendengar berbagai saran dan masukan yang disampaikan publik.

"Mungkin ya yang diminta sudah diberikan, tapi belum dijelaskan. Mungkin juga yang dipersoalkan sudah dikerjakan, tapi belum sempurna," ujarnya di Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Namun, Qodari mengingatkan terdapat sejumlah kebijakan yang merupakan mandat dari presiden terpilih. Terlebih jika kebijakan tersebut merupakan bagian dari visi dan misi saat kampanye.

"Soal ada kekurangan diperbaiki, tapi kalau itu janji kampanye, ya dikasih kesempatanlah untuk melaksanakan. Kalau misalnya nanti ada pemilu lagi, silakan Anda menyampaikan pilihan, pendapat, dan sikap," pesan Qodari.

Baca juga : Sespimmen Polri Bedah Tantangan Kepemimpinan dan UMKM di Sidoarjo

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa juga tidak mempersoalkan aksi mahasiswa selama dilakukan secara tertib. Ia menanggapi sejumlah tuntutan BEM UI, termasuk mengenai penanganan bencana di NTT.

Menurut Saan, pemerintah daerah telah menetapkan status tanggap darurat. Sehingga yang lebih penting saat ini adalah memastikan penanganan terhadap korban berjalan maksimal.

"Jadi sekali lagi, pemerintah sudah maksimal yang saya lihat, bahkan rumah sakit lapangan untuk menangani korban-korban yang membutuhkan perawatan medis," kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menghormati aksi demo mahasiswa. Menurutnya, kritik yang disampaikan merupakan hal wajar dan bisa jadi masukan bagi pemerintah.

"Mudah-mudahan adik-adik memberikan satu semangat tetap kritis kepada pemerintah di jalur yang tepat dan mudah-mudahan itu memberikan satu semangat buat pemerintah juga," pungkasnya. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense