Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Jadi Pelatih Belanda, Xavi Bidik Gelar Piala Dunia 2030
- Erick Thohir Puji Komitmen Prabowo Bangun Prestasi Olahraga
- Marc Klok Rindu Persib, Siap Gabung di Bali
- KUR Mandiri Tembus Rp 25,63 Triliun, 56 Ribu UMKM Naik Kelas
- MBG Berkah Penjual Bumbu & Sayur, Barang Cepat Berputar, Omzet Ikut Terdongkrak
RM.id Rakyat Merdeka - Hubungan TNI, Polri, KPK, dan Kejaksaan Agung (Kejagung) semakin solid dan sehati. Para pimpinannya rajin duduk satu meja dan menunjukkan kekompakan dalam menghadapi dinamika keamanan dan penegakan hukum.
Kesolidan dan kekompakan TNI, Polri, KPK, dan Kejagung itu terlihat dari komunikasi dan koordinasi yang terus diperkuat. Yang terbaru, pimpinan TNI, Polri, dan Kejagung kumpul bareng Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, di Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (12/8/2026).
Pertemuan itu dihadiri Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) M Herindra. Djamari mendorong agar komunikasi antarpimpinan lembaga terus diperkuat sehingga berbagai persoalan bangsa dapat diselesaikan secara bersama-sama.
“Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan kalau kita memiliki hubungan dan komunikasi yang kuat. Bersama-sama, persoalan pasti bisa diselesaikan,” kata Djamari.
Menurut Djamari, silaturahmi tersebut penting untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka dan cair. Ia menegaskan, sekat-sekat yang muncul akibat hubungan kelembagaan yang terlalu formal, perlu diminimalkan agar koordinasi berjalan lebih efektif.
Baca juga : Polri Bersihkan Sekolah Terdampak Banjir Di Aceh Tamiang
Ia juga mengingatkan seluruh lembaga agar tidak mengedepankan ego sektoral. Setiap institusi memang memiliki fungsi dan kewenangan berbeda, namun seluruhnya memiliki tujuan yang sama untuk menjaga kepentingan bangsa dan negara.
“Semoga kebiasaan ini dapat menjadi contoh bagi satuan maupun kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat komunikasi dan kekompakan,” ujar Djamari.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyambut positif pertemuan ini. Ia menilai, silaturahmi antarpimpinan penting dilakukan untuk memperkuat sinergi. “Ini merupakan momentum yang sangat baik untuk memperkuat sinergi dan menyatukan langkah dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan,” ungkap Agus.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menegaskan pentingnya menjaga hubungan antarlembaga. Ia menyebut, setiap institusi memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing, tetapi semuanya memiliki tujuan yang sama dalam menjaga kepentingan bangsa serta memberikan rasa aman dan kepastian kepada masyarakat.
Bagi Polri, keterpaduan antarunsur negara penting untuk menghadapi perkembangan situasi yang semakin dinamis. Koordinasi di bidang politik, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan intelijen harus berjalan saling mendukung agar stabilitas nasional tetap terjaga.
Baca juga : Dari Google Cloud-Petral, KPK Dan Kejagung Saling Limpahkan Kasus Korupsi
Sikap serupa juga ditunjukkan dalam hubungan Polri dengan Kejagung. Kapolri dan Jaksa Agung sebelumnya bertemu di Gedung Kejaksaan Agung pada 13 Juli 2026 untuk memperkuat sinergitas dan soliditas penegakan hukum.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan, institusinya dengan Polri selalu seirama dalam penegakan hukum. “Kita ini satu kesatuan, tujuannya adalah memberi rasa aman di masyarakat, memberi suatu rasa adil di masyarakat. Kami mempunyai tujuan yang sama dan kami tidak bisa dipisah-pisahkan,” ujarnya.
Soliditas antarlembaga penegak hukum bukan sekadar ditunjukkan lewat pertemuan para pimpinan. Dalam penanganan kasus mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, kerja sama Polri, Kejagung, dan KPK terlihat nyata dalam rangkaian proses hukum hingga penahanannya.
Polri menjadi institusi yang lebih dulu menetapkan Febrie sebagai tersangka pada 11 Juli 2026. Langkah tersebut kemudian berlanjut dengan penanganan perkara oleh Kejagung. Setelah proses hukum berjalan, Febrie ditahan sebagai tersangka dugaan TPPU pada Jumat, 24 Juli 2026, di Rutan KPK.
“Kegiatan koordinasi dan supervisi ini tentunya sebagai bentuk praktik positif sinergi antar-aparat penegak hukum, baik KPK dengan Kejaksaan Agung maupun KPK dengan Kepolisian,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
Baca juga : MPSI: TNI-Polri Garda Keamanan Bangsa, Stop Adu Domba
Anggota Komisi III DPR Agung Widyantoro menilai, sinergi antara KPK, Polri, TNI, dan Kejagung merupakan fondasi penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif. Menurutnya, penegakan hukum yang bermartabat hanya dapat terwujud apabila seluruh aparat meninggalkan praktik-praktik lama yang tidak lagi relevan serta mengedepankan profesionalisme dan integritas.
“Keharmonisan lembaga ini perlu terus ditingkatkan. Tidak hanya dalam konteks penanganan perkara, tetapi juga dalam membangun moral,” ujarnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya