RM.id Rakyat Merdeka - Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), Forum Ulama Nahdliyyin (FUN) menggelar Halaqah Jam’iyyah Nahdlatul Ulama bertema “Menyelamatkan Marwah Syuriyah dan Kemuliaan Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA)” di Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Ketua FUN KH. Mujib Qulyubi menegaskan halaqah bertujuan menyatukan komitmen bersama para pengurus syuriah dan tanfidziyah, serta puluhan pengasuh pesantren, agar Muktamar besok mengedepankan otoritas moral, keteladanan, serta komitmen untuk menolak risywah atau suap.
"Tujuan utama sistem AHWA ini untuk menghindari politik uang. Sekarang yang terjadi sebaliknya. PBNU sudah mengeluarkan Pedoman Penyampaian Usulan Nama Calon AHWA secara resmi ada lima (5) poin. Tapi dalam pelaksanaan ditengarai banyak pelanggaran, baik prosedural maupun substansial. Indikasi “tembak di tempat” dan paket lengkap dari institusi luar adalah bukti penyimpangan nyata," nilai Kiai Mujib.
Ketua Tanfidziyah PWNU DKI KH. Samsul Ma’arif yang menjadi salah satu narasumber halaqah menambahkan, islah yang beberapa waktu lalu berlangsung antara Rais Aam Kiai Miftahul Ahyar dan Ketum PBNU Gus Yahya hanya formalistik.
Baca juga : Jelang Muktamar ke-35, Seruan Tolak LPJ PBNU Mengemuka
"Hanya di permukaan, sampai sekarang sejatinya tidak pernah ada islah. Bahkan dalam satu kesempatan bersama dengan Gus Yahya, DKI diminta mundur menjadi tuan rumah Muktamar, namun saya menolaknya," ujar KH. Samsul.
Sementara itu, KH. Adnan Anwar menekankan, calon Rais Aam dan Ketum PBNU memahami geopolitik kekinian.
"Tidak seperti sekarang, ngurus Ba’alawi saja tidak bisa, malah memihak. Indonesia itu dijadikan target setelah Iran. Islam di Indonesia dianggap sebagai gangguan ekonomi mereka, makanya pesantren mulai di-bully. Beda sekali dengan zaman Kiai Said Aqil Siradj, saat itu pengkaderan jalan, universitas tumbuh, dan seterusnya," ujar KH Adnan.
Penasehat LBM PWNU DKI KH. Mukti Ali Qusyairi mengatakan, dalam kriteria AHWA, jika ada yang paling alim, maka didahulukan yang paling alim, atau yang paling tertib pendidikannya.
Baca juga : Para Kiai Sepuh Serukan Muktamar NU Berintegritas
"Seperti Kiai Said Aqil Siradj, beliau pernah mendampingi empat Rais Aam dan berjalan baik-baik saja, tidak ada persoalan maupun masalah penting seperti saat ini," nilainya.
Kiai yang lain pun mengimbau, segenap pengurus PWNU dan PCNU wajib hukumnya melawan suap AHWA tanpa terkecuali.
"Menerima suap itu adalah kebobrokan moral tertinggi yang tidak seharusnya dinormalisasi oleh para muktamirin," ujar KH. Abdul Manan Ghoni, tokoh NU yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang hadir dalam forum halaqah.
Menghadapi Muktamar ke-35, seluruh elemen NU, terutama para kiai sepuh, pengurus di berbagai tingkatan, dan warga nahdliyin secara umum, harus berani bersikap tegas menolak segala bentuk komersialisasi suara dan stempel organisasi.
Baca juga : Ketua PBNU: NU Abad Kedua Butuh Pemimpin Bervisi dan Mampu Eksekusi
Forum Halaqah mendorong kesadaran serta perbaikan agar segenap muktamirin kembali pada niat dsar (tajdidun niyat), mengingat kembali bahwa ber-NU adalah jalan pengabdian (khidmah), bukan jalan mencari keuntungan finansial sesaat.
Selain itu Forum Halaqah juga menolak "Serangan Fajar" dan "Tembak di Tempat". Para pemegang hak suara di PWNU, PCNU, dan PCINU, harus berani menjaga kehormatan diri.
Forum Halaqah mendorong agar Muktamar dikembalikan muruahnya sebagai majelis yang bermartabat. Muktamar Ke-35 NU harus menjadi momentum pembuktian bahwa organisasi ini masih memiliki kiai-kiai yang hatinya tak bisa dibeli dan yang cintanya pada jam'iyyah jauh melampaui godaan fana duniawi.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.