Jelang Muktamar ke-35, Tokoh NU Dorong Kepemimpinan Independen dan Inklusif

RM.id  Rakyat Merdeka - Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan berlangsung pada 27–30 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Tambakberas, Jawa Timur, sejumlah tokoh dan aktivis NU mendorong lahirnya kepemimpinan PBNU yang independen, berintegritas, serta mampu merespons kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

Wakil Katib Syuriyah PWNU DKI Jakarta Taufik Damas menilai, kepemimpinan PBNU perlu menjaga jarak yang ideal dari kekuasaan agar peran organisasi dalam mengawal kepentingan masyarakat akar rumput, seperti petani, nelayan, dan pedagang kecil, tetap berjalan optimal.

Menurut survei Alvara Research Center akhir 2025, potensi warga Nahdliyin mencapai 140 juta jiwa. Besarnya jumlah tersebut, kata Taufik, tidak semestinya dijadikan posisi tawar politik untuk mengejar jabatan menteri maupun kepala daerah.

"NU tidak boleh menjadi juru bicara presiden. Kedekatan dengan penguasa harus dibatasi. NU tetap wajib berpolitik, namun dalam kerangka high politics, yaitu politik yang berbasis pada moralitas dan etika kebangsaan, bukan berburu posisi di pemerintahan," ujar Taufik.

Ia juga mendukung larangan rangkap jabatan bagi jajaran pengurus harian, seperti Rais Aam, Ketua Umum, Sekjen, dan Katib Aam.

Aktivis muda NU, Hatim Gazali, mengingatkan pentingnya menjaga independensi PBNU agar organisasi tetap memiliki daya kritis terhadap berbagai kebijakan publik.

Baca juga : Ahmad Baso Dorong Penghapusan Larangan Rangkap Jabatan Calon Ketum PBNU

Menurutnya, keterlibatan NU dalam kalkulasi politik kekuasaan berpotensi membatasi ruang organisasi untuk bersikap kritis.

"Sekali memilih masuk ke jebakan para politisi, ke depan NU tidak bisa kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang ada," tegas Hatim.

Untuk menghindari tekanan politik dan konflik kepentingan, Hatim menilai calon pemimpin PBNU idealnya merupakan sosok yang dapat diterima semua pihak, bebas dari afiliasi partai politik, tidak memegang jabatan publik, serta tumbuh dari tradisi pesantren.

Ia juga mendorong PBNU memberikan ruang lebih besar bagi kepemimpinan muda yang transformatif, dengan meneladani jejak KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang memimpin PBNU pada usia 43 tahun dan kemudian melahirkan banyak tokoh besar.

"Muda bukan hanya dalam pengertian umur, tetapi secara substansi mampu memahami dan mendalami dinamika generasi muda," tambah Hatim.

Sejumlah figur berlatar pesantren yang mulai dibicarakan publik sebagai calon Ketua Umum PBNU antara lain Yahya Cholil Staquf, Nasaruddin Umar, Zulfa Mustofa, Abdussalam Shohib (Gus Salam), Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), Abdul Ghofar Rozin, dan Abdul Hakim Mahfuds (Gus Kikin).

Baca juga : Muktamar NU Harus Lahirkan Ketua Umum Berintegritas dan Independen

Sekretaris Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) PBNU, Inayah Wulandari Wahid, menilai independensi Ketua Umum PBNU penting untuk menjaga marwah organisasi sesuai dengan Khittah NU.

"NU bukan organisasi yang antipolitik, tetapi harus bisa membedakan secara tegas antara politik kebangsaan dan politik praktis untuk mengejar kekuasaan. Posisi NU harus berdiri bersama rakyat, bukan menjadi arena pertarungan kepentingan," tegas Inayah.

Ia menambahkan, Muktamar ke-35 perlu menjadi momentum untuk memastikan figur yang terpilih memiliki rekam jejak yang bersih, keberpihakan terhadap pembenahan internal, serta akar yang kuat pada tradisi pesantren.

Sementara Ketua Umum Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI PB PMII) Wulansari Aliyatul Solikhah alias Wulan menekankan bahwa independensi PBNU tidak cukup hanya bergantung pada sosok Ketua Umum.

Menurutnya, independensi perlu diperkuat melalui sistem tata kelola organisasi yang solid dan transparan.

"Integritas adalah syarat utama. Ketika seorang pemimpin dihadapkan pada berbagai benturan kepentingan, integritas itulah yang menjadi karakter organisasi. NU itu jauh lebih besar daripada sekadar popularitas calon Ketua Umum," kata Wulan.

Baca juga : Prof Hanief Usul Ketua Umum PBNU Dipilih Lewat Mekanisme Ahwa

Ia menyebut sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur integritas calon pemimpin, antara lain kesesuaian antara ucapan dan tindakan, rekam jejak pengabdian, transparansi kepentingan, keberanian mengambil keputusan yang tidak populer, serta kemampuan membangun sistem yang berkelanjutan.

Selain independensi, Wulan mendorong Muktamar ke-35 memberikan ruang afirmatif yang lebih luas bagi perempuan dalam pengambilan keputusan strategis organisasi.

"Perempuan NU saat ini memiliki kapasitas dan tingkat pendidikan yang setara. Kaderisasi di badan otonom seperti IPPNU, Fatayat, dan Muslimat sudah berjalan baik. Ke depan, akses perempuan di pos-pos pengambil kebijakan PBNU harus dibuka lebih lebar," ujar Wulan.

Ia turut menyoroti pentingnya keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat pusat, termasuk dalam mekanisme pemilihan kepemimpinan.

"Semakin banyak kelompok yang terwakili dalam proses pengambilan keputusan, semakin kuat pula identitas dan legitimasi NU di mata publik," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.