RM.id Rakyat Merdeka - Penanganan aksi penyampaian aspirasi pada 27 Agustus 2026 dinilai menunjukkan peran penting Polri dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berdemokrasi dan keamanan.
Polri dinilai mampu memfasilitasi masyarakat menyampaikan aspirasi sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum.
Penilaian tersebut mengemuka dalam diskusi Koalisi Masyarakat Sipil bertajuk “Polri Ujung Tombak Demokrasi: Aksi 27 Agustus Jalan Aman dan Damai” di Jakarta Selatan, Rabu (2/9/2026).
Diskusi tersebut menghadirkan Peneliti Senior BRIN Syaufuan Rozi dan Pengamat Kebijakan Publik Faisal Lohy. Pegiat Demokrasi Fauzan Ohorella bertindak sebagai moderator.
Syaufuan Rozi menilai, terdapat perubahan paradigma dalam pola penanganan penyampaian aspirasi masyarakat oleh Polri, khususnya dalam aksi AMPB pada 27 Agustus lalu.
Menurut dia, aparat keamanan telah menunjukkan kemampuan membaca karakter dan dinamika massa yang terlibat dalam aksi.
“Dalam aksi kemarin, massa terbagi dalam tiga sesi, yakni pagi, siang menjelang sore, dan sesi malam. Sesi malam inilah yang diisi oleh kelompok-kelompok Anarko,” ujar Syaufuan.
Baca juga : Demo Rusuh Berujung Maut, 47 Orang Jadi TSK, Polisi Buru Aktor Intelektual
Menurut dia, Polri telah mempelajari pola dan menerapkan pendekatan berbeda terhadap berbagai kelompok yang terlibat dalam aksi demonstrasi.
Hal tersebut menjadi modal penting untuk memastikan penyampaian aspirasi tetap berjalan dalam koridor demokrasi.
“Artinya Polri telah paham betul mana aspirasi resmi yang dibawa oleh masyarakat dan mana kelompok yang ingin memanfaatkan aspirasi tersebut. Inilah poin dari Polri sebagai ujung tombak dalam menjaga demokrasi,” tandas Syaufuan.
Selain mengapresiasi pola penanganan aksi, Syaufuan memberikan pandangan terkait mitigasi terhadap kelompok Anarko yang kerap dituding menjadi pemicu kericuhan dalam sejumlah aksi massa.
Menurut dia, penanganan konflik tidak selalu harus dilakukan dengan mempertemukan massa dan kekuatan aparat secara langsung.
“Polri tentu sudah mendeteksi kelompok-kelompok tersebut. Kalau saran saya, ketika ada kelompok Anarko, aparat bisa melakukan mitigasi konflik dengan tidak memberikan ruang terjadinya konfrontasi. Salah satu alternatifnya adalah menarik pasukan agar mereka kehilangan lawan. Itu bisa menjadi bagian dari strategi mitigasi konflik,” ujarnya.
Sementara itu, Faisal Lohy memberikan apresiasi sekaligus catatan terhadap kinerja Polri dalam mengamankan aksi 27 Agustus.
Baca juga : Akademisi Nilai Polri Berhasil Cegah Kerusuhan Meluas di Aksi 27 Agustus
Secara objektif, Faisal menilai Polri memiliki peran besar dalam menjaga jalannya demokrasi melalui pengamanan penyampaian aspirasi masyarakat.
“Saya secara fair mengatakan bahwa dalam aksi 27 Agustus kemarin, Polri berperan penuh dan menjadi ujung tombak dalam menjaga demokrasi. Aksi yang berjalan aman dan damai merupakan salah satu bentuk keberhasilan Polri,” tutur Faisal.
Namun, dia menekankan masih terdapat pekerjaan rumah yang perlu dievaluasi, khususnya terkait kemampuan deteksi dini terhadap kelompok yang berpotensi memicu kerusuhan.
“Catatan penting yang harus dilihat adalah akhir dari setiap penyampaian aspirasi publik sering kali terjadi kericuhan dan rusuh. Artinya, pendeteksian dini Polri terhadap kelompok perusuh masih perlu dievaluasi. Hal inilah yang harus terus didorong dalam evaluasi kinerja aparat keamanan,” jelasnya.
Faisal juga menyoroti derasnya arus informasi di media sosial yang dinilai dapat meningkatkan eskalasi massa dalam aksi demonstrasi.
Informasi yang tersebar secara liar dan masif di media sosial, kata dia, dapat memengaruhi situasi di lapangan sehingga membutuhkan langkah preventif dan preemtif yang lebih kuat dari aparat keamanan.
“Langkah preventif dan preemtif Polri memang bekerja di tengah informasi yang begitu masif di media sosial. Namun demikian, kemampuan pendeteksian dini tetap harus menjadi bagian penting yang terus dievaluasi,” jelas Faisal.
Baca juga : Ilham Nurhidayatuloh Apresiasi Polri Jaga Keamanan dan Ruang Aspirasi Masyarakat
Di sisi lain, Fauzan Ohorella menilai, penanganan aksi pada 27 Agustus merupakan bentuk komitmen aparat keamanan dalam mengawal ruang demokrasi dan kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
Menurut Fauzan, pendekatan keamanan yang dilakukan Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya menunjukkan adanya pergeseran pola pengamanan terhadap massa demonstrasi.
Pendekatan persuasif yang dikedepankan dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga situasi tetap kondusif.
“Penanganan aksi pada 27 Agustus kemarin adalah bentuk komitmen aparat dalam mengawal agenda demokrasi masyarakat. Kita juga perlu memberikan apresiasi kepada Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya,” ujar Fauzan.
Fauzan menegaskan, negara memiliki kewajiban menjamin hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Namun, negara juga perlu memastikan tidak ada kelompok tertentu yang memanfaatkan ruang demokrasi untuk melakukan tindakan kekerasan dan menciptakan kerusuhan.
“Pendekatan persuasif dalam pengamanan demonstrasi 27 Agustus kemarin merupakan langkah baik yang patut kita apresiasi. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa keamanan dan demokrasi dapat berjalan secara beriringan,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.