RM.id Rakyat Merdeka - Penguatan peran negara dalam perekonomian atau state capitalism dinilai dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, terutama di tengah perubahan ekonomi global yang bergerak dari era globalisasi menuju deglobalisasi.
Host sekaligus inisiator Economic Frontline, Dr. Harryadin Mahardika, mencontohkan China sebagai negara yang menerapkan pendekatan state capitalism dan dinilai mampu menciptakan pertumbuhan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan masyarakat.
“Pertumbuhan gaji dari 2000 ke 2025 selama 25 tahun itu 1.300 persen. Sementara pertumbuhan biaya rumah tangga hanya 80-90 persen. Jadi ada gap yang luar biasa yang menciptakan kesejahteraan,” ujar Harryadin dalam talkshow Economic Frontline bertajuk From State Capitalism to Welfare State: Is Indonesia Moving Toward a New Economic Model? di Javarock Kemang, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Menurut dia, perubahan lanskap ekonomi global membuat negara tidak lagi dapat sepenuhnya menyerahkan arah perekonomian kepada mekanisme pasar.
Penguatan peran negara, kata Harryadin, menjadi semakin relevan ketika berbagai negara menghadapi perubahan pola perdagangan global, perkembangan teknologi, hingga ketidakpastian ekonomi yang semakin tinggi.
Pengamat politik Rocky Gerung menilai penguatan peran negara dalam perekonomian tidak semata-mata merupakan pilihan politik Pemerintah atau keinginan seorang presiden. Menurut dia, kehadiran negara untuk melakukan intervensi merupakan bagian dari amanat konstitusi dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Baca juga : Struktur Ekonomi RI Jauh Lebih Kuat & Stabil Dibanding Vietnam
“Intervensi negara itu bukan keinginan Presiden, itu perintah ideal konstitusi,” kata Rocky.
Rocky menilai negara memiliki kewajiban untuk memastikan aktivitas ekonomi tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.
Namun, Peneliti Senior LPEM FEB UI Vid Adrison mengingatkan bahwa penguatan peran negara tetap harus memiliki batas dan tidak boleh dilakukan secara berlebihan.
Menurut Vid, state capitalism dapat memberikan manfaat ketika negara hadir untuk mengatasi kegagalan pasar, terutama dalam penyediaan layanan dan infrastruktur yang tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar.
Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur publik dan layanan kesehatan sebagai sektor yang membutuhkan kehadiran negara untuk menciptakan efisiensi dan pemerataan akses.
Namun, Vid mengibaratkan state capitalism seperti makanan yang terlalu asin. Dalam kadar tertentu dibutuhkan, tetapi jika berlebihan justru dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian.
Baca juga : Khudori: Kalau Berlangsung Lama, Perlu Diteliti
Selain itu, apabila Indonesia ingin bergerak menuju model welfare state atau negara kesejahteraan, pemerintah juga harus menyiapkan konsekuensi pembiayaan yang lebih besar.
“Kalau kita mau melaksanakan welfare state seperti negara-negara maju, apa implikasinya? Pajak harus naik!” tegas Vid.
Menurut dia, peningkatan peran negara harus diikuti perbaikan kualitas layanan publik dan tata kelola agar kepercayaan masyarakat serta pelaku usaha tetap terjaga.
Sementara itu, Kepala Ekonom PT Trimegah Sekuritas Fakhrul Fulvian mengatakan perekonomian Indonesia tidak lagi dapat berjalan secara “autopilot” seperti sebelum era 2000-an.
Perubahan teknologi melalui kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), perkembangan kendaraan listrik, perubahan pola konsumsi, serta ketidakpastian biaya hidup membuat negara perlu merancang kebijakan ekonomi yang lebih adaptif.
Menurut Fakhrul, penguatan state capitalism harus dibarengi dengan desain kebijakan dan regulasi yang tepat agar peran negara mampu mendorong pertumbuhan tanpa menciptakan distorsi berlebihan terhadap perekonomian.
Baca juga : Bank Mandiri Paparkan Prospek Ekonomi Indonesia Semester II 2026
Diskusi tersebut mengerucut pada kebutuhan Indonesia terhadap negara yang kuat dalam mengarahkan pembangunan ekonomi, namun tetap memiliki batas agar tidak mengambil alih seluruh peran mekanisme pasar.
Harryadin menekankan keberhasilan penguatan peran negara juga harus ditopang institusi yang kuat dan inklusif untuk memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat didistribusikan secara adil.
“Tantangan terbesar bangsa Indonesia adalah membangun institusi penjaga moral yang kuat dan inklusif, untuk memastikan distribusi kesejahteraan berjalan secara adil dan imparsial,” kata Harryadin.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.