RM.id Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengamankan politisi Partai Golkar Fahd A Rafiq dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Jabodetabek.
“Salah satunya pihak yang diamankan, yang bersangkutan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (14/9/2026).
Selain itu, komisi antirasuah juga memboyong seorang Wakil Bupati di Jawa Tengah. Apa kaitan keduanya dengan OTT?
“Ya, artinya pihak-pihak yang diamankan tersebut keterangannya dibutuhkan untuk memberikan penjelasan awal dalam tahapan kegiatan penyelidikan ini,” jelas Budi.
Baca juga : OTT BPN, KPK Amankan 20 Koper Berisi Ratusan Miliar Rupiah
“Sehingga setiap keterangannya, setiap penjelasannya bisa membantu untuk kemudian mengkonstruksikan bagaimana perkara ini, termasuk kronologi peristiwanya,” imbuhnya.
Budi mengungkapkan, dalam OTT, KPK mengamankan 17 orang. Mereka yang diamankan di antaranya Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Lampri.
“Kemudian, Kepala Pertanahan (Kantah) di Kabupaten Bogor dan Kepala Kantah di Tangerang,” imbuhnya.
Saat ini, mereka tengah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.
Baca juga : KPK: OTT BPN Terkait Pengurusan HGB di Kabupaten Bogor
“Jadi ini masih di tahapan penyelidikan yang kemudian nanti digelar perkara, nanti akan diputuskan apakah kemudian ditemukan peristiwa tindak pidananya untuk kemudian naik ke tahap penyidikan atau seperti apa, termasuk penetapan para pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka,” tuturnya.
Selain itu, komisi antirasuah mengamankan barang bukti berupa uang tunai. Jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah.
“Barang bukti antaranya dalam bentuk uang tunai, yaitu rupiah dan valas yang dibungkus, dikemas dalam boks, kardus, ataupun koper yang berjumlah sekitar 20-an koper. Saat ini masih proses hitung dan estimasi nominalnya mencapai ratusan miliar rupiah,” bebernya.
Budi mengungkapkan, operasi senyap ini terkait dengan pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah Kabupaten Bogor.
Baca juga : KPK Amankan 17 Orang dalam OTT, Termasuk Dirjen Kementerian ATR/BPN & 2 Kantah
“Adapun peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan proses pengurusan HGB, Hak Guna Bangunan, di wilayah Kabupaten Bogor, pihaknya yaitu Summarecon,” ungkapnya.
Selain itu, ditambahkan Budi, operasi senyap ini juga terkait dengan adanya dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
Selanjutnya, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.