RM.id Rakyat Merdeka - Langkah Presiden RI Prabowo Subianto menggelontorkan investasi besar-besaran untuk memperkuat mitigasi bencana mendapat apresiasi pengamat kebijakan publik Sahala Jonedi Manalu.
Menurutnya, investasi tersebut harus dibarengi perubahan paradigma penanganan bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dari pemadaman menuju pencegahan.
Sahala menilai pemerintah tidak boleh terjebak pada pendekatan yang hanya berorientasi pada pemadaman api. Upaya mencegah kebakaran agar tidak terus berulang harus diperkuat, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrem dan musim kemarau yang semakin panjang.
Ketua Gema Patriotik ini menilai langkah pemerintah dalam menghadapi karhutla di sejumlah wilayah Indonesia sejauh ini sudah berada di jalur yang tepat.
Penanganan tersebut dinilai telah mengacu pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari regulasi kehutanan, perlindungan kawasan hutan hingga penanggulangan bencana.
Namun, Sahala mengingatkan tantangan karhutla semakin kompleks karena dipengaruhi kondisi alam yang ekstrem. Kemarau yang berlangsung lebih panjang membuat vegetasi dan lahan semakin kering sehingga lebih mudah terbakar.
Baca juga : Perkuat Perlindungan Satwa dari Karhutla, Menhut: Mereka Tak Bisa Minta Tolong
“El Nino Godzilla dan kemarau yang jauh lebih panjang dari biasanya memungkinkan vegetasi kita menjadi bahan bakar yang luar biasa untuk menjadikan kebakaran hutan dan lahan dengan skala yang lebih masif seperti sekarang,” kata Sahala dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/9/2026).
Di tengah kondisi tersebut, Sahala mengapresiasi pengerahan sumber daya dalam jumlah besar oleh pemerintah untuk menangani karhutla.
Ia menyebut lebih dari 12.880 personel telah dimobilisasi untuk mendukung penanganan kebakaran, baik yang bertugas langsung di lapangan maupun menjalankan fungsi administratif dan koordinasi.
“Indikasi sederhananya adalah bahwa ini merupakan mobilisasi personel terbesar yang pernah dilakukan,” tegasnya.
Menurut Sahala, koordinasi lintas sektor dalam penanganan karhutla juga berjalan cukup baik. Berbagai unsur pemerintah dan aparat terlibat, mulai dari kementerian terkait, BNPB, pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD hingga pemerintahan desa.
“Kita nyaris tidak melihat ada hal-hal yang menunjukkan indikasi bahwa koordinasinya lemah. Kita lihat bagaimana kerja sama lintas kementerian, pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD sampai pemerintah desa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Baca juga : Menhut Pertebal Pasukan Darat, Jaga Gajah Padang Sugihan dari Karhutla
Meski demikian, Sahala mengingatkan keberhasilan penanganan karhutla tidak semestinya hanya diukur dari jumlah titik api yang berhasil dipadamkan atau seberapa cepat api dikendalikan.
Menurutnya, pemerintah perlu mengubah paradigma penanganan karhutla dari fire centric atau berpusat pada pemadaman menjadi pendekatan yang lebih mengutamakan pencegahan dan mitigasi.
“Bukan seberapa cepat kita memadamkan api, tetapi seberapa besar kapasitas kita untuk mencegah kejadian berulang,” tegas Sahala.
Karena itu, pencegahan harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu memastikan potensi kebakaran dapat diantisipasi sejak dini, khususnya di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah konsesi perusahaan.
Sahala meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap para pemegang konsesi agar memiliki kesiapan dan sistem pengelolaan yang memadai untuk mencegah kebakaran.
Selain pengawasan, penegakan hukum juga harus dilakukan apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam pembakaran. Menurut Sahala, Indonesia telah memiliki pengalaman sekaligus perangkat hukum untuk menindak korporasi maupun pihak lain yang terbukti bertanggung jawab terhadap karhutla.
Baca juga : Prabowo Ultimatum Pelaku Karhutla: Izin Dicabut, Pidana Diusut
“Kita sudah punya pengalaman mendorong penegakan hukum. Artinya kita tidak kurang pengalaman dan tidak kurang perangkat hukum untuk melakukan langkah-langkah terbaik dalam hal ini,” katanya.
Namun, Sahala mengingatkan penanganan karhutla tidak boleh dilakukan dengan menyederhanakan persoalan atau hanya menyalahkan satu pihak. Pencegahan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan pemerintah desa.
Edukasi kepada masyarakat juga perlu diperkuat, terutama untuk mencegah aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Menurutnya, kesadaran masyarakat dan semangat gotong royong dapat menjadi bagian penting dari sistem mitigasi karhutla.
“Termasuk mengedukasi publik agar tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bisa mengakibatkan kebakaran hutan,” ujar Sahala.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.