RM.id Rakyat Merdeka - Pakar hukum pidana UIN Syarif Hidayatullah Andi Syafran mendukung usulan Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya agar kemampuan membaca dan menulis menjadi salah satu indikator dalam pengurangan masa tahanan bagi warga binaan.
Menurutnya, hal tersebut baik diterapkan agar para warga binaan dapat membuat proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan (lapas) lebih terukur dan terkontrol.
Pasalnya, masa menjalani pidana seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan warga binaan.
“Dengan keterbatasan para tahanan di dalam lapas. Dan mereka itu menjadi jauh lebih bisa terukur dan bisa dikontrol, dan menurut saya itu sesuatu yang sangat baik,” kata Andi saat dihubungi, Rabu (7/10/2026).
Andi menilai, pendidikan dan literasi yang diterima warga binaan selama di dalam lapas dapat lebih bermanfaat. Bekal pengetahuan tersebut juga dapat membantu mereka beradaptasi setelah kembali ke masyarakat.
“Itu adalah sesuatu yang sangat baik sehingga akhirnya memang masa mereka di dalam tahanan itu betul-betul bermanfaat. Dengan pengetahuan yang diberikan saat mereka keluar dari lapas maka hal tersebut lebih berguna dan lebih mudah beradaptasi di dalam masyarakat, gitu,” ujarnya.
Baca juga : Modus Operandi UK: (2) Penyebaran Berita Bohong
Kendati demikian, program tersebut perlu didukung dengan sarana pendidikan yang memadai. Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan kurikulum, tenaga pengajar, hingga fasilitas pendidikan di dalam lapas.
“Tentu juga ini harus didukung penunjang yang sepadan ya, misalnya kurikulum yang disiapkan dengan baik, kemudian tenaga pengajarnya, berikut juga fasilitas pendidikan termasuk misalnya ruang baca dan perpustakaan yang tersedia juga di lapas,” jelasnya.
Andi optimistis program tersebut dapat memberikan dampak positif bagi warga binaan. Ia mengatakan salah satu faktor yang dapat mendorong seseorang melakukan tindak kriminal adalah kurangnya pengetahuan dan literasi.
“Salah satu alasan mereka berbuat kriminal disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan literasi. Harapannya bisa membawa dampak positif akhirnya buat mereka, begitu dengan bekal pengetahuan yang diberikan selama mereka di tahanan gitu ya. Dan akhirnya tahanan punya nilai dan makna yang lebih positif buat mereka,” tutur Andi.
Dia mengingatkan, implementasi kebijakan tersebut perlu memperhatikan kemampuan anggaran negara. Jika usulan itu disepakati DPR dan menjadi kebijakan, maka perlu diperjelas sumber dan mekanisme penganggarannya.
Andi pun mengusulkan program tersebut dapat dikaitkan dengan program pendidikan yang wajib sehingga pembiayaannya dapat terintegrasi dengan anggaran pendidikan. Keterbatasan anggaran memang menjadi tantangan.
Baca juga : Askrindo Gencarkan Edukasi di Perguruan Tinggi Dorong Literasi Asuransi
Namun, ia menilai program tersebut tetap dapat dijalankan secara bertahap melalui proyek percontohan di sejumlah lapas. “Memang agak berat dengan situasi yang menurut saya anggaran yang sangat terbatas,” tuturnya.
“Namun bisa dilakukan secara bertahap. Jadi, dibikin pilot project-nya gitu di beberapa lapas. Tapi dilakukan secara gradual, dari situ kan lebih gampang untuk dipantau, dievaluasi, dan ditingkatkan kalau memang berhasil,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, mengusulkan kemampuan membaca dan menulis menjadi salah satu indikator dalam pengurangan masa tahanan bagi warga binaan.
Menurutnya, literasi dapat menjadi bagian dari proses pembinaan yang mendorong warga binaan untuk lebih produktif sekaligus membuat penerapan regulasi berjalan lebih manusiawi.
Gagasan tersebut disampaikan Willy saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung, Jawa Barat, Jumat (25/9). Ia mengatakan, penguatan literasi merupakan bagian dari gerakan yang perlu terus dikembangkan di lingkungan pemasyarakatan.
“Saya sudah sampaikan di dalam rapat kerja bersama menteri bahwasannya pengurang masa tahanan itu salah satu variabelnya adalah sebanyak apa orang sudah membaca dan menamatkan buku, yang kedua sejauh apa orang bisa menulis," kata Willy.
Baca juga : Anomie Generasi Algoritmik di Masa Transisi, Siapa yang Tanggung Jawab?
Dia menilai pembinaan warga binaan tidak cukup hanya diukur dari kepatuhan terhadap tata tertib. Sistem pemasyarakatan juga perlu memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan kemampuan, berkarya, dan mempersiapkan diri sebelum kembali ke tengah masyarakat.
“Sebuah regulasi harus dibikinkan ruang konversi. Apa ruang konversinya? Yaitu ruang membaca dan menulis. Kita kembali ke hal yang paling basic," ujarnya.
Menurutnya, sejarah telah menunjukkan bahwa keterbatasan ruang dan kondisi penahanan tidak selalu menghalangi seseorang untuk menghasilkan karya. Ia mencontohkan sejumlah tokoh yang tetap produktif dan menghasilkan tulisan selama berada di dalam penjara.
"Kalau mau melihat sejarah, karya-karya besar yang ditulis oleh orang-orang besar itu rata-rata dari dalam penjara. Kita lihat bagaimana Nelson menulis dari dalam penjara, kita melihat bagaimana Tan Malaka menulis, Bung Karno menulis, Antonio Gramsci menulis, bahkan secara spesifik Antonio Gramsci menulis tentang penjara," terang Willy.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.