Anomie Generasi Algoritmik di Masa Transisi, Siapa yang Tanggung Jawab?

Remaja hari ini mengajukan pertanyaan yang tak pernah dihadapi generasi orang tua mereka: "Apakah pekerjaan itu masih ada ketika saya lulus?" Survei Deloitte 2025 menunjukkan bahwa 74 persen Gen Z memperkirakan kecerdasan buatan generatif akan mengubah cara mereka bekerja dalam setahun. Angka itu lebih dari statistik adopsi teknologi. Ia menandai kesadaran kolektif bahwa masa depan tidak lagi bisa diproyeksikan dari masa kini.

Namun, persoalan utamanya bukan bahwa mesin mengambil pekerjaan, melainkan bahwa kecepatan transisi teknologis melampaui kecepatan kesiapan kelembagaan. Setiap jenis pekerjaan yang kemudian bisa digantikan AI ini, sesungguhnya ribuan atau malah jutaan orang sudah menjadi korban, mulai dari diPHK, putus kontrak, tidak diperpanjang pekerjaannya, dan sejumlah istilah lain yang intinya, keterlibatan mereka pada lembaga pemberi kerja telah dinegasikan oleh mesin. Sementara, pekerjaan baru yang dihasilkan akibat ada AI tidak selalu tersedia bagi mereka yang baru mendapatkan PHK dan lain-lain tersebut. 

Dari selisih kecepatan itulah lahir kecemasan yang layak disebut sebagai fakta sosial. Mulanya mungkin hanya capiton di sosial media satu layar hp saja; tetapi karena bersinggungan banyak pihak, lalu menggelembung menjadi semacam keresahan bersama. 

Dari Risiko Pasar ke Risiko Eksistensial

Ketidakpastian karier selalu ada, tetapi wataknya berubah. Dahulu risikonya bersifat pasar, seperti lowongan terbatas, upah rendah, dan skill khusus. Kini yang dipertaruhkan adalah nilai guna kompetensi itu sendiri. Ulrich Beck menyebut kondisi ini masyarakat risiko, ketika bahaya diproduksi oleh kemajuan dan tanggung jawab menghadapinya dialihkan kepada individu. Seorang siswa SMA kini diminta menebak lanskap ekonomi sepuluh tahun mendatang, tugas yang tak sanggup dijalankan bahkan oleh para pakar. Jika ia keliru, kesalahan dicatat atas namanya, bukan atas nama sistem.

 Zygmunt Bauman menyebutnya modernitas cair: bentuk-bentuk sosial tidak lagi cukup lama membeku untuk dijadikan pijakan. Pendidikan yang dulu dipahami sebagai investasi jangka panjang kini berisiko menjadi aset yang terdepresiasi sebelum sempat dicairkan.

Baca juga : Guru Besar UIN Jakarta: Wantimpres Perkuat Kualitas Kebijakan Negara

 Ada lapisan yang jarang disorot. Pekerjaan yang paling mudah diotomatisasi adalah tugas level pemula: menyusun draf, merangkum, mengolah data dasar. Padahal di situlah lulusan baru berlatih menjadi ahli. Seperti lingkaran setan, bila anak tangga terbawah dilenyapkan, kita menghadapi paradoks kelembagaan: masyarakat menuntut keahlian senior tetapi menutup jalur untuk mencapainya.

 Emile Durkheim menamai kondisi ketika norma dan tujuan kehilangan daya ikatnya sebagai anomie. Robert Merton menajamkannya sebagai ketegangan muncul ketika masyarakat terus menganjurkan tujuan (mobilitas melalui pendidikan) sementara sarana yang sah untuk mencapainya menyempit. Kaum muda hari ini diminta terus belajar, tetapi tidak dijamin bahwa belajar akan bermuara pada tempat berpijak.

 Kerja sebagai Sumber Makna, bukan Sekadar Penghasilan

Secara filosofis, yang terancam bukan hanya pendapatan. Hannah Arendt membedakan labor (kerja demi bertahan hidup), work (karya yang meninggalkan jejak dunia), dan action (tindakan bermakna di ruang bersama). Pekerjaan modern menjadi tempat manusia menemukan ketiganya sekaligus: nafkah, karya, dan pengakuan. Karena itu, pertanyaan "akankah saya digantikan?" pada hakikatnya adalah pertanyaan "akankah saya tetap dibutuhkan?"

 Inilah sebabnya anjuran "beralih ke pekerjaan yang sulit diotomatisasi" tak sepenuhnya menenangkan. Pekerjaan fisik terampil memang relatif lebih tahan dalam jangka pendek, dan bermartabat. Namun Pierre Bourdieu mengingatkan bahwa nilai pekerjaan ditentukan juga oleh struktur distinction, peringkat simbolik dalam masyarakat. Jika kerja manual dipersepsikan sebagai pelarian bagi mereka yang "kalah dari mesin", kita tidak menyelesaikan masalah, hanya memindahkannya dari dompet ke harga diri. Di Indonesia, tempat pendidikan tinggi dipikul keluarga sebagai janji naik kelas, benturan ini terasa lebih tajam.

 Optimisme terhadap AI tidak terdistribusi merata. Anak dengan modal kultural dan akses yang baik (koneksi internet, sekolah bermutu, jejaring) melihat AI sebagai pengungkit. Anak tanpa itu melihatnya sebagai ancaman. Teknologi yang sama menghasilkan pengalaman kelas yang berbeda. Tanpa intervensi, disrupsi ini memperlebar jurang yang sudah ada dan mengubah bonus demografi menjadi beban demografi.

Baca juga : Memaknai Entitas ”Manja-Matang”

 Kecemasan sebagai Fakta Sosial

Kecemasan remaja tentang masa depan tidak semestinya dibaca semata sebagai kelemahan psikologis individu. Menurut Durkheim, gejala yang tersebar luas dan berpola bersumber dari struktur sosial, bukan dari kelemahan pribadi. Bila ribuan remaja merasakan hal serupa pada saat yang sama, membebankan solusinya pada "kelola stres dan berpikir positif" sama dengan meresepkan analgesik untuk patah tulang. Bukti empiris tentang kecemasan akibat AI memang masih berkembang, dan kejujuran ilmiah menuntut kita mengakuinya. Tetapi ketika tekanan akademik, perbandingan sosial digital, dan ketidakpastian kerja bertemu, risikonya cukup nyata untuk diantisipasi sebelum terbukti.

 Maka dari itu, kaum optimis akan berkata: "sejarah membuktikan teknologi selalu menciptakan lebih banyak pekerjaan daripada yang dihapusnya!". Tentu saja, statemen itu sebagian bisa benar sebagai tren jangka panjang, dan tulisan ini tidak membantahnya. Yang luput dari argumen itu adalah siapa yang menanggung masa transisi. Revolusi Industri pun akhirnya menghasilkan kemakmuran, tetapi dengan harga berupa satu-dua generasi yang hidup di jembatan antara dunia lama dan baru. Pertanyaannya bukan apakah destinasi akan tiba, melainkan siapa yang kehabisan napas sebelum sampai. Hal ini menunjuk pada hasil akhir yang cerah tidak membatalkan kewajiban moral atas biaya perjalanan.

 Memulihkan Alamat bagi Masa Depan

Oleh karenanya, respons yang memadai harus bekerja pada tiga tingkat. Pertama, institusional. Kurikulum yang bergeser dari hafalan ke penalaran, penilaian, kolaborasi, dan literasi AI; jalur magang yang sengaja mempertahankan anak tangga bagi lulusan baru; serta perlindungan dan reskilling bagi pekerja dalam masa transisi.

 Kedua, kultural. Hal ini dilakukan dengan memperluas makna pekerjaan yang layak dan bermartabat, agar nilai manusia tak lagi diukur oleh seragam kerah putih. Ketiga, naratif. Entitas remaja membutuhkan lebih dari slogan "akan ada pekerjaan baru". Mereka membutuhkan peta yang konkret tentang apa yang bisa dipelajari, dituju, dan dipertanggungjawabkan, serta ruang aman untuk mengakui bahwa mereka cemas tanpa dicap berlebihan.

Baca juga : Jalan Tol dan Kota yang Kesepian

 Penutup

Masyarakat yang beradab tidak diukur dari kecanggihan mesinnya, melainkan dari kemampuannya menjamin bahwa setiap anggotanya tetap punya tempat di dalamnya. Pertanyaan "apakah pekerjaan itu masih ada?" pada akhirnya adalah pertanyaan tentang kita, bukan tentang mesin. Apakah kita sanggup membangun kelembagaan secepat kita membangun algoritma? Bila tidak, yang runtuh bukan hanya lapangan kerja, melainkan kepercayaan generasi muda bahwa masa depan memang disediakan untuk mereka. (*)

Dr. Tantan Hermansah
Anggota Dewan Tafkir PP Persatuan Islam (Persis) & Dosen Ilmu Sosiologi Perkotaan Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Ilmu Dakwah & Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.