RM.id Rakyat Merdeka - Asosiasi Usaha Kecil, Mikro, dan Pedagang Kaki Lima Indonesia Merah Putih (APKLI MP) mendorong Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan sosial kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
APKLI MP menilai karthula yang berimbas pada pengurangan aktivitas berdampak pada penurunan omzet usaha rakyat hingga 80 persen.
Ketua Umum APKLI MP, Ali Mahsun ATMO mengatakan, karhutla yang berlangsung sejak Juni 2026 tidak hanya berdampak pada lingkungan dan kesehatan, tetapi juga mengancam penghidupan ratusan ribu pelaku usaha kecil di berbagai daerah.
“Omzet dan keuntungan UMKM, mulai dari sektor kuliner, pedagang kaki lima, warung kelontong hingga transportasi lokal, anjlok 50-80 persen. Karena itu, pemerintah perlu memberikan bantuan sosial agar pelaku usaha kecil tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup di tengah tekanan ekonomi akibat karhutla,” kata Ali kepada wartawan di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Baca juga : Singapura ”Sidang” 8 Konglomerat
Menurutnya, kabut asap dan buruknya kualitas udara membuat masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah sehingga jumlah pembeli menurun drastis.
Di sejumlah wilayah terdampak seperti Kalimantan, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Papua, Sulawesi, NTB dan NTT, pendapatan harian sejumlah pedagang dilaporkan turun dari sekitar Rp 200 ribu menjadi hanya Rp 36 ribu hingga Rp 75 ribu.
Tekanan ekonomi tersebut semakin berat karena distribusi bahan baku dan kebutuhan pokok turut terganggu. Terbatasnya jarak pandang akibat kabut asap menghambat transportasi.
Sementara, kenaikan harga komoditas seperti cabai dan sayuran, meningkatkan biaya produksi dan mempersempit margin keuntungan pedagang.
Baca juga : Bareskrim Tetapkan Tersangka Karhutla: Perusahaan 20, Perorangan 245
Di sisi lain, pelaku usaha yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas luar ruangan juga menghadapi risiko gangguan kesehatan, mulai dari infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), iritasi mata hingga sesak napas.
"Sebagian pedagang bahkan terpaksa mengurangi jam operasional atau menutup usaha lebih awal akibat kondisi udara yang tidak sehat," ujar Ali.
Ali menilai, penurunan pendapatan yang berlangsung di tengah meningkatnya biaya operasional membuat pelaku UMKM semakin kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar cicilan kredit atau pembiayaan usaha.
Karena itu, APKLI MP mendorong pemerintah menyalurkan bansos kepada pelaku UMKM terdampak, disertai bantuan langsung tunai (BLT), relaksasi kredit, restrukturisasi pembiayaan, dan layanan kesehatan darurat.
Baca juga : Menhut Bantu Biaya Pendidikan Anak Korban Karhutla Bromo hingga Kuliah
Untuk mendukung penanganan di lapangan, Ali mengaku telah menginstruksikan koordinator wilayah APKLI MP di Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, serta Maluku dan Papua, bersama jajaran pengurus daerah.
"Kami mendampingi pedagang kaki lima dan UMKM terdampak serta berkoordinasi dengan pemerintah," sebutnya.
Ia berharap bantuan sosial dan dukungan pemulihan ekonomi segera diberikan agar pelaku usaha kecil dapat bertahan dan kembali menjalankan aktivitas usahanya di tengah dampak karhutla.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.