RM.id Rakyat Merdeka - Kebijakan pemerintah mengurangi ekspor gas bumi ke Singapura dinilai sebagai langkah menegaskan kedaulatan energi nasional.
Langkah tersebut dipandang menunjukkan keberanian Indonesia menempatkan kebutuhan dalam negeri di atas kepentingan bisnis dan perdagangan internasional.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, pemerintah patut mendapat apresiasi karena berani mengambil kebijakan yang mengutamakan kepentingan nasional.
"Respons pemerintah dengan memotong sebagian ekspor gas ke Singapura merupakan langkah yang tepat dan tidak melanggar ketentuan hukum maupun kontrak yang berlaku. Pemerintah justru pantas diapresiasi karena berani menunjukkan sikap tegas di hadapan negara lain demi kebutuhan dan kepentingan dalam negeri," ujar Dedi kepada wartawan, Jumat (30/10).
Menurutnya, pengurangan ekspor gas tidak semata-mata berkaitan dengan aktivitas perdagangan, tetapi juga menyangkut keberanian negara dalam menentukan prioritas pengelolaan sumber daya alam.
Baca juga : Pemerintah Pangkas Rantai Pasok, Impor BBM Makin Efisien
Dedi juga menyoroti peran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang dinilainya sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Ia berpandangan, Bahlil menjadi salah satu menteri yang paling memahami kehendak politik Presiden, terutama dalam menerjemahkan agenda kedaulatan energi ke dalam kebijakan konkret.
"Bahlil menunjukkan sikap yang jelas, yakni mendahulukan kedaulatan negara dibandingkan kepentingan bisnis atau investasi semata. Saya melihat Bahlil sebagai satu-satunya menteri saat ini yang paling memahami apa yang diinginkan Presiden dalam konteks keberpihakan terhadap kepentingan nasional," pujinya.
Dedi menilai, sikap tegas diperlukan dalam hubungan internasional. Sebagai negara dengan sumber daya alam yang besar, Indonesia dinilai harus berani memperjuangkan kepentingannya sendiri.
"Gerakan semacam ini diperlukan agar dunia melihat bahwa Indonesia memiliki nyali dan layak diperhitungkan. Kita tidak boleh selalu menempatkan kepentingan perdagangan di atas kedaulatan negara," tegasnya.
Baca juga : Perbedaan Hasil Survei IPO dan Celios, Ini Penjelasan Dedi Kurnia Syah
Lebih jauh, Dedi menilai ketegasan pemerintah dalam mengelola sumber daya energi dapat memberikan pesan kepada dunia internasional bahwa Indonesia memiliki prinsip dalam menjalankan hubungan ekonomi dengan negara lain.
Dengan demikian, negara-negara mitra diharapkan turut mempertimbangkan kepentingan Indonesia dalam setiap kerja sama, termasuk perdagangan energi.
"Dalam situasi seperti sekarang, bukan tidak mungkin dunia global mulai berpikir berkali-kali jika hendak mengambil langkah yang berpotensi merugikan Indonesia. Prabowo dan Bahlil bisa menjadi simbol keberanian baru Indonesia," ungkapnya.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia mengurangi pasokan gas bumi melalui pipa ke Singapura sebesar 31 BBTUD sejak 24 Oktober 2026.
Pengurangan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi domestik, termasuk pasokan bagi pembangkit listrik dan industri.
Baca juga : BUK Bakal Jadi Pintu Perizinan Hulu Migas
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, pengurangan pasokan tersebut masih berada dalam batas toleransi kontrak yang berlaku.
Pemerintah juga menyatakan akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri sebelum mengalokasikan pasokan gas untuk ekspor.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi sekaligus menegaskan posisi Indonesia dalam hubungan perdagangan energi regional.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.