RM.id Rakyat Merdeka - Anggota DPR RI Anwar Sadad dan stafnya, Bagus Wahyudyono, tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pengurusan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) tahun anggaran 2019-2022.
Keduanya telah mengonfirmasi ketidakhadiran kepada penyidik dengan alasan berbeda.
Anwar Sadad berhalangan karena memiliki agenda reses, sedangkan Bagus Wahyudyono terkendala kondisi kesehatan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap kedua tersangka tersebut pada Senin (9/11/2026).
"Di mana saudara AS karena memang sudah terjadwal untuk kegiatan reses, dan saudara BGS yang memang kondisi kesehatannya belum memungkinkan untuk dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini," ungkap Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026).
Atas ketidakhadiran tersebut, penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaan Anwar Sadad dan Bagus Wahyudyono pada Senin, 16 November 2026, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Baca juga : KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Nusron Wahid Pekan Ini soal Suap HGB
"Kami berharap keduanya dapat hadir memenuhi panggilan penyidik, karena memang keterangan-keterangan dalam penyidikan perkara ini agar bisa segera dituntaskan," imbaunya.
Budi menjelaskan, dalam perkara dugaan suap dana hibah pokmas Jatim ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka.
Dari jumlah tersebut, satu orang meninggal dunia dan telah diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).
Selain itu, delapan tersangka telah ditahan, empat orang tengah menjalani proses persidangan, dan empat lainnya telah berstatus terpidana karena perkaranya berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
"Untuk itu, kami kembali ingatkan agar saudara AS maupun saudara BGS pada Senin depan, untuk dapat hadir pemeriksaan yang dijadwalkan oleh penyidik supaya perkara ini juga bisa segera kita tuntaskan," tegas Budi.
Diduga Terima Ijon Rp 8,4 Miliar dan Emas 1 Kilogram
Dalam perkara ini, KPK sebelumnya telah menahan empat tersangka dari pihak swasta yang diduga memberikan uang ijon untuk pengurusan dana hibah pokmas Jatim kepada Anwar Sadad.
Baca juga : Permohonan Pelindungan Meningkat, Komisi XIII Naikkan Anggaran LPSK
Salah satunya Moch. Mahrus (MM), yang disebut sebagai pengelola dana hibah pokmas wilayah Kabupaten Probolinggo.
Budi Prasetyo mengungkapkan, Mahrus diduga memberikan uang sebesar Rp 1,5 miliar, emas dengan berat sekitar 1 kilogram, serta membayarkan pelunasan satu unit rumah di Surabaya untuk Anwar Sadad.
"Saudara MM diduga memberikan uang sejumlah Rp 1,5 miliar, emas dengan berat sekitar 1 kilogram, membayarkan pelunasan satu unit rumah di Surabaya," beber Budi dalam keterangannya, Selasa (28/7/2026) malam.
Selain itu, Mahrus juga diduga membiayai pendirian usaha stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE) untuk Anwar Sadad.
Pembayaran dilakukan melalui Bagus Wahyudiono selaku staf Anwar Sadad. Seluruh pemberian tersebut diduga dilakukan untuk memperoleh alokasi dana hibah pokmas sebesar Rp 83,4 miliar.
"Saudara MM merupakan satu dari sepuluh tersangka selaku pemberi pada klaster penerima saudara AS dan BGS," imbuhnya.
Baca juga : Gerindra Jatim Bersiap Antar Prabowo Presiden 2 Periode
Sebelumnya, pada Rabu (22/7/2026), KPK juga telah menahan tiga tersangka dari pihak swasta, yakni Achmad Yahya (AY) dan M. Fathullah (MF) dari Kabupaten Pasuruan serta Ra. Wahid Ruslan (RWR) dari Kabupaten Bangkalan.
Ketiganya diduga memberikan uang ijon dana hibah sebesar Rp 6,9 miliar. Pemberian tersebut disebut sebagai ijon tahap kedua kepada Anwar Sadad.
Dengan demikian, Anwar Sadad diduga menerima aliran uang ijon pengurusan dana hibah sebesar Rp 8,4 miliar.
Selain itu, dia juga diduga menerima emas logam mulia seberat 1 kilogram serta sejumlah pemberian lainnya dari Moch. Mahrus.
Atas perbuatannya, Mahrus dan ketiga tersangka lainnya disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.