RM.id Rakyat Merdeka - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013–2025.
Perusahaan tersebut diduga dikendalikan Arif Kurniawan (AK) selaku beneficial owner atau pemilik manfaat.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan, penetapan tersangka korporasi dilakukan oleh tim penyidik pada Selasa (10/11/2026).
"Pada hari ini, tim penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013 sampai 2025," ujar Anang kepada wartawan di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan.
Dalam proses penyidikan, tim penyidik juga melakukan penggeledahan di enam lokasi yang merupakan kantor perusahaan terafiliasi dengan PT BSJ.
Anang menyebut, lokasi tersebut meliputi kantor PT AMI di Kendari, kantor PT AMI di lokasi tambang Kabupaten Konawe Utara, serta kantor PT KAA di Kabupaten Konawe Utara.
Penggeledahan juga dilakukan di kantor PT AMI di Kota Kendari, kantor PT AMI di Kabupaten Buton Tengah, dan kantor PT AMID di Kabupaten Buton Tengah.
Atas dugaan tindak pidana tersebut, PT BSJ disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Baca juga : Kejagung Siap Hadapi Gugatan Junaedi Saibih soal Ganti Rugi Rp 100,28 Miliar
Selain itu, perusahaan tersebut juga disangkakan secara subsider melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c KUHP.
Alternatif sangkaan lainnya adalah Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tipikor serta Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP.
Kejagung Sita Uang Rp 11,79 Miliar
Sebelumnya, Kejagung telah melakukan penggeledahan di enam lokasi pada Kamis (5/11/2026).
Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan perkara dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sultra.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung Saiful Bahri mengatakan, penyidikan perkara tersebut mencakup periode 2017-2025.
"Kejaksaan Agung pada Gedung Bundar ini telah melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode tahun 2017 sampai dengan 2025," ungkap Saiful dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (6/11/2026).
Enam lokasi yang digeledah meliputi sebuah rumah di Cilandak, Jakarta Selatan; tiga kantor perusahaan di APL Tower Central Park, Jakarta Barat, yakni PT BSJ, PT KAA, dan PT DDA; kantor PT DDR di Mid Plaza, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat; serta kantor PT DDR di kawasan SCBD, Jakarta Pusat.
Dari penggeledahan tersebut, penyidik menemukan sejumlah barang bukti berupa dokumen dan uang tunai. Total uang yang disita dari dua lokasi mencapai Rp 11,79 miliar.
Baca juga : Saksi Ungkap Honor Rp 3 Miliar ke DR Law Firm, Pengamat: Harus Proporsional
"Tempat pertama Rp 11,2 miliar, dan tempat kedua sejumlah Rp 595 juta. Serta beberapa penyitaan terkait dengan barang bukti elektronik berupa handphone, laptop, dan CCTV," beber Saiful.
Saiful mengungkapkan, kegiatan usaha pertambangan nikel yang dilakukan lima perusahaan diduga dikendalikan oleh Arif Kurniawan selaku penerima manfaat.
"Bahwa perbuatan pertambangan usaha nikel yang dilakukan lima perusahaan ini dikendalikan oleh AK sebagai penerima manfaat," lanjutnya.
Dokumen yang ditemukan penyidik berkaitan dengan aktivitas dan transaksi perusahaan dalam operasional lima perusahaan tersebut dengan pihak-pihak afiliasinya.
Penyidik juga memeriksa sejumlah pihak yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut.
Saiful menjelaskan, Arif Kurniawan diduga menjadi pengendali dan penerima manfaat sejumlah perusahaan tambang nikel di Sultra.
Perusahaan tersebut meliputi PT BSJ dengan luas Izin Usaha Pertambangan (IUP) 1.030 hektare, PT KAA seluas 1.036 hektare, PT ANI seluas 106 hektare, PT AMI seluas 1.000 hektare, dan PT AMID seluas 1.026 hektare.
Selain itu, terdapat PT HJ yang pengelolaannya dilakukan melalui holding PT DDA bersama LEI. Saiful menyebut IUP eksplorasi PT BSJ dan PT KAA telah berakhir pada 2015. Namun, izin tersebut tetap diperpanjang melalui skema suspend sebanyak tiga kali.
Baca juga : Kejagung Geledah 6 Lokasi, Sita Uang Rp 11,79 Miliar
Padahal, hasil eksplorasi dan studi kelayakan kedua perusahaan tersebut telah ditolak pejabat Dinas ESDM Sulawesi Tenggara karena wilayah izin seharusnya dikembalikan kepada negara.
"Namun oleh karena adanya penyalahgunaan wewenang dari penyelenggara negara, sehingga penolakan tersebut dicabut," lanjutnya.
Selain dugaan penyalahgunaan wewenang, penyidik juga menduga pihak-pihak korporasi memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara.
Pemberian tersebut diduga bertujuan memanipulasi persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan-perusahaan tambang nikel tersebut.
Dengan adanya persetujuan tersebut, perusahaan diduga dapat menjalankan kegiatan pertambangan nikel secara melawan hukum sehingga menguntungkan korporasi.
Akibat perbuatan itu, negara diduga mengalami kerugian keuangan yang saat ini masih dalam proses penghitungan auditor.
Saiful menambahkan, keberadaan Arif Kurniawan di Indonesia belum diketahui. Berdasarkan kajian tim penyidik yang bekerja sama dengan instansi terkait, ditemukan data perlintasan yang menunjukkan Arif berada di luar negeri.
"Dan kami sudah bekerja sama dengan pihak Imigrasi untuk mencari keberadaannya," sebut Saiful.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.