RM.id Rakyat Merdeka - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Bangun Paulus Tudungta dengan hukuman 1 tahun 6 bulan atau 1,5 tahun penjara dalam perkara dugaan pemerasan dan pengancaman.
Tuntutan tersebut dibacakan JPU Andri Saputra dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Usai persidangan, Andri menjelaskan bahwa tuntutan terhadap terdakwa didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan.
Menurut dia, sejak awal perkara tersebut disusun dengan dakwaan alternatif, yakni Pasal 482 KUHP tentang pemerasan dan Pasal 483 KUHP tentang pengancaman.
Baca juga : Sidang Febrie Adriansyah Hadirkan Tiga Saksi
Dalam persidangan, jaksa menilai unsur kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 482 KUHP tidak cukup kuat untuk dibuktikan.
Pasalnya, keterangan mengenai adanya kekerasan hanya disampaikan oleh satu saksi korban bernama Vinson. Sementara itu, saksi lain yang berada di lokasi, yakni Ari, Alan, dan Philip, menerangkan tidak melihat adanya kekerasan.
"Kalau terkait kekerasan, keterangannya hanya dari satu saksi korban. Sementara saksi-saksi lain yang berada di lokasi tidak menerangkan adanya kekerasan," jelas Andri.
Atas pertimbangan tersebut, JPU kemudian memfokuskan pembuktian pada Pasal 483 KUHP tentang pengancaman.
Baca juga : Anak Usaha KAI Dituntut Denda Rp 200 Juta dan Uang Pengganti Rp 2,4 M
Jaksa menilai fakta-fakta persidangan, termasuk keterangan ahli, menunjukkan adanya ancaman apabila korban tidak menyerahkan uang yang diminta secara bertahap.
Permintaan uang yang semula mencapai ratusan juta rupiah tersebut akhirnya mengerucut pada kesepakatan sebesar Rp 50 juta di kawasan Puri.
Terkait tuntutan 1,5 tahun penjara yang dinilai relatif ringan dibandingkan ancaman maksimal Pasal 483 KUHP selama empat tahun, Andri menyebut besaran kerugian korban menjadi salah satu pertimbangan jaksa.
Setelah memperhitungkan pengembalian dana yang diambil Vinson, kerugian bersih disebut berada di kisaran Rp 60,2 juta.
Baca juga : JPU Nilai Keterangan Bangun Paulus Kontradiktif, Tuntutan Disiapkan Berlapis
"Besaran kerugian menjadi salah satu pertimbangan kami dalam menentukan tuntutan. Kami juga harus mempertimbangkan rasa keadilan dan menghindari disparitas hukuman dengan perkara lain yang nilai kerugiannya jauh lebih besar," ungkapnya.
Selanjutnya, JPU akan menunggu pembacaan nota pembelaan atau pleidoi dari penasihat hukum terdakwa.
Setelah itu, majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, tuntutan jaksa, serta pembelaan terdakwa sebelum menjatuhkan putusan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.